KalbarOnline, Pontianak – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia secara resmi merilis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Dalam SSGI 2022 itu, tercatat angka stunting Provinsi Kalimantan Barat turun menjadi 27,8 persen. Angka tersebut berhasil turun sekitar dua persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 29,8 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Hary Agung Tjahyadi mengungkapkan, penurunan angka stunting tersebut tidak terlepas dari perhatian yang diberikan Gubernur Provinsi Kalbar. Sehingga berbagai terobosan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting harus digencarkan. Terutama dalam upaya mengejar target penurunan stunting nasional.
“Pak Gubernur sangat konsen terhadap stunting karena ini bukan hanya berpengaruh pada ukuran kesehatan akan tetapi juga kesejahteraan,” ungkap Hary Agung, Rabu (25/01/2023).
Dirinya menambahkan, jika dilihat tren angka penurunan stunting Provinsi Kalbar dalam lima tahun terakhir. Penurunan pada 2022 dinilainya cukup besar, terutama ketika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya turun 1,5 persen. Namun pada 2022 bisa turun dua persen dari 29,8 menjadi 27,8 persen.
“Alhamdulillah kita turun, karena di seluruh Indonesia ada lima provinsi yang angka stuntingnya justru naik,” ucap Harry Agung.
Ia menyebutkan, sebagai tindak lanjut penanganan ke depan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap penurunan stunting pada tingkat kabupaten kota. Pemetaan tersebut untuk menganalisa dan evaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan. Sehingga intervensi yang akan dilakukan bisa tepat sasaran dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kita akan mapping kabupaten kota yang angka penurunan stuntingnya cukup drastis dan yang masih stagnan. Kita perlu analisa program percepatan penurunan stunting baik intervensi bidang kesehatan atau lainnya. Perlu dikaji agar intervensi yang kita lakukan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menjelaskan, permasalahan stunting bukan hanya menjadi urusan pada bidang kesehatan, akan tetapi semua sektor juga harus terlibat. Bidang kesehatan menurutnya bertanggung jawab terhadap intervensi spesifik. Secara program ada tiga masa yang harus dilakukan, diantaranya sebelum masa kehamilan, kehamilan dan setelah kelahiran sampai anak berusia dua tahun.
Dikatakannya lagi, berbagai intervensi telah dilakukan dalam upaya penurunan stunting ini, utamanya oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan. Selain itu, berbagai inovasi juga terus dalam upaya percepatan penurunan stunting. Diantaranya dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja dan pasangan usia subur untuk menurunkan angka anemia.
“Tablet tambah darah itu diberikan kepada siswi SMP-SMA setiap hari Jumat di sekolah,” tuturnya.
“Kita terus melakukan upaya peningkatan masing-masing indikator dengan semua hal tersebut bisa mencapai target nasional,” sambung Harry.
Harry menuturkan, program lain dalam upaya percepatan penurunan stunting, yakni gerakan ibu hamil sehat. Program tersebut dilakukan dengan beberapa aktivitas untuk mengurangi resiko gangguan kehamilan hingga melahirkan. Dirinya mengajak untuk dapat peduli terhadap ibu hamil yang berada disekitar.
Terlebih karena ibu hamil tidak bisa menolong dirinya sendiri sehingga harus juga ditolong masyarakat sekitar. Sehingga kepedulian masyarakat sekitar terhadap ibu hamil menjadi sangat penting. Terutama pada masa pra kehamilan dan kehamilan yang menjadi penting terutama dalam mencegah stunting.
“Kita mengajak semua pihak bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat untuk peduli terhadap ibu hamil,” pesannya.
Dirinya menambahkan pada masa setelah masa kehamilan terdapat tugas yang lebih berat. Yakni anak-anak harus mendapatkan rumah yang layak. Pasalnya ketika anak lahir pada rumah yang tidak layak seperti tidak ada air bersih, sanitasi tidak bagus dan jamban keluarga tidak ada. Maka anak akan beresiko mengalami sakit yang berulang.
“Sakit yang berulang tersebut bisa menyebabkan anak berisiko stunting. Maka selain intervensi di bidang kesehatan, di luar bidang kesehatan juga akan berpengaruh lebih tinggi dalam percepatan penurunan stunting di Kalbar,” jelasnya.
“Kita harapkan dengan program yang kita lakukan sepanjang 2022 akan berdampak pada penurunan stunting 2023,” tutupnya.
