KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, pada Jumat (21/03/2025).
Forum tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ria Norsan menyampaikan, bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Ia menjelaskan, bahwa dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, terdapat tujuh prioritas pembangunan yang dirancang untuk mendorong kemajuan Kalimantan Barat.
Prioritas pertama yang diungkapkan Ria Norsan adalah percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara adil, dengan memperhatikan kebutuhan dan daya dukung yang ada.
“Peningkatan kualitas jalan provinsi tetap menjadi fokus utama kami mendukung kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dapat mendorong perekonomian daerah,” ujarnya.
Kedua, Norsan menyampaikan, pemprov akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang dijalankan adalah penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang bersekolah di tingkat SMA, SMK dan SLB, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Nanti tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah di tingkat SMA karena kita sudah berupaya yang negeri maupun yang swasta akan kita bebaskan untuk tunjangan SPP-nya,” ungkapnya.
Selain itu, Norsan juga menyoroti pentingnya memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, dan industri kelapa sawit, akan menjadi fokus untuk meningkatkan perekonomian.
“Pengembangan pelabuhan Kijing yang terintegrasi dengan kawasan industri juga menjadi langkah strategis guna mendukung kegiatan ekonomi dan memperkuat daya saing daerah,” katanya.
Selanjutnya adalah peningkatan intensif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
“Pemerintah Provinsi Kalbar berencana untuk menyesuaikan standar insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau,” ujarnya.
Dalam upaya mendukung generasi muda, Norsan juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Program ini akan melibatkan penguatan keterampilan dan kapasitas generasi muda, akses permodalan untuk usaha kreatif, serta pemberian penghargaan bagi generasi muda yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
Aspek lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga menjadi perhatian utama dalam RPJMD Kalbar 2025 – 2029. Pemerintah akan fokus pada pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan pasca tambang, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana,” katanya.
Terakhir, Norsan menyampaikan pentingnya mewujudkan kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik. Program “Gema Membangun Desa” akan dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Program ini melibatkan kunjungan langsung ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat dan membuka sentra pelayanan publik di setiap desa yang dikunjungi.
“Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan dapat dimulai dari desa dan mengarah pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik,” tukasnya. (Lid)
Comment