Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat menyebut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga Juli 2026 masih menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar Rp8 triliun, sementara realisasi belanja menembus Rp7,8 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama 14 pemerintah kabupaten/kota.
"Masih sejalan dengan pelaksanaan APBN, cukup tumbuh positif. Dari seluruh konsolidasi antara pemerintah provinsi dengan 14 kabupaten/kota cukup bagus. Pendapatan daerah sudah terealisasi Rp8 triliun dan belanja sudah terealisasi Rp7,8 triliun," ujar Rahmat dalam Konferensi Pers Rilis APBN Provinsi Kalimantan Barat Edisi Juli 2026 di Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar, Kamis (23/7/2026).
Rahmat menjelaskan, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp1 triliun yang tersebar di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih sejalan dengan upaya percepatan realisasi belanja yang menjadi arahan Presiden.
"Masih ada SiLPA sekitar Rp1 triliun, tetapi itu tersebar di pemerintah provinsi dan 14 kabupaten/kota. Secara umum sejalan dengan progres percepatan belanja yang diminta Bapak Presiden," katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi kebocoran anggaran, Rahmat menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewenangan aparat pengawasan internal pemerintah, seperti inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau kebocoran anggaran kami tidak tahu persis. Untuk APBD ada aparat pengawasan internal, yakni inspektorat dan juga BPKP," ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus tertib secara administrasi, tetapi juga harus mampu menghasilkan output yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, Rahmat mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
"Yang pasti pengelolaannya dari sisi administratif dijaga, ada capaian output yang saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi dan melaporkan. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, jalur pelaporannya sudah tersedia," tutupnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat menyebut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga Juli 2026 masih menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar Rp8 triliun, sementara realisasi belanja menembus Rp7,8 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil konsolidasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama 14 pemerintah kabupaten/kota.
"Masih sejalan dengan pelaksanaan APBN, cukup tumbuh positif. Dari seluruh konsolidasi antara pemerintah provinsi dengan 14 kabupaten/kota cukup bagus. Pendapatan daerah sudah terealisasi Rp8 triliun dan belanja sudah terealisasi Rp7,8 triliun," ujar Rahmat dalam Konferensi Pers Rilis APBN Provinsi Kalimantan Barat Edisi Juli 2026 di Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar, Kamis (23/7/2026).
Rahmat menjelaskan, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp1 triliun yang tersebar di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih sejalan dengan upaya percepatan realisasi belanja yang menjadi arahan Presiden.
"Masih ada SiLPA sekitar Rp1 triliun, tetapi itu tersebar di pemerintah provinsi dan 14 kabupaten/kota. Secara umum sejalan dengan progres percepatan belanja yang diminta Bapak Presiden," katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi kebocoran anggaran, Rahmat menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewenangan aparat pengawasan internal pemerintah, seperti inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau kebocoran anggaran kami tidak tahu persis. Untuk APBD ada aparat pengawasan internal, yakni inspektorat dan juga BPKP," ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus tertib secara administrasi, tetapi juga harus mampu menghasilkan output yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, Rahmat mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
"Yang pasti pengelolaannya dari sisi administratif dijaga, ada capaian output yang saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi dan melaporkan. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, jalur pelaporannya sudah tersedia," tutupnya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Kinerja APBN Kalimantan Barat Semester I Tahun 2023 Tetap Terjaga Positif
Saturday, 29 July 2023
Kinerja APBN Kalimantan Barat Semester I Tahun 2023 Tetap Terjaga Positif
Saturday, 29 July 2023
Kinerja APBN Kalimantan Barat Semester I Tahun 2023 Tetap Terjaga Positif
Saturday, 29 July 2023
Kinerja APBN Regional Kalbar Capai 92,32 Persen dari Target
Tuesday, 02 January 2024
Kinerja APBN Regional Kalbar Capai 92,32 Persen dari Target
Tuesday, 02 January 2024
Kinerja APBN Regional Kalbar Capai 92,32 Persen dari Target
Tuesday, 02 January 2024
DJPb Kalbar: Transfer ke Daerah Sudah Capai Rp 800 Miliar pada Triwulan I 2026
Monday, 11 May 2026
Ria Norsan Usul Gaji PPPK Dibayar APBN, Daerah Kesulitan Penuhi Batas Belanja Pegawai
Wednesday, 10 June 2026
Kinerja APBN Kalbar per-Mei 2022 Tunjukkan Tren Positif, Simak Data Lengkapnya!
Tuesday, 28 June 2022
Kinerja APBN Kalbar per-Mei 2022 Tunjukkan Tren Positif, Simak Data Lengkapnya!
Tuesday, 28 June 2022
Kinerja APBN Kalbar per-Mei 2022 Tunjukkan Tren Positif, Simak Data Lengkapnya!
Tuesday, 28 June 2022
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
