Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 04 Oktober 2024 |
KalbarOnline, Entikong - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN), di Aula Wisma Indonesia, Entikong, Kabupaten Sanggau, pada Jumat (04/10/2024).
Rakor ini bertujuan untuk merumuskan strategi konkret dalam mengembangkan PLBN agar tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan showcase kemajuan Indonesia di wilayah perbatasan.
"Dalam rakor ini kami membahas bagaimana caranya agar cita-cita, keinginan untuk menumbuhkan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru di daerah PLBN dapat tercapai," ungkapnya usai rakor.
Salah satu yang dibahas menurut Harisson, adalah bagaimana agar penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan bisa menjual komoditas, atau produk-produk yang dihasilkan ke negara tetangga Malaysia. Dengan demikian masyarakat di sana bisa menambah pendapatan, dan meningkatkan ekonomi keluarga.
“Kita (pemerintah) sebenarnya sudah menyiapkan pasar PLBN, tapi pasarnya sepi. Itu karena memang mungkin rancangan pasar PLBN tidak membuat kemudahan akses bagi pembeli," ujarnya.
Untuk itu, Harisson meminta agar akses menuju pasar PLBN dipermudah. Serta perlu didukung dengan kebijakan agar bisa menjadi tempat peristirahatan (rest area) bagi para penumpang Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yang melewati PLBN tersebut.
"Misalnya bus singgahnya justru tidak di terminal yang ada pasar PLBN, dia (bus) singgah parkir justru di depan pintu gerbang PLBN. Seharusnya kita buatkan parkir kendaraan itu di pasar PLBN, sehingga mereka (penumpang) bisa turun, bisa ngopi, bisa melihat apa yang dijual di sana dan membeli di sana," paparnya.
Kemudian yang juga tak kalah penting, dikatakan dia, pemerintah perlu mendorong keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah perbatasan. Seperti memberikan pelatihan, dan permodalan. Serta membuka pangsa pasar lebih luas untuk pelaku UMKM di sana.
"Bagaimana mereka (UMKM) bisa menjual produk atau barang-barang yang menarik untuk dijual. Paling penting adalah penduduk dari seberang (Malaysia) ikut menjual apa-apa yang dijual masyarakat kita. Jadi jangan justru kita yang menjual produk-produk mereka (Malaysia)," tegasnya.
Agar mendukung hal tersebut, Harisson berencana mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pembukaan jalur khusus ekspor yang sudah ada. Yakni mengaktifkan Terminal Barang Internasional (TBI).
“Kami (Pemprov) akan usulkan ke pusat, bahwa secepatnya TBI dapat difungsikan dalam rangka meningkatkan nilai ekspor kita," harapnya.
Tak hanya itu, dalam rakor juga dibahas terkait peningkatan inklusi keuangan dalam bentuk elektronik bagi masyarakat perbatasan. Sehingga ke depan diharapkan seluruh metode pembayaran atau transaksi keuangan di wilayah tersebut sudah non-tunai (cashless).
"Kami berupaya bagaimana masyarakat lintas batas melakukan pembayaran secara cashless, memanfaatkan bank-bank himbara atau bank Kalbar. Jadi mereka tidak membayar dengan tunai, tapi membayar dengan QRIS atau e-banking," terangnya.
Selain itu, dijelaskan Harisson, rakor tersebut turut membahas upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang melintas di PLBN Entikong, maupun tiga PLBN lainnya se-Kalbar. Di mana ada banyak usulan dan masukan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar, maupun instansi vertikal terkait, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan lain-lain.
“Ada beberapa usulan yang harus kami sampaikan ke pemerintah pusat, misalnya menyangkut keamanan keluar masuk barang, utamanya narkotika," katanya.
Seperti kebutuhan fasilitas penunjang keamanan, salah satunya pengadaan mobile x-ray. Yang diharapkan bisa dilengkapi oleh pemerintah pusat untuk penguatan keamanan lalu lintas barang di PLBN.
"Artinya mobil-mobil kendaraan harus di x-ray, kalau tidak kita tidak bisa mendeteksi mereka (pelintas) membawa atau menyembunyikan narkotika dalam mobil. Kalau menggunakan anjing (pelacak) itu sebenarnya paling tahan melakukan kegiatan selama dua jam, setelah itu pasti kecapaian, jadi memang kita butuh itu (mobile x-ray)," pungkasnya. (Lid)
KalbarOnline, Entikong - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN), di Aula Wisma Indonesia, Entikong, Kabupaten Sanggau, pada Jumat (04/10/2024).
