Home Dukungan Akses Pasar UMKM Perlu Keseriusan Pemerintah Daerah
Pontianak    

Dukungan Akses Pasar UMKM Perlu Keseriusan Pemerintah Daerah

 Oleh : adminkalbaronline
Senin, 03 Maret 2025
Dukungan Akses Pasar UMKM Perlu Keseriusan Pemerintah Daerah
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Kinerja Bank Kalbar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) patut diapresiasi. Bank milik daerah ini telah menyalurkan lebih dari 30% dari total kreditnya kepada UMKM, sebagai komitmen kuat dalam mendukung sektor usaha kecil.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Herman Hofi Munawar menilai, bahwa Bank Kalbar telah memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, baik dalam hal persyaratan maupun proses pengajuan kredit. Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM memperoleh modal yang lebih mudah untuk mengembangkan bisnisnya.

Namun, dukungan perbankan saja tidak cukup. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga harus lebih konkret dalam melakukan pembinaan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Pasalnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro dan ultra mikro adalah keterbatasan modal serta akses pasar.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah nyata dan terukur guna mendorong kemajuan UMKM, terutama dalam aspek pendanaan, pemasaran, serta dukungan regulasi. Beberapa regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam rangka memperkuat UMKM antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, yang menegaskan bahwa pembinaan UMKM menjadi tanggung jawab APBD.

3. Permen Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2023, yang mengatur perubahan terkait pengelolaan usaha mikro dan kecil, termasuk pendirian Rumah Produksi Bersama melalui dana tugas pembantuan.

Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat dalam pengembangan UMKM. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, terutama sektor perbankan, agar akses permodalan semakin terbuka bagi pelaku usaha.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih pesat serta memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. (Jau)

  • Tags:
  • Bagikan:
Kasus Korupsi Jembatan Timbang Siantan: LI BAPAN Anggap Putusan Tidak Adil, Ajukan Banding
Artikel Selanjutnya
Kasus Korupsi Jembatan Timbang Siantan: LI BAPAN Anggap Putusan Tidak Adil, Ajukan Banding
Senin, 03 Maret 2025
Artikel Sebelumnya
Sudah Izin Presiden, Pemkab Sambas Buka Jembatan Sungai Sambas Besar
Senin, 03 Maret 2025
Sudah Izin Presiden, Pemkab Sambas Buka Jembatan Sungai Sambas Besar

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Edi Imbau Warga Waspadai Pohon...
Senin, 08 Desember 2025
Berbaur Bersama Warga, Edi Kamtono...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...