AKI dan AKB Juga Turun
Sebelumnya diberitakan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 2022 di Provinsi Kalbar turut mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data dinas Kesehatan pada 2021 AKI di Kalbar sebesar 214 per 100 ribu kelahiran. Sementara pada 2022 angkanya turun menjadi 120 per 100 ribu kelahiran.
Kemudian untuk AKB pada 2021 angkanya sebesar delapan per 1.000 kelahiran hidup. Lalu di 2022 turun menjadi 5,2 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan angka absolut, dari 616 kematian bayi di 2021 menjadi 522 kematian pada 2022.
Hary mengungkapkan, kalau angka ini menunjukkan peluang usia harapan hidup orang yang lahir di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan 2021. Penurunan AKI dan AKB juga linier dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama bidang kesehatan.
“Di bidang kesehatan indikator utamanya yaitu angka kematian ibu dan bayi. Cukup signifikan (penurunan) angka kematian ibu dari jumlah kematian absolutnya, 2021 itu adalah 183 kasus kematian ibu, lalu 2022 kasusnya 109 kematian ibu,” jelasnya.
Dirinya menambahkan satu indikator penting di bidang kesehatan yang juga menentukan perhitungan IPM menurutnya adalah status gizi dan stunting. Menurutnya stunting bukan hanya permasalahan anak yang pendek (kerdil), tetapi kaitannya juga dengan perkembangan otak dari anak tersebut.
“Sehingga masalah stunting berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya.
Lakukan Upaya Maksimal dan Kolaboratif
Terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalbar, Ria Norsan mengungkapkan rasa optimisnya akan penurunan stunting Kalbar pada tahun mendatang. Terlebih menurutnya berbagai upaya maksimal telah dilakukan dalam mencapai target penurunan stunting Provinsi Kalbar.
“Saya yakin upaya yang kita lakukan dalam percepatan penurunan stunting akan membuahkan hasil signifikan,” ungkap Wagub Norsan.
Norsan menyatakan, angka stunting harus terus ditekan diantaranya dengan perbaikan pola asuh dan makan. Terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang harus menjadi perhatian. Karena stunting akan berdampak pada pertumbuhan anak baik fisik maupun kemampuan berpikir.
Di samping, Ketua TPPS Provinsi Kalbar ini juga mengingatkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk terus memacu kinerja dalam upaya percepatan penurunan stunting. Terlebih para wakil kepala daerah juga sudah ditetapkan sebagai ketua TPPS ditingkat kabupaten kota.
“Wakil bupati dan wali kota harus bekerja keras jangan kendor untuk terus semangat bekerja,” pesan Norsan.
“Kita niatkan untuk ibadah karena ini untuk masyarakat bekerja semaksimal mungkin terus bergerak dan bekerja,” tambahnya.
Norsan menyebutkan, TPPS Provinsi Kalbar akan terus memacu berbagai kinerja dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting. Terbaru dengan menggandeng Bunda Asuh Stunting dari lintas sektor. Diantaranya dari Tim Penggerak PKK se-Kalbar, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kalbar.
“Identiknya pengasuhan anak pada ibu, makanya ibu-ibu kita harapkan juga bisa bergerak untuk menekan angka stunting,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan turut memberikan apresiasi atas berbagai upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar.
Dirinya juga mengapresiasi berbagai mitra kerja yang telah berkontribusi dalam penurunan stunting di Provinsi Kalbar. Dengan upaya dari berbagai pihak menurutnya akan mempercepat penurunan stunting di Provinsi Kalbar.
“Kita saling bahu membahu dan kerja keroyokan untuk menurunkan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Abdul Rakhman mengungkapkan, upaya percepatan penurunan stunting merupakan kerja kolaborasi unsur pentahelix. Diantaranya akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media. Sehingga penguatan dukungan dan komitmen serta peran masing-masing unsur perlu dilakukan.
“Kita harus terus berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalbar,” katanya.
Ia mengungkapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk membentuk TPPS di seluruh tingkatan wilayah. Di Provinsi Kalbar telah dibentuk TPPS dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa se-Kalbar juga telah dibentuk.
Dikatakannya, untuk TPPS tingkat kecamatan, 100 persen telah dibentuk dari target 174 kecamatan. Lalu untuk tingkat desa sebesar 99,90 persen dari target 2050 desa telah dibentuk TPPS. Selain itu menurut Abdul Rakhman, pihaknya juga telah melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting tingkat provinsi bersama perwakilan BPKP Kalbar.
“Kita berharap upaya maksimal yang kita lakukan berdampak pada percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalbar,” tutupnya. (Jau)
Comment