Home Transformasi Digital Layanan Pertanahan Harus Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum
Nasional    

Transformasi Digital Layanan Pertanahan Harus Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Rabu, 01 April 2026
Transformasi Digital Layanan Pertanahan Harus Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Transformasi digital layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus diperkuat dengan memastikan aspek keamanan data dan kepastian hukum berjalan beriringan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menekankan, bahwa sistem elektronik yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kemudahan layanan, tetapi juga perlindungan terhadap data dan keabsahan dokumen masyarakat.

“Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/03/2026).

Berdasarkan data statistik layanan Kementerian ATR/BPN, sebanyak 83% berkas layanan pertanahan berasal dari tiga layanan utama, yaitu Peralihan Hak, Layanan Informasi, dan Hak Tanggungan. Dari ketiga layanan itu, layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, sementara layanan Peralihan Hak telah berjalan secara hybrid.

“Dengan adanya implementasi layanan elektronik dapat memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat, termasuk mengurangi kebutuhan datang ke Kantor Pertanahan hingga menekan antrean sampai 80%,” jelas Menteri Nusron.

Digitalisasi juga memberikan berbagai manfaat, seperti meminimalisir risiko kehilangan sertifikat akibat pencurian, bencana, maupun kerusakan, menjamin keaslian sertipikat melalui sistem elektronik, serta memudahkan akses terhadap data dan informasi pertanahan yang lebih aman dan terintegrasi.

Menurut Menteri Nusron, sertifikat dalam bentuk elektronik juga menjadi solusi yang bisa mencegah terkena pemalsuan dokumen pertanahan.

“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, hingga Maret 2026, sertifikat elektronik yang telah diterbitkan Kementerian ATR/BPN jumlahnya mencapai 7,6 juta lembar atau sekitar 7,8% dari total sertifikat yang telah terbit secara nasional. Masih terdapat sekitar 89,4 juta sertifikat atau 92,2% yang masih berbentuk analog.

Rapat bersama Komisi II DPR RI ini berlangsung dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Pada kesempatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ATR/BPN. (Jau/*)

  • Tags:
    Kantah Mempawah Kanwil ATR/BPN Kalbar
  • Bagikan:
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B dan LSD
Artikel Selanjutnya
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B dan LSD
Rabu, 01 April 2026
Artikel Sebelumnya
Rakyat Menang! Pendopo Bupati Mempawah Rp 15 Miliar Resmi Dibatalkan
Rabu, 01 April 2026
Rakyat Menang! Pendopo Bupati Mempawah Rp 15 Miliar Resmi Dibatalkan

Berita terkait

Terbaru

Jumat, 03 April 2026
Norsan Anggap Kritik Bocil Sepauk...
Jumat, 03 April 2026
Satpol PP bersama Forkopimcam Sisir...
Jumat, 03 April 2026
Gerebek Rumah di Air Upas,...
Jumat, 03 April 2026
Tanjak Jadi Solusi, Imigrasi Pontianak...
Kamis, 02 April 2026
Bersama Forkopimcam, Babinsa Bunut Hulu...