Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan kondisi keuangan sejumlah pemerintah daerah di Kalbar yang semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai, khususnya untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Dalam forum itu, ia mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana skema pembiayaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
Menurut Norsan, saat ini terdapat enam kabupaten di Kalimantan Barat yang menghadapi keterbatasan fiskal cukup serius sehingga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.
“Di Kalbar ada enam kabupaten yang hampir kolaps. Kemampuan keuangan daerahnya sangat terbatas, sementara beban belanja pegawai terus meningkat,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, kebijakan pengangkatan PPPK memang menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini berlangsung di berbagai daerah. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah harus menanggung konsekuensi anggaran yang tidak sedikit.
Karena itu, Norsan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan skema pembiayaan gaji PPPK melalui APBN agar tidak semakin membebani kondisi keuangan daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah.
“Kalau gaji PPPK bisa dibantu atau ditanggung melalui APBN, tentu akan sangat membantu daerah. Sebab saat ini ada daerah yang ruang fiskalnya semakin sempit,” katanya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Norsan menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam proses pengangkatan PPPK. Namun, ia berharap ada solusi yang dapat menjaga keberlanjutan keuangan daerah sekaligus menjamin kesejahteraan para pegawai.
Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian yang disampaikan para kepala daerah dalam RDP bersama Komisi II DPR RI yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemerintahan daerah, kepegawaian, hingga kapasitas fiskal daerah di Indonesia. (Lid)
KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan kondisi keuangan sejumlah pemerintah daerah di Kalbar yang semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai, khususnya untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Dalam forum itu, ia mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana skema pembiayaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
Menurut Norsan, saat ini terdapat enam kabupaten di Kalimantan Barat yang menghadapi keterbatasan fiskal cukup serius sehingga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.
“Di Kalbar ada enam kabupaten yang hampir kolaps. Kemampuan keuangan daerahnya sangat terbatas, sementara beban belanja pegawai terus meningkat,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, kebijakan pengangkatan PPPK memang menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini berlangsung di berbagai daerah. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah harus menanggung konsekuensi anggaran yang tidak sedikit.
Karena itu, Norsan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan skema pembiayaan gaji PPPK melalui APBN agar tidak semakin membebani kondisi keuangan daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah.
“Kalau gaji PPPK bisa dibantu atau ditanggung melalui APBN, tentu akan sangat membantu daerah. Sebab saat ini ada daerah yang ruang fiskalnya semakin sempit,” katanya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Norsan menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam proses pengangkatan PPPK. Namun, ia berharap ada solusi yang dapat menjaga keberlanjutan keuangan daerah sekaligus menjamin kesejahteraan para pegawai.
Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian yang disampaikan para kepala daerah dalam RDP bersama Komisi II DPR RI yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemerintahan daerah, kepegawaian, hingga kapasitas fiskal daerah di Indonesia. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
APBD Kalbar Tertekan, Ria Norsan Minta Gaji PPPK Kembali Ditanggung APBN pada 2027
Monday, 15 June 2026
Banggar DPR RI Tampung Keluhan Pemda di Kalbar, DBH hingga Beban Gaji Pegawai Jadi Sorotan
Wednesday, 15 July 2026
Ria Norsan Usul Gaji PPPK Dibayar APBN, Daerah Kesulitan Penuhi Batas Belanja Pegawai
Wednesday, 10 June 2026
Temui Komisi II DPR RI, Ria Norsan Usulkan Percepatan Pembangunan dan Pengangkatan PPPK
Wednesday, 30 April 2025
Temui Komisi II DPR RI, Ria Norsan Usulkan Percepatan Pembangunan dan Pengangkatan PPPK
Wednesday, 30 April 2025
Masyarakat Pelosok Curhat Persoalan Jalan dan Listrik Pada Sutarmidji – Ria Norsan
Friday, 16 March 2018
Masyarakat Pelosok Curhat Persoalan Jalan dan Listrik Pada Sutarmidji – Ria Norsan
Friday, 16 March 2018
Pemprov Kalbar Pastikan PPPK yang Dinyatakan Lolos Seleksi Tetap Terima Gaji
Monday, 10 March 2025
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
