Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 16 Maret 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Program Percontohan Desa Anti Korupsi, Rabu (15/03/2023), dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar.
Hadir mendampingi Sekda Kalbar yakni Inspektur Provinsi Kalbar, Marlyna dan Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar, Dini Ardianto.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi saat memberikan arahan menyampaikan, bahwa saat ini KPK RI memiliki program Desa Anti Korupsi yang berlandaskan faktor yuridis, sosiologi dan filosofis. Pelibatan dan pemberdayaan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat membentuk integritas dan mencegah terjadinya tindak korupsi.
[caption id="attachment_128095" align="aligncenter" width="2560"]
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson mengikuti secara virtual Rakor Tindak Lanjut Program Percontohan Desa Anti Korupsi, Rabu (15/03/2023), dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar. (Foto: Biro Adpim For KalbarOnline.com)[/caption]
"Diharapkan dengan adanya Desa Anti Korupsi ini kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," katanya.
Untuk menyukseskan program Desa Anti Korupsi yang sudah dilakukan sejak tahun 2021, KPK RI menggandeng beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para stakeholder serta elemen masyarakat lainnya. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Program Percontohan Desa Anti Korupsi, Rabu (15/03/2023), dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar.
Hadir mendampingi Sekda Kalbar yakni Inspektur Provinsi Kalbar, Marlyna dan Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar, Dini Ardianto.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi saat memberikan arahan menyampaikan, bahwa saat ini KPK RI memiliki program Desa Anti Korupsi yang berlandaskan faktor yuridis, sosiologi dan filosofis. Pelibatan dan pemberdayaan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat membentuk integritas dan mencegah terjadinya tindak korupsi.
[caption id="attachment_128095" align="aligncenter" width="2560"]
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson mengikuti secara virtual Rakor Tindak Lanjut Program Percontohan Desa Anti Korupsi, Rabu (15/03/2023), dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar. (Foto: Biro Adpim For KalbarOnline.com)[/caption]
"Diharapkan dengan adanya Desa Anti Korupsi ini kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," katanya.
Untuk menyukseskan program Desa Anti Korupsi yang sudah dilakukan sejak tahun 2021, KPK RI menggandeng beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para stakeholder serta elemen masyarakat lainnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini