Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 29 Desember 2023 |
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson mendorong seluruh stakeholder bergerak bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Diantaranya lewat program pendampingan sebagai orang tua asuh bagi anak stunting.
Hal tersebut diungkapkan Harisson saat membuka kegiatan gerakan pencegahan dan penanganan stunting di Posyandu Kota Pontianak bersama TP PKK dan Organisasi Persatuan Istri Forkopimda Provinsi Kalbar pada Jumat (27/12/2023).
Harisson mengatakan, sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Kalbar, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk dapat turut terlibat sebagai orang tua asuh bagi anak stunting. Anggota Korpri bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting di lingkungan masing-masing.
“Anggota Korpri di seluruh Provinsi Kalbar bisa melakukan pendampingan kepada anak stunting dengan memberikan dukungan yang diperlukan. Baik dukungan gizi, bantuan air bersih, pemantauan kesehatan anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak,” ungkap Harisson.
Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Harisson memberikan apresiasi kepada anggota Korpri Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar lantaran menjadi yang pertama dalam memulai gerakan orang tua asuh stunting.
Dirinya berharap, gerakan yang telah diinisiasi oleh Korpri Disporapar Provinsi Kalbar tersebut dapat dicontoh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, untuk juga turut melahirkan gerakan serupa di OPD masing-masing terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi sebagai wujud nyata kepedulian Korpri Disporapar terhadap permasalahan stunting di Kalbar,” ungkap Harisson.
Ia berharap gerakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam pendampingan anak asuh stunting. Sekaligus mencapai target percepatan penurunan stunting untuk mencapai target pada 2024 mendatang.
“Mari kita bersama-sama memberikan dukungan kepada anak-anak stunting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ajak Harisson.
Di tempat yang sama, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari berharap, lewat gerakan orang tua asuh, bantuan yang diberikan bisa dilakukan secara berkelanjutan, dengan melakukan pendampingan yang nyata kepada anak-anak stunting.
“Bantuan jangan hanya diberikan satu kali saja pada waktu kunjungan melainkan secara berkelanjutan,” kata Windy Prihastari.
Dirinya pun mengajak kader posyandu dan PKK untuk memonitor perkembangan anak-anak stunting di wilayah masing-masing, lantaran anak stunting membutuhkan pendampingan selama tiga bulan untuk memastikan gizinya tercukupi.
Selain itu, dengan menjadi orang tua asuh diharapkan akan sangat berpengaruh terhadap penurunan stunting.
“Saya mengajak OPD di lingkungan Pemprov Kalbar untuk bisa menjadi orang tua asuh anak stunting, Misalnya satu perangkat daerah menjadi orang tua asuh bagi lima anak stunting,” ujarnya.
Dirinya menilai, kerja-kerja menurunkan angka stunting harus dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif. Ia juga menekankan masalah stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, melainkan diperlukan peran semua pihak untuk bersama secara keroyokan melakukan berbagai gerakan mendorong upaya penurunan dan pencegahan stunting yang ada di Provinsi Kalbar.
“Kami mengajak semua perangkat daerah untuk turut bersama-sama membantu upaya percepatan penurunan stunting Kalbar,” tutup Windy. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson mendorong seluruh stakeholder bergerak bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Diantaranya lewat program pendampingan sebagai orang tua asuh bagi anak stunting.
Hal tersebut diungkapkan Harisson saat membuka kegiatan gerakan pencegahan dan penanganan stunting di Posyandu Kota Pontianak bersama TP PKK dan Organisasi Persatuan Istri Forkopimda Provinsi Kalbar pada Jumat (27/12/2023).
Harisson mengatakan, sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Kalbar, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk dapat turut terlibat sebagai orang tua asuh bagi anak stunting. Anggota Korpri bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting di lingkungan masing-masing.
“Anggota Korpri di seluruh Provinsi Kalbar bisa melakukan pendampingan kepada anak stunting dengan memberikan dukungan yang diperlukan. Baik dukungan gizi, bantuan air bersih, pemantauan kesehatan anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak,” ungkap Harisson.
Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Harisson memberikan apresiasi kepada anggota Korpri Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar lantaran menjadi yang pertama dalam memulai gerakan orang tua asuh stunting.
Dirinya berharap, gerakan yang telah diinisiasi oleh Korpri Disporapar Provinsi Kalbar tersebut dapat dicontoh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, untuk juga turut melahirkan gerakan serupa di OPD masing-masing terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi sebagai wujud nyata kepedulian Korpri Disporapar terhadap permasalahan stunting di Kalbar,” ungkap Harisson.
Ia berharap gerakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam pendampingan anak asuh stunting. Sekaligus mencapai target percepatan penurunan stunting untuk mencapai target pada 2024 mendatang.
“Mari kita bersama-sama memberikan dukungan kepada anak-anak stunting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ajak Harisson.
Di tempat yang sama, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari berharap, lewat gerakan orang tua asuh, bantuan yang diberikan bisa dilakukan secara berkelanjutan, dengan melakukan pendampingan yang nyata kepada anak-anak stunting.
“Bantuan jangan hanya diberikan satu kali saja pada waktu kunjungan melainkan secara berkelanjutan,” kata Windy Prihastari.
Dirinya pun mengajak kader posyandu dan PKK untuk memonitor perkembangan anak-anak stunting di wilayah masing-masing, lantaran anak stunting membutuhkan pendampingan selama tiga bulan untuk memastikan gizinya tercukupi.
Selain itu, dengan menjadi orang tua asuh diharapkan akan sangat berpengaruh terhadap penurunan stunting.
“Saya mengajak OPD di lingkungan Pemprov Kalbar untuk bisa menjadi orang tua asuh anak stunting, Misalnya satu perangkat daerah menjadi orang tua asuh bagi lima anak stunting,” ujarnya.
Dirinya menilai, kerja-kerja menurunkan angka stunting harus dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif. Ia juga menekankan masalah stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, melainkan diperlukan peran semua pihak untuk bersama secara keroyokan melakukan berbagai gerakan mendorong upaya penurunan dan pencegahan stunting yang ada di Provinsi Kalbar.
“Kami mengajak semua perangkat daerah untuk turut bersama-sama membantu upaya percepatan penurunan stunting Kalbar,” tutup Windy. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini