Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Kalimantan Barat dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026. Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan kunjungan ini bertujuan mendengar langsung kondisi yang dihadapi daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kunjungan hari ini kami ingin menyerap kondisi daerah, persoalan-persoalan yang dihadapi daerah. Saat ini Banggar sedang menyusun APBN 2027, sehingga berbagai masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, khususnya yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan kebijakan anggaran lainnya," ujar Syarif.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah tingginya beban belanja pegawai yang masih ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tadi kami mendengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban daerah. Bahkan ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya digunakan untuk penggajian pegawai," katanya.
Selain persoalan belanja pegawai, pemerintah daerah juga menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Tak hanya itu, berbagai kebutuhan di sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur jalan juga turut menjadi perhatian dan disampaikan kepada Banggar DPR RI.
Menurut Syarif, pemerintah daerah berharap alokasi anggaran, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), dapat kembali diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
"Harapan daerah tentu bagaimana dana seperti TKD dan lainnya yang dulu diterima daerah bisa dipenuhi kembali untuk pembangunan daerah," ujarnya.
Meski demikian, Syarif menegaskan seluruh usulan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Banggar DPR RI tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2027.
"Tentu semua itu akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara, dengan tetap berpatok pada kebijakan efisiensi anggaran," tutupnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Kalimantan Barat dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026. Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan kunjungan ini bertujuan mendengar langsung kondisi yang dihadapi daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kunjungan hari ini kami ingin menyerap kondisi daerah, persoalan-persoalan yang dihadapi daerah. Saat ini Banggar sedang menyusun APBN 2027, sehingga berbagai masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, khususnya yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan kebijakan anggaran lainnya," ujar Syarif.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah tingginya beban belanja pegawai yang masih ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tadi kami mendengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban daerah. Bahkan ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya digunakan untuk penggajian pegawai," katanya.
Selain persoalan belanja pegawai, pemerintah daerah juga menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Tak hanya itu, berbagai kebutuhan di sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur jalan juga turut menjadi perhatian dan disampaikan kepada Banggar DPR RI.
Menurut Syarif, pemerintah daerah berharap alokasi anggaran, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), dapat kembali diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
"Harapan daerah tentu bagaimana dana seperti TKD dan lainnya yang dulu diterima daerah bisa dipenuhi kembali untuk pembangunan daerah," ujarnya.
Meski demikian, Syarif menegaskan seluruh usulan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Banggar DPR RI tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2027.
"Tentu semua itu akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara, dengan tetap berpatok pada kebijakan efisiensi anggaran," tutupnya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Menteri Teten Siap Tampung Keluhan Pelaku UMKM Terdampak Corona Via Call Center
Wednesday, 18 March 2020
Tampung Keluhan Masyarakat, Polres Kayong Utara Gelar Jum'at Curhat
Friday, 04 August 2023
Tampung Keluhan Masyarakat, Polres Kayong Utara Gelar Jum'at Curhat
Friday, 04 August 2023
Bos Banggar DPR Peringatkan Mafia Obat yang Bermain di Covid-19
Friday, 21 August 2020
Banggar DPR Jamin Setujui Anggaran untuk Vaksinasi Covid-19 Gratis
Wednesday, 16 December 2020
Dinas KLHK Kalbar Selesaikan Pembangunan 16 Kantor KPH Melalui DBH-DR
Saturday, 24 June 2023
Dinas KLHK Kalbar Selesaikan Pembangunan 16 Kantor KPH Melalui DBH-DR
Saturday, 24 June 2023
Alfian Salam Buka Rakor Pembahasan RKP DBH Sawit Kalbar 2024
Thursday, 02 May 2024
DBH Dinilai Tak Adil, Fraksi PAN Minta Pusat Beri Diskresi untuk Kalbar
Thursday, 04 September 2025
Pelabuhan Kijing Sudah Rampung, Siap Dongkrak DBH dan Ekspor Hasil Bumi
Friday, 05 September 2025
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
