Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, membawa persoalan konflik lahan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (20/07/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan PT Prakarsa Tani Sejati (PT PTS).
Dalam rapat itu, Alexander Wilyo hadir bersama perwakilan masyarakat Desa Teluk Bayur serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ketapang.
Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangan yang dimiliki guna mendorong penyelesaian konflik secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangan yang kami miliki. Penanganan masalah ini harus berjalan secara objektif, transparan, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Alexander.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi.
"Melalui dukungan dan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, saya berharap penyelesaian permasalahan ini dapat memberikan kepastian hukum, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, menjaga keberlangsungan investasi yang bertanggung jawab, serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif," katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yohanes Aria Bima Trihastoto, menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kementerian ATR/BPN RI untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan.
Komisi II DPR RI meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ketapang segera diaktifkan paling lambat September 2026 sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan penertiban terhadap penguasaan lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Prakarsa Tani Sejati.
Komisi II DPR RI juga mendorong penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah di kawasan HGU PT PTS dengan lahan yang selama ini dikuasai masyarakat Desa Teluk Bayur secara turun-temurun.
Proses clean and clear tersebut ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026 agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah mereka. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, membawa persoalan konflik lahan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (20/07/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan PT Prakarsa Tani Sejati (PT PTS).
Dalam rapat itu, Alexander Wilyo hadir bersama perwakilan masyarakat Desa Teluk Bayur serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ketapang.
Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangan yang dimiliki guna mendorong penyelesaian konflik secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangan yang kami miliki. Penanganan masalah ini harus berjalan secara objektif, transparan, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Alexander.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi.
"Melalui dukungan dan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, saya berharap penyelesaian permasalahan ini dapat memberikan kepastian hukum, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, menjaga keberlangsungan investasi yang bertanggung jawab, serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif," katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yohanes Aria Bima Trihastoto, menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kementerian ATR/BPN RI untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan.
Komisi II DPR RI meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ketapang segera diaktifkan paling lambat September 2026 sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan penertiban terhadap penguasaan lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Prakarsa Tani Sejati.
Komisi II DPR RI juga mendorong penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah di kawasan HGU PT PTS dengan lahan yang selama ini dikuasai masyarakat Desa Teluk Bayur secara turun-temurun.
Proses clean and clear tersebut ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026 agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah mereka. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Nyanyi Lagu Teluk Bayur, Kades Paal Dapat Hadiah dari Gubernur Sutarmidji
Tuesday, 23 November 2021
Nyanyi Lagu Teluk Bayur, Kades Paal Dapat Hadiah dari Gubernur Sutarmidji
Tuesday, 23 November 2021
Ketua Komisi V DPR Fokus Perjuangkan Duplikasi Jembatan Kapuas I dan Sungai Sambas Besar
Friday, 06 March 2020
Atasi Konflik Lahan di Kawasan Hutan, Menteri Nusron Wahid Tekankan Pentingnya Kejelasan Tora
Thursday, 22 January 2026
Polres Kubu Raya Berikan Klarifikasi Soal Viral Video Konflik Lahan di Batu Ampar
Friday, 13 February 2026
Patih Jaga Pati Turun Tangan, Konflik Lahan di Jelai Hulu Berakhir Damai
Tuesday, 19 May 2026
Imigrasi Ketapang Deportasi WNA Asal Tiongkok Pasca Penyelesaian Kasus di Polres Ketapang
Monday, 20 October 2025
DPR Terus Perjuangkan RUU Kesejahteraan Lansia
Tuesday, 29 September 2020
DPR: Perjuangkan Kesejahteraan Guru, Khususnya Honorer
Wednesday, 25 November 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