Rakor ini bertujuan untuk merumuskan strategi konkret dalam mengembangkan PLBN agar tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan showcase kemajuan Indonesia di wilayah perbatasan.
"Dalam rakor ini kami membahas bagaimana caranya agar cita-cita, keinginan untuk menumbuhkan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru di daerah PLBN dapat tercapai," ungkapnya usai rakor.
Salah satu yang dibahas menurut Harisson, adalah bagaimana agar penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan bisa menjual komoditas, atau produk-produk yang dihasilkan ke negara tetangga Malaysia. Dengan demikian masyarakat di sana bisa menambah pendapatan, dan meningkatkan ekonomi keluarga.
“Kita (pemerintah) sebenarnya sudah menyiapkan pasar PLBN, tapi pasarnya sepi. Itu karena memang mungkin rancangan pasar PLBN tidak membuat kemudahan akses bagi pembeli," ujarnya.
Untuk itu, Harisson meminta agar akses menuju pasar PLBN dipermudah. Serta perlu didukung dengan kebijakan agar bisa menjadi tempat peristirahatan (rest area) bagi para penumpang Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yang melewati PLBN tersebut.
"Misalnya bus singgahnya justru tidak di terminal yang ada pasar PLBN, dia (bus) singgah parkir justru di depan pintu gerbang PLBN. Seharusnya kita buatkan parkir kendaraan itu di pasar PLBN, sehingga mereka (penumpang) bisa turun, bisa ngopi, bisa melihat apa yang dijual di sana dan membeli di sana," paparnya.
Kemudian yang juga tak kalah penting, dikatakan dia, pemerintah perlu mendorong keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah perbatasan. Seperti memberikan pelatihan, dan permodalan. Serta membuka pangsa pasar lebih luas untuk pelaku UMKM di sana.
"Bagaimana mereka (UMKM) bisa menjual produk atau barang-barang yang menarik untuk dijual. Paling penting adalah penduduk dari seberang (Malaysia) ikut menjual apa-apa yang dijual masyarakat kita. Jadi jangan justru kita yang menjual produk-produk mereka (Malaysia)," tegasnya.
Agar mendukung hal tersebut, Harisson berencana mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pembukaan jalur khusus ekspor yang sudah ada. Yakni mengaktifkan Terminal Barang Internasional (TBI).
“Kami (Pemprov) akan usulkan ke pusat, bahwa secepatnya TBI dapat difungsikan dalam rangka meningkatkan nilai ekspor kita," harapnya.
Tak hanya itu, dalam rakor juga dibahas terkait peningkatan inklusi keuangan dalam bentuk elektronik bagi masyarakat perbatasan. Sehingga ke depan diharapkan seluruh metode pembayaran atau transaksi keuangan di wilayah tersebut sudah non-tunai (cashless).
"Kami berupaya bagaimana masyarakat lintas batas melakukan pembayaran secara cashless, memanfaatkan bank-bank himbara atau bank Kalbar. Jadi mereka tidak membayar dengan tunai, tapi membayar dengan QRIS atau e-banking," terangnya.
Selain itu, dijelaskan Harisson, rakor tersebut turut membahas upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang melintas di PLBN Entikong, maupun tiga PLBN lainnya se-Kalbar. Di mana ada banyak usulan dan masukan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar, maupun instansi vertikal terkait, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan lain-lain.
“Ada beberapa usulan yang harus kami sampaikan ke pemerintah pusat, misalnya menyangkut keamanan keluar masuk barang, utamanya narkotika," katanya.
Seperti kebutuhan fasilitas penunjang keamanan, salah satunya pengadaan mobile x-ray. Yang diharapkan bisa dilengkapi oleh pemerintah pusat untuk penguatan keamanan lalu lintas barang di PLBN.
"Artinya mobil-mobil kendaraan harus di x-ray, kalau tidak kita tidak bisa mendeteksi mereka (pelintas) membawa atau menyembunyikan narkotika dalam mobil. Kalau menggunakan anjing (pelacak) itu sebenarnya paling tahan melakukan kegiatan selama dua jam, setelah itu pasti kecapaian, jadi memang kita butuh itu (mobile x-ray)," pungkasnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini