KALBARONLINE.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin, secara tegas mengingatkan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk tidak hanya sekadar beretorika dalam menyampaikan program pembangunan. Ia menegaskan, rakyat butuh bukti, bukan sekadar janji manis yang berakhir tanpa realisasi.
“Harapan kita jelas, program yang dijanjikan harus direalisasikan, bukan cuma disampaikan dalam pidato,” ujar Heri Mustamin, Senin (3/3/2025).
Pernyataan keras ini merespons pidato perdana Ria Norsan setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Kalbar. Dalam pidato tersebut, Norsan menjanjikan berbagai program prioritas, termasuk program sekolah gratis untuk SMA swasta se-Kalbar, percepatan pembangunan infrastruktur Kalbar, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, ada pula janji memberikan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan guru, mencakup tunjangan kesehatan, perumahan, transportasi, hingga tunjangan khusus.
Namun, Heri menegaskan bahwa semua janji ini hanya akan menjadi omong kosong jika tidak ada komitmen dan eksekusi nyata.
“Visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diketahui publik. Masyarakat menunggu realisasi, bukan sekadar kata-kata,” tegasnya.
Golkar Siap Kawal, Tak Segan Mengkritisi
Fraksi Golkar Kalbar memastikan akan terus mengawal jalannya pemerintahan Norsan-Krisantus. Heri menegaskan, partainya tidak akan tinggal diam jika melihat program-program tersebut berjalan di tempat atau hanya dijadikan alat pencitraan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Jangan lupa, pembangunan daerah bukan hanya urusan eksekutif. Legislatif juga punya peran besar, dan kami siap mengkritisi jika ada ketidaksesuaian,” lanjutnya.
Perombakan SKPD, Jangan Bawa Dendam Politik!
Selain soal realisasi program, Heri juga menyinggung wacana perombakan SKPD yang sering diangkat Ria Norsan. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala OPD harus berbasis kompetensi, bukan kepentingan politik atau balas dendam pasca-Pilkada.
“Kita berharap agar kompetensi dikedepankan dalam penentuan kepala OPD. Jangan sampai ada kesan ketidakharmonisan hanya karena isu politik saat Pilkada,” pungkasnya. (Jau)
Comment