Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai secara optimal.
Untuk mempercepat pencapaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam arahannya, Dalu menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program strategis agar target kinerja nasional dapat tercapai sesuai rencana.
"Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Menurut Dalu, salah satu instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui sistem tersebut, setiap penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat atau berorientasi pada hasil (result oriented).
"SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian, tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi internal. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon I dan Eselon II," jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan pengawasan pada semester II akan difokuskan secara tematik, terutama terhadap program-program strategis nasional yang memiliki alokasi anggaran besar.
Menurutnya, program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Misalnya seperti PTSL dan RDTR. Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu menjadi celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum," ujarnya.
Pudji juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, bahkan bila perlu setiap pekan, agar kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
"Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misalnya per minggu. Tujuannya agar kita bisa memetakan program, mengetahui kekurangannya, kemudian segera melakukan perbaikan," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut memaparkan target capaian semester II tahun 2026.
Kegiatan itu juga dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan diikuti secara daring oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi serta Kepala Kantah Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. (*)
KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai secara optimal.
Untuk mempercepat pencapaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam arahannya, Dalu menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program strategis agar target kinerja nasional dapat tercapai sesuai rencana.
"Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Menurut Dalu, salah satu instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui sistem tersebut, setiap penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat atau berorientasi pada hasil (result oriented).
"SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian, tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi internal. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon I dan Eselon II," jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan pengawasan pada semester II akan difokuskan secara tematik, terutama terhadap program-program strategis nasional yang memiliki alokasi anggaran besar.
Menurutnya, program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Misalnya seperti PTSL dan RDTR. Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu menjadi celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum," ujarnya.
Pudji juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, bahkan bila perlu setiap pekan, agar kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
"Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misalnya per minggu. Tujuannya agar kita bisa memetakan program, mengetahui kekurangannya, kemudian segera melakukan perbaikan," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut memaparkan target capaian semester II tahun 2026.
Kegiatan itu juga dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan diikuti secara daring oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi serta Kepala Kantah Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 Ditetapkan Rp 9,49 Triliun
Tuesday, 16 September 2025
ATR/BPN Luncurkan Program Sertipikat Tanah Gratis untuk MBR, Target 1 Juta Bidang pada 2026
Wednesday, 15 July 2026
Kementerian ATR/BPN Perkuat Pengawasan HGU untuk Dukung Pencegahan Karhutla
Friday, 17 April 2026
Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM
Tuesday, 20 August 2024
Sekjen ATR/BPN Instruksikan Kanwil BPN Jatim Rampungkan TOR dan RAB di Januari 2026
Wednesday, 28 January 2026
Girik Tidak Akan Berlaku Lagi di Tahun 2026, Begini Tanggapan Kementerian ATR/BPN
Tuesday, 07 January 2025
Targetkan Selesai 2026, Kementerian ATR/BPN Kolaborasi Restorasi 165 Ribu Arsip Terdampak Bencana Aceh
Saturday, 28 February 2026
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
