Dinkes Pontianak Ungkap Sejumlah Penyakit yang Berpotensi KLB Tahun Ini

KalbarOnline, Pontianak – Upaya pencegahan penyakit terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak. Terlebih setelah pandemi covid tiga tahun silam, cakupan imunisasi kian menurun. Sehingga, terjadi peningkatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah PD3I.

Sekretaris Dinkes Kota Pontianak, Rifka menerangkan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih, Kementerian Kesehatan menetapkan berbagai prioritas program kerja di bidang kesehatan yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra).

IKLANSUMPAHPEMUDA

“Di mana salah satu indikator di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon kurang dari 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensial KLB yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan target 90 persen di tahun 2022,” terangnya, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit tingkat kabupaten/kota, di Hotel Orchard, Senin (06/05/2024).

Baca Juga :  Wali Kota Edi Kamtono Turun Fogging Lingkungan Rawan DBD

Rifka menambahkan, selain PD3I, terdapat beberapa penyakit yang berpotensi KLB. Mulai dari DBD, pneumonia, TB, Mers Cov, Monkeypox sampai Japanese Encephalitis. Ketika terjadi kasus KLB, diperlukan respon dan kerjasama lintas sektor.

“Saat KLB terjadi diperlukan harus diikuti tindakan cepat dan tepat, perlu identifikasi ancaman KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB,” sebutnya.

Memasuki tahun 2023, terang Rifka, kasus campak mengalami peningkatan kasus karena menurunnya capaian imunisasi. Ia turut mengajak peran aktif masyarakat dalam menggerakan penanggulangan penyakit menular. Di setiap faskes pula terdapat Tim Gerak Cepat (TGC) untuk merespon kondisi yang berisiko KLB.

Baca Juga :  Apresiasi Masyarakat Kalbar, Kapolri : Sudah Dewasa Dalam Demokrasi

“Ada 154 peserta yang hadir untuk koordinasi lintas sektor, untuk menggalang kerjasama tim terutama dalam membina peran serta masyarakat diperlukan suatu pertemuan koordinasi antar program dan sektor yang bersangkutan untuk merumuskan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan nanti,” tutup Rifka. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment