Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut disampaikan menyusul semakin beratnya beban pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Menurut Norsan, penambahan jumlah PPPK yang menjadi bagian dari kebijakan nasional tidak diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sehingga ruang fiskal semakin terbatas.
Hal itu disampaikan Norsan usai menghadiri kegiatan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/6/2026). Ia mengatakan persoalan tersebut juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
Menurut Norsan, pemerintah pusat maupun DPR RI sebenarnya telah memahami persoalan yang dihadapi pemerintah daerah terkait pembiayaan PPPK.
"Komisi II DPR RI sudah tahu masalahnya, Kementerian Dalam Negeri juga sudah tahu. Persoalannya adalah belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD kabupaten dan kota," kata Norsan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, daerah harus mengakomodasi pengangkatan PPPK sebagai bagian dari kebijakan nasional. Namun di sisi lain, daerah tetap diwajibkan menjaga rasio belanja pegawai agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
Menurutnya, bertambahnya jumlah pegawai otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai. Sementara kemampuan fiskal daerah justru semakin tertekan akibat berkurangnya transfer ke daerah.
"Pegawainya bertambah karena PPPK, sementara transfer ke daerah berkurang. Akhirnya daerah kesulitan menjaga belanja pegawai tetap di bawah 30 persen," ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Norsan, membuat banyak pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan PPPK. Salah satu solusi yang ditawarkannya adalah pembayaran gaji PPPK melalui APBN.
"Kalau ingin belanja pegawai bisa kembali normal di bawah 30 persen, gaji PPPK sebaiknya dibayar dari APBN dan transfer ke daerah juga perlu dikembalikan atau disesuaikan," katanya.
Selain meminta dukungan pemerintah pusat, Norsan juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, berbagai potensi daerah harus terus dioptimalkan agar pendapatan meningkat.
"PAD harus bertambah. Kita perlu mencari sumber-sumber pajak baru dan meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, ia juga mendorong efisiensi belanja daerah, terutama untuk kegiatan yang tidak bersifat mendesak. Menurutnya, anggaran yang tersedia harus lebih difokuskan pada pelayanan masyarakat dan program yang memberikan manfaat langsung.
"Belanja yang tidak terlalu urgen bisa ditekan dulu, seperti perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak mendesak. Anggaran yang ada harus lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat," tutupnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut disampaikan menyusul semakin beratnya beban pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Menurut Norsan, penambahan jumlah PPPK yang menjadi bagian dari kebijakan nasional tidak diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sehingga ruang fiskal semakin terbatas.
Hal itu disampaikan Norsan usai menghadiri kegiatan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/6/2026). Ia mengatakan persoalan tersebut juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
Menurut Norsan, pemerintah pusat maupun DPR RI sebenarnya telah memahami persoalan yang dihadapi pemerintah daerah terkait pembiayaan PPPK.
"Komisi II DPR RI sudah tahu masalahnya, Kementerian Dalam Negeri juga sudah tahu. Persoalannya adalah belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD kabupaten dan kota," kata Norsan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, daerah harus mengakomodasi pengangkatan PPPK sebagai bagian dari kebijakan nasional. Namun di sisi lain, daerah tetap diwajibkan menjaga rasio belanja pegawai agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
Menurutnya, bertambahnya jumlah pegawai otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai. Sementara kemampuan fiskal daerah justru semakin tertekan akibat berkurangnya transfer ke daerah.
"Pegawainya bertambah karena PPPK, sementara transfer ke daerah berkurang. Akhirnya daerah kesulitan menjaga belanja pegawai tetap di bawah 30 persen," ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Norsan, membuat banyak pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan PPPK. Salah satu solusi yang ditawarkannya adalah pembayaran gaji PPPK melalui APBN.
"Kalau ingin belanja pegawai bisa kembali normal di bawah 30 persen, gaji PPPK sebaiknya dibayar dari APBN dan transfer ke daerah juga perlu dikembalikan atau disesuaikan," katanya.
Selain meminta dukungan pemerintah pusat, Norsan juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, berbagai potensi daerah harus terus dioptimalkan agar pendapatan meningkat.
"PAD harus bertambah. Kita perlu mencari sumber-sumber pajak baru dan meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, ia juga mendorong efisiensi belanja daerah, terutama untuk kegiatan yang tidak bersifat mendesak. Menurutnya, anggaran yang tersedia harus lebih difokuskan pada pelayanan masyarakat dan program yang memberikan manfaat langsung.
"Belanja yang tidak terlalu urgen bisa ditekan dulu, seperti perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak mendesak. Anggaran yang ada harus lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat," tutupnya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
APBD Kalbar Tertekan, Ria Norsan Minta Gaji PPPK Kembali Ditanggung APBN pada 2027
Monday, 15 June 2026
Badan HAM PBB Kesulitan Bayar Gaji Pegawai, Butuh Dana Rp 422 Miliar
Wednesday, 11 November 2020
40 Pegawai Terima SK PPPK, Bupati Landak Ingatkan Soal Kedisiplinan Pegawai
Wednesday, 17 February 2021
Gaji Kerap Terlambat Dibayar, Karyawan Grand Kartika Hotel Mogok Kerja
Saturday, 09 November 2019
Ahok: Gaji Pokok Pertamina Bisa Rp 75 Juta, Nggak Kerja Juga Dibayar
Wednesday, 16 September 2020
Gaji Tenaga Honorer Dinkes Ketapang Dibayar Sebelum Lebaran
Thursday, 29 April 2021
Terlantar Hingga Gaji Tak Dibayar, Pemkab Ketapang Akan Kirim TKA PT SRM ke Rudenim Pontianak
Friday, 07 January 2022
DJPb Kalbar: Kinerja APBN Tetap Positif, Belanja Daerah Capai Rp7,8 Triliun
Thursday, 23 July 2026
NasDem Usul Setengah Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan Covid-19
Tuesday, 24 March 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
