KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalbar atas peran bersama dalam mengisi pembangunan di provinsi ini. Menurutnya, banyak hal yang dicapai oleh pemerintah provinsi (pemprov) saat ini tak lepas dari peran ibu-ibu DWP se-Kalbar.
“Selama lima tahun terakhir kepemimpinan saya bersama Pak Ria Norsan, banyak yang sudah kita hasilkan bersama untuk kemajuan Kalbar, dan ini tidak lepas dari peran serta ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang sudah menyemangati suaminya, atau dirinya sendiri ketika mengabdi untuk kemajuan Kalbar,” ujarnya.
Hal itu diungkapkan Sutarmidji saat membuka Gelar Karya DWP se-Kalbar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), di Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (08/08/2023).
Orang nomor satu di Kalbar itu lantas menyebutkan beberapa prestasi pemprov yang dihasilkan dari kerja keras bersama semua pihak, termasuk DWP di dalamnya. Seperti peningkatan jumlah desa mandiri sesuai program Indeks Desa Membangun (IDM). Menurutnya hal itu merupakan prestasi yang menyentuh kepentingan masyarakat, serta demi mencapai kemajuan dan kebaikan masyarakat Kalbar.
“Saya lihat salah satunya berhasil menuntaskan atau menghilangkan status desa sangat tertinggal. Tidak enak menjadi desa ketika dilabeli desa sangat tertinggal, waktu itu (tahun 2018), 677 (desa sangat tertinggal), sekarang sudah tidak ada,” ungkap Midji-sapaan karibnya.
Kemudian selain itu, dari 928 desa tertinggal di tahun 2018, sekarang di tahun 2023 hanya tersisa 16 desa saja. Dan ia yakin tahun depan desa tertinggal di Kalbar bisa tuntas.
“Siapa pun yang menjabat (gubernur) Insya Allah selesai (desa tertinggal). Kalau desa mandiri dari satu desa mandiri (tahun 2018), sekarang sudah 877,” tambahnya.
Selanjutnya, prestasi lain juga tercetak pada bidang penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional, Kalbar telah berhasil meraih peringkat kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk pula Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Kalbar juga berada di peringkat dua, setelah Provinsi DI Yogyakarta.
“Lalu MCP, penilaian delapan ranah kebijakan yang dinilai KPK kita (Kalbar) urutan tiga setelah Bali dan Jabar. Satu satunya yang mungkin sulit kita capai ini juga untuk kebijakan Dharma Wanita ke depan yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini sangat tergantung pada ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” paparnya.
Khusus di bidang kesehatan, menurut Midji, ada satu program yang juga perlu digencarkan bersama dengan DWP se-Kalbar. Yakni program pengentasan angka stunting di Kalbar.
“Menarik kemarin terima kasih Ibu Bhayangkari dan Bapak Kapolda sudah memulai untuk bagaimana di jajaran kepolisian bisa menjadi ibu dan bapak asuh dari keluarga yang mempunyai anak stunting,” ujarnya.
Dalam hal ini, ia merasa DWP perlu berkolaborasi atau mempunyai program yang sama. Karena tidak mungkin, kata dia, masalah kemasyarakatan bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Maka dari itu kolaborasi antara ibu-ibu DWP, Bhayangkari, dan Persit perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengejar ketertinggalan Kalbar dalam beberapa aspek pelayanan kepada masyarakat.
“Kenapa tadi kita bisa menghilangkan desa sangat tertinggal, kenapa kita bisa hampir menuntaskan desa tertinggal, kenapa kita bisa dari satu desa mandiri jadi 877, itu karena kolaborasi. Waktu itu saya melihat datanya, lalu saya mengajak Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami sama-sama dan alhamdulillah bisa. Nah stunting itu pun saya rasa bisa,” harapnya.
Bahkan di bidang pendidikan, lanjut Midji, pihak TNI-Polri juga pernah mengajar di sekolah-sekolah negeri untuk menutupi kekurangan guru. Sebab di awal menjabat sebagai gubernur ia sudah berencana untuk membangun 100 gedung SMA/SMK baru, tapi ternyata dalam lima tahun hanya bisa terealisasi 54 sekolah. Bukan karena tidak ada biaya untuk membangun sekolahnya, tapi memang Sumber Daya Manusia (SDM) seperti guru dan pengelola sekolah yang masih kurang.
“Saya terima kasih kepada ibu-ibu Dharma Wanita yang telah berkontribusi untuk sukses suami, atau dia dalam menjalankan tugas (di rumah tangga). Yaitu bagaimana kita menjaga anak-anak kita tetap menjadi manusia yang unggul,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DWP Kalbar, Windy Prihastari mengungkapkan, pihaknya siap menjalankan arahan gubernur yang juga selaku penasihat DWP Kalbar. Dimana gubernur menyarankan agar sinergitas DWP dengan stakeholder terkait dan organisasi-organisasi wanita yang lain perlu terus ditingkatkan.
Itu semua agar DWP bisa lebih aktif berkiprah, dan berkontribusi di dalam pembangunan Kalbar. “Kami berharap kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa lebih banyak program-program yang bisa kami hadirkan untuk berkontribusi bagi pembangunan Kalbar,” ungkap Windy. (Jau)
Comment