Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 02 Mei 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson membuka Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mahkota Pontianak, Senin (29/04/2024).
Dalam rakor tersebut, Pj Gubernur menekankan akan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan kebijakan nasional.
"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki 46 tugas dan kewenangan yang bersifat atributif, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota," kata Harisson.
Ia pun menyampaikan beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dari para bupati/wali kota.
“Saya menekankan kepada bupati dan wali kota agar kita benar-benar mengikuti beberapa arahan pemerintah pusat yang pertama yaitu pengendalian inflasi, yaitu dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi, dan melakukan operasi pasar,” ucapnya.
Kemudian dalam meningkatkan investasi, ia berharap pemerintah daerah juga turut serta dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya masing-masing.
Selanjutnya penurunan angka stunting, pentingnya penanganan stunting secara serius dan berkelanjutan. Para bupati/wali kota diminta untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan melakukan intervensi yang tepat sasaran untuk menurunkan angka stunting di daerahnya masing-masing.
“Kemudian juga dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim yang dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” tegas Harisson.
Rakor ini dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Kalbar, Forkopimda Provinsi Kalbar, serta para kepala perangkat daerah terkait. Diharapkan dengan terjalinnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan. (Jau)
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson membuka Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mahkota Pontianak, Senin (29/04/2024).
Dalam rakor tersebut, Pj Gubernur menekankan akan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan kebijakan nasional.
"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki 46 tugas dan kewenangan yang bersifat atributif, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota," kata Harisson.
Ia pun menyampaikan beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dari para bupati/wali kota.
“Saya menekankan kepada bupati dan wali kota agar kita benar-benar mengikuti beberapa arahan pemerintah pusat yang pertama yaitu pengendalian inflasi, yaitu dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi, dan melakukan operasi pasar,” ucapnya.
Kemudian dalam meningkatkan investasi, ia berharap pemerintah daerah juga turut serta dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya masing-masing.
Selanjutnya penurunan angka stunting, pentingnya penanganan stunting secara serius dan berkelanjutan. Para bupati/wali kota diminta untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan melakukan intervensi yang tepat sasaran untuk menurunkan angka stunting di daerahnya masing-masing.
“Kemudian juga dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim yang dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” tegas Harisson.
Rakor ini dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Kalbar, Forkopimda Provinsi Kalbar, serta para kepala perangkat daerah terkait. Diharapkan dengan terjalinnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini