Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 13 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar berkomitmen penuh mendukung program pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk intervensi pada area Monitoring Center for Prevention (MCP) di sektor perencanaan dan penganggaran, yang di mana salah sektor rawan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/08/2025).
Norsan memaparkan, pada tahun 2024 Pemprov Kalbar meraih nilai MCP sebesar 91,82 di delapan area intervensi. Capaian tersebut mengantarkan Kalbar meraih peringkat ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) kategori pemerintah provinsi di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah 3 KPK.
Selain itu, pada Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemprov Kalbar juga mencatat nilai 72,37 dan menempati peringkat ketiga dari 12 provinsi dengan kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, namun demikian saya berharap pada tahun 2025 ini capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi melalui koordinasi dan kerja keras bersama yaitu lintas sektor yang lebih optimal,” ujarnya.
Norsan menegaskan, akan terus memantau dan mendukung langkah konkret setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta capaian indikator pencegahan korupsi.
Menurutnya, kunci utama ada pada komitmen dan integritas. “Masalah korupsi ini tergantung bagaimana niatnya, kalau niat kita memang mau mencegah insya Allah kita bersama-sama mencegah,” ujarnya.
Mencegah adanya temuan penyelewengan dana yang dilakukan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup provinsi, Norsan berpesan agar bekerja dengan penuh rasa syukur dan menjaga integritas
“Kita sudah dipercaya masyarakat, sudah mendapat gaji dan insentif. Syukurilah yang ada, jangan neko-neko. Integritas itu harus dijaga karena pegawai ini yang berhadapan langsung dengan masalah pekerjaan, dan itu bisa mengarah ke korupsi kalau komitmennya goyah,” tegasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar berkomitmen penuh mendukung program pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk intervensi pada area Monitoring Center for Prevention (MCP) di sektor perencanaan dan penganggaran, yang di mana salah sektor rawan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/08/2025).
Norsan memaparkan, pada tahun 2024 Pemprov Kalbar meraih nilai MCP sebesar 91,82 di delapan area intervensi. Capaian tersebut mengantarkan Kalbar meraih peringkat ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) kategori pemerintah provinsi di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah 3 KPK.
Selain itu, pada Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemprov Kalbar juga mencatat nilai 72,37 dan menempati peringkat ketiga dari 12 provinsi dengan kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, namun demikian saya berharap pada tahun 2025 ini capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi melalui koordinasi dan kerja keras bersama yaitu lintas sektor yang lebih optimal,” ujarnya.
Norsan menegaskan, akan terus memantau dan mendukung langkah konkret setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta capaian indikator pencegahan korupsi.
Menurutnya, kunci utama ada pada komitmen dan integritas. “Masalah korupsi ini tergantung bagaimana niatnya, kalau niat kita memang mau mencegah insya Allah kita bersama-sama mencegah,” ujarnya.
Mencegah adanya temuan penyelewengan dana yang dilakukan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup provinsi, Norsan berpesan agar bekerja dengan penuh rasa syukur dan menjaga integritas
“Kita sudah dipercaya masyarakat, sudah mendapat gaji dan insentif. Syukurilah yang ada, jangan neko-neko. Integritas itu harus dijaga karena pegawai ini yang berhadapan langsung dengan masalah pekerjaan, dan itu bisa mengarah ke korupsi kalau komitmennya goyah,” tegasnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini