Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 23 Februari 2026 |
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak mendukung program strategi nasional 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang turut membahas program 3 juta rumah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (23/02/2026).
Derry mengatakan, dari hasil yang dipaparkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, hampir semua daerah telah melaksanakan arahan yang disampaikan ke Kementerian termasuk dari pemerintah Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak.
“Beberapa arahan dari kementerian sudah dilaksanakan, seperti pembebasan BPHTB, percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang masyarakat kenal sebagai program bedah rumah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, tahun lalu Pemkot Pontianak telah merealisasikan sekitar 200 unit bedah rumah melalui program pemerintah pusat. Selain itu, melalui APBD Kota Pontianak juga dilakukan sekitar 150 unit kegiatan bedah rumah dan perbaikan sanitasi atau WC bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkot Pontianak juga mengusulkan pembangunan rumah susun baru sebagai solusi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Dua lokasi yang diajukan berada di kawasan Nipah Kuning Dalam dan Gang Semut.
“Lahan untuk rusun itu sudah milik pemerintah daerah, sehingga tinggal menunggu proses lanjutan sesuai kajian teknis dari kementerian,” jelasnya.
Derry menegaskan, program 3 juta rumah bukanlah proyek yang seluruhnya dibangun pemerintah, melainkan pembangunan hunian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat secara swadaya hingga pengembang (developer).
Untuk pembangunan rumah baru oleh pengembang, lanjutnya, pemerintah pusat memberikan dukungan melalui kemudahan akses kredit perbankan serta subsidi bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Biasanya bunga kredit bisa belasan persen, sekarang hanya sekitar 5 sampai 6 persen karena sebagian disubsidi pemerintah. Ini untuk memudahkan masyarakat membeli rumah subsidi,” katanya.
Namun ia mengakui, keterbatasan lahan murah di Kota Pontianak menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang. Harga rumah subsidi yang dibatasi maksimal sekitar Rp180 juta membuat developer harus mencari lokasi dengan harga tanah yang lebih terjangkau.
“Di Pontianak sendiri lahan murah sudah sangat terbatas. Biasanya pembangunan baru lebih banyak bergeser ke wilayah Kabupaten Kubu Raya. Kalau di Pontianak masih ada peluang di Pontianak Utara atau Pontianak Barat,” ungkapnya.
Terkait rencana pembangunan rusun di Nipah Kuning, Derry mengatakan kawasan tersebut masih memiliki lahan yang cukup luas dan berpotensi dikembangkan secara bertahap.
Saat ini baru terdapat satu unit bangunan, namun ke depan kawasan tersebut direncanakan dapat berkembang hingga puluhan blok sesuai kebutuhan.
Adapun tipe bangunan rusun nantinya akan disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki beberapa prototipe, mulai dari hunian untuk lajang, keluarga kecil, hingga rusun khusus aparatur sipil negara (ASN).
“Tidak semua tipe bangunan cocok di setiap lokasi, jadi nanti tim teknis akan meninjau langsung kondisi tanah dan luas lahannya sebelum diputuskan,” pungkasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak mendukung program strategi nasional 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang turut membahas program 3 juta rumah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (23/02/2026).
Derry mengatakan, dari hasil yang dipaparkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, hampir semua daerah telah melaksanakan arahan yang disampaikan ke Kementerian termasuk dari pemerintah Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak.
“Beberapa arahan dari kementerian sudah dilaksanakan, seperti pembebasan BPHTB, percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang masyarakat kenal sebagai program bedah rumah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, tahun lalu Pemkot Pontianak telah merealisasikan sekitar 200 unit bedah rumah melalui program pemerintah pusat. Selain itu, melalui APBD Kota Pontianak juga dilakukan sekitar 150 unit kegiatan bedah rumah dan perbaikan sanitasi atau WC bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkot Pontianak juga mengusulkan pembangunan rumah susun baru sebagai solusi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Dua lokasi yang diajukan berada di kawasan Nipah Kuning Dalam dan Gang Semut.
“Lahan untuk rusun itu sudah milik pemerintah daerah, sehingga tinggal menunggu proses lanjutan sesuai kajian teknis dari kementerian,” jelasnya.
Derry menegaskan, program 3 juta rumah bukanlah proyek yang seluruhnya dibangun pemerintah, melainkan pembangunan hunian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat secara swadaya hingga pengembang (developer).
Untuk pembangunan rumah baru oleh pengembang, lanjutnya, pemerintah pusat memberikan dukungan melalui kemudahan akses kredit perbankan serta subsidi bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Biasanya bunga kredit bisa belasan persen, sekarang hanya sekitar 5 sampai 6 persen karena sebagian disubsidi pemerintah. Ini untuk memudahkan masyarakat membeli rumah subsidi,” katanya.
Namun ia mengakui, keterbatasan lahan murah di Kota Pontianak menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang. Harga rumah subsidi yang dibatasi maksimal sekitar Rp180 juta membuat developer harus mencari lokasi dengan harga tanah yang lebih terjangkau.
“Di Pontianak sendiri lahan murah sudah sangat terbatas. Biasanya pembangunan baru lebih banyak bergeser ke wilayah Kabupaten Kubu Raya. Kalau di Pontianak masih ada peluang di Pontianak Utara atau Pontianak Barat,” ungkapnya.
Terkait rencana pembangunan rusun di Nipah Kuning, Derry mengatakan kawasan tersebut masih memiliki lahan yang cukup luas dan berpotensi dikembangkan secara bertahap.
Saat ini baru terdapat satu unit bangunan, namun ke depan kawasan tersebut direncanakan dapat berkembang hingga puluhan blok sesuai kebutuhan.
Adapun tipe bangunan rusun nantinya akan disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki beberapa prototipe, mulai dari hunian untuk lajang, keluarga kecil, hingga rusun khusus aparatur sipil negara (ASN).
“Tidak semua tipe bangunan cocok di setiap lokasi, jadi nanti tim teknis akan meninjau langsung kondisi tanah dan luas lahannya sebelum diputuskan,” pungkasnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini