KalbarOnline, Pontianak - Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2022 lalu. Hanya saja aktivitas pelabuhan internasional yang menelan anggaran pembangunan sebesar Rp2,6 triliun itu dipertanyakan.

Menanggapi hal itu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pun angkat bicara. Sebagai Kepala Daerah, dirinya pun tak merasakan dampak besar dari pelabuhan yang disebut-sebut sebagai pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan itu.

Pasalnya, kata Sutarmidji, pelabuhan yang diharapkan dapat mengubah tampilan ekonomi Kalbar itu masih sepi aktivitas. Bahkan pelabuhan tersebut belum memiliki tangki timbun sebagai fasilitas penunjang untuk aktivitas ekspor impor pada sektor yang menjadi core bisnis utama Kalbar yakni Crude Palm Oil (CPO).

Ditambah lagi pelabuhan yang memiliki kapasitas lapangan penumpukan lebih dari 500 ribu TEUs itu juga belum memiliki crane untuk melayani pelanggan yang menggunakan jasa kepelabuhan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Masa pelabuhan sampai sekarang belum ada crane," kata Sutarmidji kepada awak media, Selasa, 21 Februari 2023.

[caption id="attachment_118796" align="aligncenter" width="1280"] Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya saat meresmikan pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. (Foto: Biro Setpres)[/caption]

Sutarmidji pun mengaku telah mewanti-wanti pihak PT Pelindo agar jangan sampai pelabuhan tersebut nantinya menggunakan crane bekas dari pelabuhan lain di Indonesia.

"Kalau cranenya bekas pelabuhan sana (dari pelabuhan lain) masuk sini (pelabuhan internasional) untuk apa? Masa sih pelabuhan internasional cranenya bekas," kata Sutarmidji.

Menurut Sutarmidji, selain kurang mendukung secara operasional, penggunaan crane bekas pakai dan tidak adanya tangki timbun CPO itu mereduksi tampilan kegagahan–baik status pelabuhan itu sebagai "pelabuhan internasional" maupun citra perekonomian Kalbar di mata nasional dan dunia.

"Keberadaan pelabuhan itu harusnya bisa meningkatkan tampilan ekonomi Kalbar," jelasnya.

Seolah memberikan insinuasi, kalau Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah itu hanya sekedar diberi embel-embel "internasional" saja, padahal "isinya" sama saja dengan pelabuhan biasa.

"Sekarang crane tidak ada, tangki timbun CPO gak ada. Padahal itu pintu ekspornya. Kalau crane gak ada, sekalipun kita punya lapangan penumpukan sampai 500 ribu TEUs, terbesar di Kalimantan, tapi kalau crane tidak ada, apa mau dibuat? Sama saja kerjaan Abu Nawas," cecer Sutarmidji.

Orang nomor satu di Kalbar itu pun mengkritik keras pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang dinilainya hanya mampu berbicara tinggi, namun tak sesuai faktanya.

"Kalau orang Pelindo itukan ngomongnya hebat tuh, (tapi) orang tak lihat lapangan (fakta sebenarnya), saya sebenarnya waktu presiden (Jokowi) meresmikan mau saya bilang, masa pelabuhan tidak ada crane. Tapi gak enak juga. Tapi tidak adanya tangki timbun sudah saya sampaikan ke presiden," bebernya.

Dengan nada satire, Sutarmidji pun mengaku tak habis pikir, kenapa pelabuhan yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah itu tidak mampu membuat tangki timbun CPO.

"Masa buat pelabuhan triliunan bisa, buat tangki timbun tidak bisa? Kan lucu tuh. Padahal core (inti) bisnis kita itu CPO. Akhirnya, perusahaan di sebelah pelabuhan memanfaatkan kelemahan yang ada untuk memompakan CPO yang akan diekspor lewat perusahaan mereka melalui pipa. (Sebenarnya) tidak perlu lagi mobil tangki masuk," katanya.

Selain itu, bagaimana bisa sebuah pelabuhan internasional yang notabene dapat menampung kapal-kapal besar dari berbagai negara hanya disuplai dari truk-truk tangki.

[caption id="attachment_118800" align="aligncenter" width="1238"] Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di sela-sela melakukan peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar. (Foto: Biro Setpres For KalbarOnline.com)[/caption]

"Masa kapal 350 ribu DWT (bobot kapal keseluruhan, red) itu harus diisi oleh mobil-mobil tangki CPO? Mau berapa ribu tangki baru penuh? Mau berapa lama kapal sandar? Berapa padat lalu lintas?" ucapnya retorik.

"Harusnya minyak CPO itu sudah ada dalam tangki-tangki timbun yang ada di pelabuhan. Kemudian kapal datang tinggal dipompakan, paling 24 jam atau 2 hari. sehingga cost (biaya) lebih murah, kapal tidak lama sandar," tambahnya.

Alhasil, kata Sutarmidji, akibat ketiadaan sarana penting itu membuat kapal-kapal lama bersandar, tidak efisien dari segi waktu serta biaya dan seterusnya. Sehingga pada gilirannya juga, kapal-kapal itu akan malas bersandar di Kalbar lagi.

"Cost jadi mahal. Orang akhirnya tidak mau lewat pelabuhan kita. Akhirnya apa? Kalbar sebagai penghasil CPO 7 juta ton pertahun tapi yang tercatat belum sampai sejuta gara-gara itu. Yang lainnya tidak tercatat di Kalbar. Kan merugikan Kalbar nanti dari bagi hasil pajak. Ini jangan dianggap sepele," camnya menegaskan.

Sutarmidji juga heran, kalau banyak yang menganggap sepele persoalan ini, padahal jelas-jelas Kalbar dirugikan lantaran pelayanan "pelabuhan internasional"-nya yang buruk.

"Karena bagi hasil pungutan CPO nanti kan tidak mencerminkan produksi real kita. Produksi kurang lebih 7 juta ton tapi tercatat belum sampai 1 juta," katanya mengingatkan.

Sebagai gubernur, dirinya juga telah bolak-balik menekankan persoalan ini kepada pihak Pelindo. Namun lagi-lagi, Pelindo hanya membalasnya dengan retorika yang indah-indah.

"Kan sudah sering saya sampaikan. Saya nyampaikan saja, tapi kalau mereka (Pelindo) ngomong kan pandai. Janganlah BUMN itu ngomongnya saja indah-indah, faktanya tidak," sindirnya.

"Kalau ngomong sih bagus, begini begitu. Coba wartawan lihat di sana, ada tidak crane? Ada tidak tangki timbun? Saya waktu itu tanya, mereka masih mau pengadaan atau memindahkan dari mana, kalau bekas ndak usah saya bilang. Pelabuhan belum tuntas," timpal Sutarmidji lagi.

Secara serius ia memandang, bahwa keberadaan crane dan tangki timbun CPO merupakan persoalan yang sangat vital bagi pelabuhan internasional.

"Crane dan tangki timbun. Tidak bisa tidak. Waktu saya kunjungan terakhir berapa bulan lalu saya lihat tidak ada," sebutnya.

Ia pun sangat berharap, pihak-pihak yang berkompeten dan berkepentingan, termasuk Pelindo, dapat mendengar wejangannya ini.

"Crane tidak ada. Memangnya kontainer itu bisa pakai pikul? Nanti kalau kita tunjukkan 'ilmu pakai tunjuk', tekejut pula mereka. Tidak masuk akal kerjaan begitu. Jadi bingung juga kita aktivitas di sana. Tapi kalau berita yang disampaikan luar biasa. Tapi logika saya, apakah iya begitu? Saya nanti mau tanya Bea Cukai," papar Sutarmidji.

Terlepas dari dua persoalan yang membuatnya kesal itu, Sutarmidji mengaku sangat berterima kasih dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meresmikan pelabuhan kebanggaan masyarakat Kalbar itu.

"Saya terima kasih juga karena atas instruksi presiden ketika meresmikan pelabuhan di Sungai Kunyit, beliau minta supaya jalan itu dilebarkan," katanya.

"Kalau tak salah saya, tahun ini dilebarkan akses Pinyuh - Mempawah, kemudian arah Sungai Duri arah Singkawang dan beberapa lagi akses yang diinstruksikan presiden untuk memperlancar operasional pelabuhan," terangnya.

Sutarmidji menjelaskan bahwa dirinya juga sudah diberitahukan oleh pemerintah pusat, bahwa anggaran yang disediakan untuk pelebaran jalan itu sebesar kurang lebih Rp 20 miliar.

"Itu sudah. Saya sudah lihat anggarannya, kurang lebih 3 - 4 ruas jalan, termasuk air bersih, apakah di Mempawah atau di daerah sekitarnya sekitar Rp 20 miliar. Sehingga program pusat di bidang ini lebih dari Rp 100 miliar untuk menunjang pelabuhan sebetulnya," kata dia.

"Cuma pelabuhannya sendiri harus maksimal," tambahnya.

Wajar Kalau Pemprov Kalbar Kecewa

Berbicara soal pelabuhan internasional, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib menilai bahwa seharusnya memang tidak hanya "cap"-nya saja yang internasional, tapi standarnya juga harus internasional.

"Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Gubernur. Karena Pelabuhan Internasional (di) Kijing inikan jadi salah satu alternatif aktivitas ekspor dan impor di wilayah Kalimantan, terutama Kalbar dan Kalteng. Inikan jadi harapan publik. Hanya saja progresnya tidak jalan efektif," ungkapnya.

Suib blak-blakan saja, kenapa juga harus ada pelabuhan internasional, jika secara esensi keberadaanya tidak mampu menyokong kesejahteraan masyarakat Kalbar, masyarakat di regional Kalimantan atau bahkan negara?

"Ngapain? Apa yang dikerjakan? Padahal pembangunan pelabuhan kan sudah selesai, tinggal operasional. Nah, fasilitas pendukungnya itukan sudah sewajarnya direncanakan jauh-jauh hari," kata dia.

Maksud Suib, pihak-pihak terkait itu seharusnya sudah memikirkan dengan matang, bahkan sejak awal perencanaan, bahwa apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka memperlancar operasional pelabuhan. Sehingga apa yang ditudingkan oleh Pemprov Kalbar hari ini tidak perlu terjadi.

"Wajar dong kalau Pemprov Kalbar kecewa. Karena itu kan jadi harapan, terutama untuk penunjang PAD, baik untuk Provinsi Kalbar maupun Kabupaten Mempawah," jelasnya.

Jujur, legislator Hanura Provinsi Kalbar daerah pemilihan Kubu Raya dan Mempawah itu mengungkapkan, kalau keberadaan pelabuhan ini sudah sejak lama didambakan. Di mana masyarakat sudah sangat gembira ketika mendengar rencana pelabuhan itu digulirkan pada awal-awalnya dulu, bahkan hingga peresmiannya pun disambut gegap gempita oleh masyarakat Kalbar. Namun ekspektasi itu menurun, gara-gara "ketidak-jelian" pihak terkait dalam pengelolaannya.

"Inikan kita sangat gembira dari awal, sewaktu pemerintah menggaungkan pembangunan pelabuhan internasional (di) Kijing yang statusnya untuk ekspor-impor, masyarakat sangat senang. Tapi ketika pembangunan sudah selesai, tapi fasilitas penunjang sampai hari ini tidak ada. Ngapain? Itukan buang-buang waktu!" cecar Suib.

Senafas dengan Sutarmidji, Suib juga mengaku tak habis pikir kenapa pihak pengelola pelabuhan tak berpikir panjang tentang kebutuhan penunjang operasional pelabuhan itu, padahal vital.

"Hitung-hitungannya kan sudah jelas. Pelindo harusnya juga punya hitung-hitungan sendiri ketika pelabuhan itu beroperasi, apa yang diperlukan, fasilitas penunjang apa saja yang diperlukan, termasuk hitung-hitungan pendapatan untuk pemerintah pusat, bagi hasil untuk daerah, pasti ada hitung-hitungan mereka," kesalnya.

"Mau tunggu sampai kiamat baru mereka bangun fasilitas penunjang? Jadi saya sangat mendukung kalau Pak Gubernur menyemprot Pelindo biar tidak mencla-mencle," timpal Suib.

Pelindo, lanjut dia, seharusnya bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola pelabuhan, bukan sekedar hanya terima jadi dan bekerja begitu saja.

"Memangnya mau tunggu kiamat baru mau dibangun fasilitas penunjang bisnisnya? Tidak boleh begitu, harus profesional semua. Harusnya pengelolaan pelabuhan itu profesional," jelasnya.

[caption id="attachment_126568" align="aligncenter" width="600"] Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib. (Foto: BS)[/caption]

Tak hanya profesional, Pelindo juga diminta jujur, jika memang mengalami kendala di lapangan. Ia juga meminta Pelindo dapat berkoordinsi dengan baik dan membahasnya bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, agar dicarikan solusi. Bukan seolah jalan sendiri.

"Sampaikan laporan, di mana kekurangan dan kelemahan, termasuk minta support agar pemerintah daerah bisa membantu melobi pemerintah pusat. Kan begitu harusnya komunikasi. Ini sudah tidak ada laporan, progres tidak ada, sementara harapan masyarakat sangat besar untuk cepat beroperasi," ucapnya.

Karena menurut Suib lagi, anggaran triliunan dari APBN yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan itu sudah terlanjur digelontorkan, berita tentang "kehebatannya" pun sudah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke mancanegara.

"Ternyata faktanya, sampai sekarang fasilitas penunjangnya tidak jelas. Ini perlu dievaluasi. Saya harap pemerintah pusat mengevaluasi BUMN yang menangani pelabuhan ini," pintanya.

"Evaluasi betul-betul kinerjanya, supaya kedepannya lebih agresif dan diharapkan komunikasinya lebih terbuka terutama dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemprov Kalbar dan pemerintah daerah setempat sampai kepada kementerian terkait," jelasnya.

Pelabuhan Internasional Pakai Barang Bekas, Apa Kata Dunia?

Suib yang juga selaku Bendum Partai Hanura Provinsi Kalbar itu turut menyesalkan rencana penggunaan barang bekas–seperti crane–sebagaimana kritik Sutarmidji di awal. Menurut dia, hal itu dapat mengganggu citra pelabuhan internasional di Kalbar di mata dunia internasional.

"Belum lagi soal informasi crane bekas. Fasilitas penunjang di pelabuhan internasional itukan ada kriterianya, tidak sembarangan. Harus berkualitas semuanya. Masa pelabuhan internasional, pakai barang bekas? Tidak boleh itu. Pasti melanggar aturan dan akan diprotes banyak pihak," jelasnya.

Suib sangat berharap, apa yang menjadi kritiknya–yang notabene juga mewakili banyak pihak di Kalbar–ini benar-benar menjadi atensi oleh Pelindo serta dewan pengawas yang berkaitan dengan pengawasan pelabuhan untuk menginventarisir fasilitas-fasilitas penunjang yang jadi kewajiban untuk dipenuhi dan diawasi.

"Supaya diawasi, tidak boleh itu misalnya crane dari pelabuhan lain dibawa ke pelabuhan lainnya. Ini pasti ada aturannya, terutama terkait keselamatan," kata dia.

"Apalagi ini statusnya pelabuhan internasional, tentu kapasitas bongkar muatnya pasti beda dengan pelabuhan nasional. Peralatannya pasti beda. Harus terjamin kualitasnya. Speknya harus sesuai aturan," tekannya.

Suib pun meminta kepada dewan pengawas atau siapa pun pihak yang berwenang untuk menyisir aturan-aturan terkait keberadaan atau kelengkapan operasional acuan sesuai standar yang diwajibkan secara internasional. Jika ditemukan adanya "keganjilan", maka ia meminta agar segera diambil tindakan tegas.

"Kalau ditemukan tidak sesuai, saya harap ini ditindak tegas. Saya harap pihak berwajib dan masyarakat turut mengawasi bersama, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari," tuntas kandidat kuat Bupati Kubu Raya pada pilkada mendatang tersebut. (Jau)