KalbarOnline, Pontianak – Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat meraih juara umum kementerian lembaga dengan Satker di lingkup wilayah Provinsi Kalbar.
Kemenkumham dinilai terbanyak dalam implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode semester I tahun anggaran 2024 yang berhasil meraih rata-rata nilai IKPA 98,52.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat (Kalbar), Hajrianor usai menerima penghargaan di Aula Kanwil DJPB Kalbar, Kamis (17/10/2024).
Hajrianor menyatakan sangat mengapresiasi Kakanwil DJPB yang telah memberikan penghargaan, karena akan memacu jajarannya ke depan untuk bekerja lebih baik lagi.
“Kami selaku pembina Kanwil terhadap seluruh Satker memang kewajiban kami mendorong seluruh jajaran kami bekerja lebih baik untuk mencapai target seperti yang kami tentukan bersama,” kata Hajrianor.
Ia mengakui, kalau pihaknya selalu intens melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jajaran agar apa yang menjadi target benar-benar sesuai yang diharapkan. Bahkan terhadap satker yang baru dan belum punya pengalaman, kita panggil untuk dilakukan pendampingan dan arahan agar nanti dapat memahami dan melaksanakan pekerjaan selaku KPA melaksanakan tugas dengan baik.
“Jadi, itu yang kami upayakan dan ini akan terus kami dorong ke depan agar seluruh satker betul-betul mencapai target kegiatan dalam hal pelaksanaan anggaran yang lebih baik dari hari ini dan ke depan akan terus kami optimalkan,” ujarnya.
Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Kalbar, Wahyu Harmono mengatakan, penghargaan semester I tahun 2024 ini dapat memacu satker lingkup Kalbar agar dapat mengelola anggarannya menjadi lebih baik, karena indikator ini merupakan cerminan pengelolaan anggaran yang baik.
“Ada kurang lebihnya 14 indikator, memang secara terpusat seluruh kementerian dan lembaga diharapkan DIPA, kami lihat ada beberapa satuan kerja membuat ini maksimal, jadi 100 ini memacu juga temen- temen satuan kerja yang memang nilainya lebih rendah,” kata Wahyu.
Hal ini akan memacu juga satuan kerja yang memang nilainya lebih rendah untuk dilakukan percepatan di akhir Triwulan keempat.
“Indikator penyerapan menjadi faktor yang penting untuk memacu, sehingga DJPB telah membuat reformasi baru, yaitu per belanja,” ucapnya.
Artinya, bagaimana belanja pegawai itu ada indikatornya juga, yaitu belanja barang dan belanja modal, dimana teman-teman yang mendapatkan nilai indikator rendah khususnya di belanja modal.
“Terutama belanja modal, katakanlah yang infrastruktur, entah itu jalan, jembatan, termasuk pembangunan gedung sarana atau rumah dinas, ini yang menjadi hambatan, karena prosesnya jika kami bandingkan dari penyerapan belanja barang itu jauh lebih komplek,” katanya. (Lid)
Comment