Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 28 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com – Usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar pemerintah menambah kapal di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dinilai belum tepat sasaran oleh pelaku usaha penyeberangan.
Permintaan penambahan kapal itu disampaikan Khofifah menyusul kemacetan panjang yang terjadi beberapa waktu lalu, akibat penghentian sementara 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kementerian Perhubungan RI. Kapal-kapal itu sebelumnya telah beroperasi puluhan tahun di jalur tersebut.
Penghentian operasi selama kurang lebih lima hari tersebut berdampak besar. Antrean kendaraan—terutama truk logistik—mengular hingga 40 kilometer, memicu protes warga yang viral di media sosial. Kini, seluruh kapal LCT itu sudah kembali dioperasikan.
Namun menurut Rahmatika, Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), masalah utamanya bukan pada jumlah kapal, melainkan minimnya jumlah dermaga aktif.
“Dari total 56 kapal yang ada, hanya 28 kapal yang bisa beroperasi karena dermaganya terbatas. Kalau kapal ditambah tapi dermaga enggak, ya kapal-kapal itu cuma jadi hiasan laut, nunggu giliran sandar yang nggak kunjung datang,” ujar Rahmatika, yang juga alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya.
Menurutnya, menambah kapal justru bisa memperparah antrean operasional karena tidak menambah daya angkut secara efektif. Solusinya bukan tambah armada, tapi tambah fasilitas sandar.
Gapasdap menyarankan penambahan minimal dua hingga lima pasang dermaga. Jika tiga pasang dermaga baru dibangun, sudah cukup untuk menambah kapasitas 12 kapal aktif lagi.
“Ngapain nambah kapal? Ekonomi kita masih sulit!” tegasnya. “Tambah dermaga aja. Itu udah cukup untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan sekaligus memperkuat infrastruktur saat nanti Tol Probowangi jadi.”
Rahmatika juga menyoroti reaksi panik Dinas Perhubungan Jatim atas kemacetan yang terjadi.
“Enggak perlu panik. Sekarang kapal-kapal LCT udah jalan lagi dan antrean di lapangan hari Minggu malam itu nol meter, alias sudah normal,” katanya.
Ia bahkan menegaskan agar pejabat jangan hanya merujuk info dari media sosial, tapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Silakan Kadis lihat langsung, jangan cuma baca laporan medsos. Bisa jadi hoaks!” pungkasnya. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar pemerintah menambah kapal di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dinilai belum tepat sasaran oleh pelaku usaha penyeberangan.
Permintaan penambahan kapal itu disampaikan Khofifah menyusul kemacetan panjang yang terjadi beberapa waktu lalu, akibat penghentian sementara 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kementerian Perhubungan RI. Kapal-kapal itu sebelumnya telah beroperasi puluhan tahun di jalur tersebut.
Penghentian operasi selama kurang lebih lima hari tersebut berdampak besar. Antrean kendaraan—terutama truk logistik—mengular hingga 40 kilometer, memicu protes warga yang viral di media sosial. Kini, seluruh kapal LCT itu sudah kembali dioperasikan.
Namun menurut Rahmatika, Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), masalah utamanya bukan pada jumlah kapal, melainkan minimnya jumlah dermaga aktif.
“Dari total 56 kapal yang ada, hanya 28 kapal yang bisa beroperasi karena dermaganya terbatas. Kalau kapal ditambah tapi dermaga enggak, ya kapal-kapal itu cuma jadi hiasan laut, nunggu giliran sandar yang nggak kunjung datang,” ujar Rahmatika, yang juga alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya.
Menurutnya, menambah kapal justru bisa memperparah antrean operasional karena tidak menambah daya angkut secara efektif. Solusinya bukan tambah armada, tapi tambah fasilitas sandar.
Gapasdap menyarankan penambahan minimal dua hingga lima pasang dermaga. Jika tiga pasang dermaga baru dibangun, sudah cukup untuk menambah kapasitas 12 kapal aktif lagi.
“Ngapain nambah kapal? Ekonomi kita masih sulit!” tegasnya. “Tambah dermaga aja. Itu udah cukup untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan sekaligus memperkuat infrastruktur saat nanti Tol Probowangi jadi.”
Rahmatika juga menyoroti reaksi panik Dinas Perhubungan Jatim atas kemacetan yang terjadi.
“Enggak perlu panik. Sekarang kapal-kapal LCT udah jalan lagi dan antrean di lapangan hari Minggu malam itu nol meter, alias sudah normal,” katanya.
Ia bahkan menegaskan agar pejabat jangan hanya merujuk info dari media sosial, tapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Silakan Kadis lihat langsung, jangan cuma baca laporan medsos. Bisa jadi hoaks!” pungkasnya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini