Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 03 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly terus mengingatkan seluruh pegawainya untuk menyukseskan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Yasonna menyebut, pada tahun ini pihaknya telah mendaftarkan 520 satuan kerja ke Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Tahun lalu 139 satker kita usulkan. Dari usulan itu kita berhasil dapat 43 satker pembangunan zona integritas. Tahun ini kita akan mengusulkan 520 satker kepada Kemenpan RB selaku tim penilaian nasional,” kata Yasonna di Kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8).
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, usulan 520 satuan kerja merupakan jumlah terbesar di antara kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia. Karenanya, dia menegaskan agar setiap satker dapat memperkuat komitmen demi mewujudkan hal tersebut.
“Kita adalah kementerian yang terbesar mengusulkan WBK/WBBM. Penguatan untuk memastikan, pertanyaan bisa tidak kita melakukannya? Bisa! Para Kakanwil para Kadiv, Kepala UPT, pasti bisa tergantung kita,” ucap Yasonna.
Oleh karena itu, Yasonna menargetkan 70 persen dari usulan satuan kerja dapat meraih WBK/WBBM. Sehingga, Kemenkumham akan dinilai sebagai kementerian dengan pelayanan publik terbaik.
“Target kita 70 persen, maka boleh kita katakan ke satker WBK WBBM orang-orang akan melihat pelayanan publik kita berbeda Kemenkum HAM,” tandas Yasonna.
KalbarOnline.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly terus mengingatkan seluruh pegawainya untuk menyukseskan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Yasonna menyebut, pada tahun ini pihaknya telah mendaftarkan 520 satuan kerja ke Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Tahun lalu 139 satker kita usulkan. Dari usulan itu kita berhasil dapat 43 satker pembangunan zona integritas. Tahun ini kita akan mengusulkan 520 satker kepada Kemenpan RB selaku tim penilaian nasional,” kata Yasonna di Kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8).
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, usulan 520 satuan kerja merupakan jumlah terbesar di antara kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia. Karenanya, dia menegaskan agar setiap satker dapat memperkuat komitmen demi mewujudkan hal tersebut.
“Kita adalah kementerian yang terbesar mengusulkan WBK/WBBM. Penguatan untuk memastikan, pertanyaan bisa tidak kita melakukannya? Bisa! Para Kakanwil para Kadiv, Kepala UPT, pasti bisa tergantung kita,” ucap Yasonna.
Oleh karena itu, Yasonna menargetkan 70 persen dari usulan satuan kerja dapat meraih WBK/WBBM. Sehingga, Kemenkumham akan dinilai sebagai kementerian dengan pelayanan publik terbaik.
“Target kita 70 persen, maka boleh kita katakan ke satker WBK WBBM orang-orang akan melihat pelayanan publik kita berbeda Kemenkum HAM,” tandas Yasonna.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini