Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 14 November 2025 |
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian persoalan wakaf dan konflik agraria di Sulawesi Selatan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sulsel, Kamis (13/11/2025).
Menteri Nusron mengungkapkan, bahwa penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di Sulsel tergolong masih rendah.
“Baru sekitar 20% tempat ibadah yang tersertifikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan agraria yang melibatkan masyarakat dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), termasuk tanah-tanah eks PTPN yang telah diokupasi warga. Menteri Nusron menyebut perlunya evaluasi dan pendekatan solutif berbasis kolaborasi pusat–daerah.
“Kita harus menyelesaikan konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang sudah ditempati masyarakat. Semuanya harus kita evaluasi dan cari solusi bersama,” ungkapnya. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian persoalan wakaf dan konflik agraria di Sulawesi Selatan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sulsel, Kamis (13/11/2025).
Menteri Nusron mengungkapkan, bahwa penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di Sulsel tergolong masih rendah.
“Baru sekitar 20% tempat ibadah yang tersertifikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan agraria yang melibatkan masyarakat dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), termasuk tanah-tanah eks PTPN yang telah diokupasi warga. Menteri Nusron menyebut perlunya evaluasi dan pendekatan solutif berbasis kolaborasi pusat–daerah.
“Kita harus menyelesaikan konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang sudah ditempati masyarakat. Semuanya harus kita evaluasi dan cari solusi bersama,” ungkapnya. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini