Home Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR Untuk Investasi
Nasional    

Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR Untuk Investasi

 Oleh : adminkalbaronline
Kamis, 27 Februari 2025
Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR Untuk Investasi
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyoroti isu strategis terkait pertanahan, reforma agraria, serta tata ruang, dalam momen retret kepala daerah di Komplek Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/02/2025).

Nusron menegaskan akan pentingnya dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendukung investasi.

"Saat ini terdapat sekitar 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia, dengan 55,9 juta hektare atau 79,5% sudah terpetakan dan bersertifikat. Sementara itu, masih ada sekitar 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan. Masih ada 20,5% tanah yang belum terpetakan. Ini yang harus kita kejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum,” ujarnya ketika memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang hadir.

Nusron menekankan, bahwa kepastian hukum atas tanah berkontribusi besar terhadap perekonomian, termasuk dalam penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp 23 triliun per tahun.

Terkait reforma agraria, dirinya menyebut, terdapat tantangan besar dalam redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Salah satu kendalanya adalah moral hazard dalam penentuan penerima tanah oleh Pemda.

“Sering kali orang yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan tanah, sementara yang benar-benar berhak malah terabaikan," ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti lambatnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemda yang akhirnya berdampak pada penerbitan RDTR dan perizinan investasi. Dari target 2.000 RDTR yang dibutuhkan, baru 619 yang tersedia. Nusron turut mendesak, agar kepala daerah segera menyusun RDTR agar tidak menghambat investasi.

Di hadapan para kepala daerah, ia pun menekankan soal konversi sertifikat tanah lama serta permasalahan administrasi pertanahan, seperti ketidakakuratan data riwayat tanah dan surat keterangan desa yang sering menyebabkan tumpang tindih kepemilikan.

"Sekitar 80% sengketa tanah disebabkan oleh ketidakakuratan ini. Peran aparatur desa sangat penting dalam memastikan kejelasan riwayat tanah," tutur Nusron.

Dalam pembinaan ini, ia pun mengingatkan kembali akan pentingnya perlindungan lahan sawah dari alih fungsi, optimalisasi penilaian tanah dalam sistem pajak, serta percepatan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Hadir dalam kesempatan yang sama, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang juga menjadi narasumber. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. (Jau)

  • Tags:
  • Bagikan:
Semarak Sambut Ramadhan 1446 H, Ribuan Peserta Pawai Taaruf Padati Jalan-jalan Kota di Pontianak
Artikel Selanjutnya
Semarak Sambut Ramadhan 1446 H, Ribuan Peserta Pawai Taaruf Padati Jalan-jalan Kota di Pontianak
Kamis, 27 Februari 2025
Artikel Sebelumnya
Pencarian Bocah 10 Tahun yang Diterkam Buaya di Kubu Raya Resmi Dihentikan
Kamis, 27 Februari 2025
Pencarian Bocah 10 Tahun yang Diterkam Buaya di Kubu Raya Resmi Dihentikan

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...