Sanggau

Wisuda STKIP Entikong, Sutarmidji: Masa Depan Daerah Sepenuhnya Ditentukan oleh Kualitas SDM

	Oleh : adminkalbaronline
	Kamis, 27 November 2025

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Gubernur Kalbar periode 2018 - 2023, Sutarmidji diundang secara khusus sebagai penyampai orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Melawi Kampus PSDKU Wilayah Perbatasan Entikong, Kamis (27/11/2025), di Gedung Azmi, Kabupaten Sanggau.

Dalam wisudah kali ini, sebanyak 119 mahasiswa Program Sarjana Angkatan VII resmi dikukuhkan sebagai sarjana. Para lulusan ini berasal dari lima prodi, di antaranya PGSD, Pendidikan Jasmani, PG PAUD, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Fisika, dengan mayoritas mahasiswa merupakan putra-putri perbatasan, mulai dari Sekayam, Entikong, Sosok, hingga Bodok.

Dalam orasi ilmiahnya, Sutarmidji yang dikenal vokal soal pembangunan pendidikan itu menegaskan kembali, bahwa masa depan daerah sepenuhnya ditentukan kualitas SDM.

“Selamat kepada orang tua wisudawan yang sudah mengantar anaknya sukses. Masa depan itu yang menentukan hitam-putihnya adalah pendidikan,” tegas Sutarmidji.

Lebih lanjut Sutarmidji mengungkapkan, bahwa saat mulai menjabat Gubernur Kalbar pada 2018, ia hampir menyatakan Kalbar dalam kondisi darurat sektor pendidikan. Penyebabnya adalah angka partisipasi sekolah yang rendah, dan rata-rata lama belajar masyarakat yang masih 7,78 tahun, atau setara tamatan SMP kelas 2.

“Kita lihat IPM, salah satu komponennya pendidikan. Investor masuk pun melihat kualitas,” gugahnya.

Menurut Sutarmidji, salah satu cara tercepat untuk mengejar ketertinggalan adalah memperbanyak program Paket C dan Paket B, terutama bagi warga usia 25 tahun ke atas. Jika setiap kabupaten menggerakkan 1.000 peserta per tahun, peningkatan IPM bisa berjalan signifikan.

“Tapi daerah masih kurang perhatian pada pendidikan,” kata dia.

Sutarmidji juga memaparkan terobosan selama lima tahun saat memimpin Kalbar. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah berhasil membangun 46 SMA/SMK baru, plus rehabilitasi dan perluasan 24 sekolah lama, sehingga totalnya 69 sekolah. Masalah baru muncul yakni sekolah ada, murid ada, tapi guru tidak tersedia.

“Banyak lulusan kampus pendidikan, tapi regulasi tidak membolehkan menerima honorer. Repot sekali,” katanya.

Untuk mengatasi itu, ia pernah mengajak sejumlah rektor membuat program KKN mengajar di sekolah baru mahasiswa mengajar dan diberi transport resmi berbasis APBD agar tidak bermasalah dalam audit.

Menurut Sutarmidji, persoalan pendidikan Kalbar tidak bisa disamakan dengan daerah lain, mengingat kondisi geografisnya. Ia pun mencontohkan, kalau luas Kabupaten Kapuas Hulu setara gabungan Jawa Barat dan Banten, namun APBD-nya jauh lebih kecil.

“Bagaimana mau bangun pendidikan kalau parameternya disamaratakan se-Indonesia?” katanya.

Ia mengingatkan, bahwa pendidikan adalah kunci agar Kalbar tidak hanya menjadi penonton di tengah potensi sumber daya alamnya.

“Kalau disuruh pilih SDA atau SDM, saya pilih SDM. Singapura itu tidak punya SDA, tapi bisa ekspor macam-macam. Masa kita lewat sana buat ekspor?” ujarnya. (Red)