Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menetapkan lima prioritas pengawasan penyelenggaraan perizinan sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kemudahan investasi, serta mencegah potensi penyimpangan dalam proses perizinan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (25/6/2026).
Edi menjelaskan, prioritas pertama adalah pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Fokus pengawasan meliputi kepatuhan terhadap standar pelayanan, ketepatan waktu penerbitan izin, serta kesesuaian proses dengan ketentuan OSS.
"Prioritas kedua adalah pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG," ujarnya.
Menurut Edi, pengawasan PBG penting karena berkaitan langsung dengan kepastian teknis bangunan, kecepatan proses penerbitan izin, serta koordinasi antarperangkat daerah.
Prioritas ketiga adalah pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan usaha dan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selanjutnya, prioritas keempat menyasar persetujuan lingkungan. Fokusnya adalah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan.
Sementara prioritas kelima adalah pengawasan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP), sektor perdagangan dan jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, hingga penanganan pengaduan berjalan secara optimal.
“Pengawasan tersebut diarahkan untuk mendukung kemudahan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan," jelas Edi.
Ia menilai perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Edi, Kota Pontianak memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi. Karena keterbatasan lahan, sektor industri di Pontianak lebih didominasi industri rumah tangga atau home industry.
Edi juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan melalui penerapan OSS berbasis risiko. Secara nasional, sistem tersebut telah menerbitkan lebih dari 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sebagian besar dimiliki pelaku UMKM.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerbitan NIB bukan berarti seluruh kewajiban pelaku usaha telah selesai. Sejumlah jenis usaha tetap harus melalui proses verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh persyaratan teknis telah dipenuhi.
“Biasanya pelaku usaha, kalau sudah keluar OSS, merasa sudah punya izin. Padahal sebenarnya harus diverifikasi di lapangan, apakah gedungnya sudah memenuhi ketentuan, memiliki PBG, sertifikat laik fungsi, dan persyaratan lainnya,” jelasnya.
Edi berharap pengawasan yang lebih optimal sepanjang 2026 mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi hambatan dalam proses perizinan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Perizinan berkualitas, investasi meningkat, pelayanan publik semakin baik untuk Pontianak maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menetapkan lima prioritas pengawasan penyelenggaraan perizinan sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kemudahan investasi, serta mencegah potensi penyimpangan dalam proses perizinan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (25/6/2026).
Edi menjelaskan, prioritas pertama adalah pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Fokus pengawasan meliputi kepatuhan terhadap standar pelayanan, ketepatan waktu penerbitan izin, serta kesesuaian proses dengan ketentuan OSS.
"Prioritas kedua adalah pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG," ujarnya.
Menurut Edi, pengawasan PBG penting karena berkaitan langsung dengan kepastian teknis bangunan, kecepatan proses penerbitan izin, serta koordinasi antarperangkat daerah.
Prioritas ketiga adalah pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan usaha dan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selanjutnya, prioritas keempat menyasar persetujuan lingkungan. Fokusnya adalah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan.
Sementara prioritas kelima adalah pengawasan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP), sektor perdagangan dan jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, hingga penanganan pengaduan berjalan secara optimal.
“Pengawasan tersebut diarahkan untuk mendukung kemudahan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan," jelas Edi.
Ia menilai perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Edi, Kota Pontianak memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi. Karena keterbatasan lahan, sektor industri di Pontianak lebih didominasi industri rumah tangga atau home industry.
Edi juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan melalui penerapan OSS berbasis risiko. Secara nasional, sistem tersebut telah menerbitkan lebih dari 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sebagian besar dimiliki pelaku UMKM.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerbitan NIB bukan berarti seluruh kewajiban pelaku usaha telah selesai. Sejumlah jenis usaha tetap harus melalui proses verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh persyaratan teknis telah dipenuhi.
“Biasanya pelaku usaha, kalau sudah keluar OSS, merasa sudah punya izin. Padahal sebenarnya harus diverifikasi di lapangan, apakah gedungnya sudah memenuhi ketentuan, memiliki PBG, sertifikat laik fungsi, dan persyaratan lainnya,” jelasnya.
Edi berharap pengawasan yang lebih optimal sepanjang 2026 mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi hambatan dalam proses perizinan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Perizinan berkualitas, investasi meningkat, pelayanan publik semakin baik untuk Pontianak maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pengawasan Diperkuat, Pemkot Pontianak Dorong Perizinan Tertib dan Usaha Lebih Aman
Wednesday, 17 December 2025
Evaluasi Triwulan IV Perizinan, DPMPTSP Pontianak Benahi Layanan Demi Iklim Investasi
Friday, 05 December 2025
Prabowo-Sandi Dorong Investasi di Sektor Energi Terbarukan
Friday, 15 February 2019
Mitigasi Risiko Korupsi Melalui Pengawasan Perizinan Secara Online
Wednesday, 04 October 2023
Mitigasi Risiko Korupsi Melalui Pengawasan Perizinan Secara Online
Wednesday, 04 October 2023
Mitigasi Risiko Korupsi Melalui Pengawasan Perizinan Secara Online
Wednesday, 04 October 2023
Ombudsman Minta Pengawasan dan Mitigasi di Sektor Keuangan Diperbaiki
Tuesday, 24 November 2020
Pj Sekda Kalbar Buka Gelar Pengawasan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Wednesday, 06 December 2023
Edi Kamtono Dorong Masyarakat Dayak Pontianak Kembangkan Sektor UMKM Kerajinan Tangan
Sunday, 10 March 2019
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
