KALBARONLINE.com – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap menilai pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di wilayah Kalbar sudah berjalan cukup baik, kendati belum menunjukkan performa yang optimal.
Hal itu diungkapnya usai memimpin kegiatan Kick Off Meeting Asistensi Penyusunan Profil Risiko Pembangunan Daerah Wilayah Kalbar di Library Cafe BPKP Kalbar, Jumat (31/10/2025).
Adapun PSN yang telah berjalan di Kalbar antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan program Ketahanan Pangan.
Menurut Rudy, beberapa program itu telah berjalan dengan baik, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
“Secara umum program-program PSN di Kalbar ini sudah berjalan dan managebale. Namun, Dari sisi performa, belum semuanya optimal. Ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Menurut Rudy, sejak awal peluncurannya, program ini sempat menghadapi sejumlah kendala teknis, mulai dari kesiapan dapur hingga standar kebersihan.
“Makan bergizi gratis, tadinya terseok-seok. Waktu itu masih PJ Gubernur. Kita dorong bahkan dari berbagai pihak, termasuk pangdam dan kabinda, supaya bisa launching. Setelah itu, kami ikut mengawal agar tidak terjadi kasus makanan basi atau keracunan,” katanya.
BPKP juga mencatat adanya beberapa insiden MBG yang terjadi diberbagai daerah di Kalbar, salah satunya di Kabupaten Kubu Raya. Setelah dilakukan penelusuran, penyebabnya bukan karena makanan basi, melainkan karena siswa tidak terbiasa mengonsumsi ikan.
“Kasus di Kubu Raya kita datangin, ternyata bukan karena basi. Memang dia (siswa) nggak terbiasa. Berarti kan kita harus punya keberagaman menu agar sesuai dengan kebiasaan konsumsi anak di daerah masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, BPKP menyoroti lambatnya penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapur MBG di sejumlah kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Ketapang. Padahal, Kementerian Kesehatan telah memberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan sertifikasi tersebut.
“Sebenarnya waktu awal Januari, kami sudah mengingatkan bahwa itu adalah risiko ya, yang harusnya dimitigasi oleh dinas kesehatan masing-masing. Nah, ternyata nggak terlalu aware. Begitu muncul keracunan di daerah lain, di kita juga wajib menyelesaikan SLAS itu. Jadi, kita diberi kesempatan satu bulan oleh Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan dapur-dapur itu,” jelasnya.
Kemudian untuk program Sekolah Rakyat, BPKP menemukan sejumlah catatan, terutama terkait status tanah yang digunakan.
“Isu tanah ini harus segera diperjelas. Tidak bisa hanya dilaporkan ‘tidak ada masalah’, tapi sertifikatnya belum selesai. Kalau dibiarkan, bisa jadi masalah hukum ke depan,” ujarnya.
BPKP juga memberikan saran agar pemerintah daerah mempercepat penyelesaian sertifikat tanah untuk proyek-proyek pendidikan dan kesehatan yang menggunakan sistem design and build agar tidak menghambat anggaran dan pelaksanaan fisik.
Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai sudah berjalan namun belum menarik minat besar masyarakat.
“Masyarakat kurang tertarik kalau hanya dicek tensi. Mereka ingin layanan yang lebih komprehensif, seperti tes darah atau EKG,” katanya.
Sedangkan untuk program ketahanan pangan BPKP menyoroti belum adanya industri pakan ternak di Kalbar, padahal kebutuhan ayam untuk program MBG cukup besar.
“Selama ini pakan ternak masih dari luar daerah. Kita sudah rekomendasikan agar ada upaya membangun industri pakan lokal supaya rantai pasoknya kuat,” jelasnya.
Rudy menambahkan, beberapa kepala daerah di Kalbar cukup aktif berkomunikasi dengan BPKP terkait pelaksanaan PSN, salah satunya Kabupaten Sambas yang menjadi salah satu lokus utama pelaksanaan program nasional.
“Itu program strategis nasionalnya banyak sekali. Jadi kami sering berkomunikasi dengan Sambas. Pusat juga menunjuk Sambas sebagai salah satu lokus karena anggarannya besar dan memiliki banyak potensi unggulan,” katanya.
Sementara Kabupaten Kubu Raya disebut sebagai contoh daerah yang memiliki inisiatif tinggi dalam mendukung program strategis nasional.
“Kalau Kubu Raya, itu memang inisiatif dari bupatinya. Contohnya waktu Kooperasi Merah Putih, yang paling cepat bergerak ya Kubu Raya. Makanya peresmiannya di sana. Jadi menarik juga karena ada semangat kompetisi antar kepala daerah,” tutup Rudy. (Lid)
