Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 13 September 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (13/09/2023).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penjelasan Pj Gubernur perihal Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang digelar Senin (11/09/2023) kemarin.
Harisson mengatakan, bahwa semua fraksi menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kalbar Tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut.
“Intinya fraksi-fraksi di DPRD Kalbar menyetujui untuk dibahas,” ucapnya.
Meski demikian, kedelapan fraksi yang mengikuti rapat paripurna memberikan sejumlah saran dan masukan. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penanganan stunting.
Salah satu juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, Niken Tia Tantina mengapresiasi peningkatan pendapatan APBD Perubahan Tahun 2023 yang semula sebesar Rp 6,011 triliun bertambah Rp 232 miliar, sehingga menjadi Rp 6,2 triliun.
Kemudian dari sisi belanja, secara keseluruhan yang semula sebesar Rp 6,2 triliun bertambah sebesar Rp 626 miliar menjadi sebesar Rp 6,9 triliun.
Perubahan APBD Tahun 2023 diharapkan dapat menangani persoalan dan isu strategis baik kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta dapat menjamin kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang semakin layak. (Indri)
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (13/09/2023).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penjelasan Pj Gubernur perihal Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang digelar Senin (11/09/2023) kemarin.
Harisson mengatakan, bahwa semua fraksi menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kalbar Tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut.
“Intinya fraksi-fraksi di DPRD Kalbar menyetujui untuk dibahas,” ucapnya.
Meski demikian, kedelapan fraksi yang mengikuti rapat paripurna memberikan sejumlah saran dan masukan. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penanganan stunting.
Salah satu juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, Niken Tia Tantina mengapresiasi peningkatan pendapatan APBD Perubahan Tahun 2023 yang semula sebesar Rp 6,011 triliun bertambah Rp 232 miliar, sehingga menjadi Rp 6,2 triliun.
Kemudian dari sisi belanja, secara keseluruhan yang semula sebesar Rp 6,2 triliun bertambah sebesar Rp 626 miliar menjadi sebesar Rp 6,9 triliun.
Perubahan APBD Tahun 2023 diharapkan dapat menangani persoalan dan isu strategis baik kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta dapat menjamin kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang semakin layak. (Indri)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini