Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 11 September 2024 |
KalbarOnline, Surabaya - Sejak pertama diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah sertifikat tanah elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat sertifikat tanah elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.
Pada Selasa (10/09/2024) sore, di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan sertifikat tanah elektronik ini adalah peningkatan jumlah kantor pertanahan yang mampu melayani sertifikasi tanah elektronik bagi masyarakat.
"Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini, baru ada sekitar 10 kantor pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk sertifikat tanah elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan," kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.
Menurut Menteri AHY, penerapan sertifikat tanah elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.
Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertifikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.
"Saya juga memberikan penekanan kepada pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada cyber attack dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia. (Jau)
KalbarOnline, Surabaya - Sejak pertama diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah sertifikat tanah elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat sertifikat tanah elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.
Pada Selasa (10/09/2024) sore, di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan sertifikat tanah elektronik ini adalah peningkatan jumlah kantor pertanahan yang mampu melayani sertifikasi tanah elektronik bagi masyarakat.
"Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini, baru ada sekitar 10 kantor pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk sertifikat tanah elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan," kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.
Menurut Menteri AHY, penerapan sertifikat tanah elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.
Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertifikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.
"Saya juga memberikan penekanan kepada pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada cyber attack dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini