KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mendorong sistem pencegahan dan penanganan hingga tingkat desa.
Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan kekuatan personel dari kabupaten, TNI, dan Polri, tetapi mampu membangun kesiapsiagaan secara mandiri di wilayah masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa saat melakukan kunjungan kerja bersama Tim Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Mabes TNI dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi Karhutla sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran di tengah musim kemarau.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arif, Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono, sejumlah kepala perangkat daerah, Kepala KPH, pimpinan Bank Kalbar, Direktur Perumdam Tirta Melawi, para camat, unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat, serta jajaran terkait lainnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, sejak Januari hingga 31 Agustus 2026 tercatat sedikitnya 30 kejadian Karhutla dengan total luas lahan terdampak sekitar 1.683,358 hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena potensi kebakaran masih dapat terjadi dan meluas apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Saat berada di Kecamatan Ella Hilir, Camat Ella Hilir Miles, S.P., menyampaikan Karhutla telah berdampak terhadap tujuh desa di wilayahnya. Desa Nanga Nyuruh menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak, dengan perkiraan sekitar 40 persen wilayah desa terkena dampak kebakaran.
Meski demikian, sejumlah titik api yang ditemukan dapat segera ditangani berkat keterlibatan aparatur pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan unsur terkait lainnya sehingga kebakaran tidak berkembang lebih luas.
Pemerintah Kecamatan Ella Hilir juga telah menyiapkan posko Karhutla di Kantor Camat Ella Hilir sebagai pusat koordinasi dan penerimaan informasi terkait kejadian kebakaran.
Bupati Dadi menegaskan kondisi Karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Menurutnya, penanganan kebakaran tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, maupun Polri, tetapi harus dilakukan bersama-sama hingga tingkat masyarakat.
“Dalam kondisi seperti sekarang, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak sendiri, tetapi harus bergerak bersama-sama menangani Karhutla ini,” tegas Bupati.
Karena itu, Bupati meminta para camat dan kepala desa segera memperkuat sistem kesiapsiagaan di wilayah masing-masing, salah satunya dengan mempercepat pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Khusus di Kecamatan Ella Hilir, dari 19 desa yang ada, baru satu desa yang telah memiliki MPA. Dengan demikian, masih terdapat 18 desa yang diminta segera membentuk kelompok tersebut sebagai bagian dari sistem pencegahan dan penanganan Karhutla berbasis masyarakat.
Menurut Bupati, keberadaan MPA sangat penting karena masyarakat berada paling dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan adanya kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesiapsiagaan terhadap api, kemunculan titik api dapat lebih cepat diketahui, dilaporkan, dan ditangani sebelum berkembang semakin luas.
“Penguatan penanganan di tingkat desa menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya kebakaran baru sekaligus mempercepat respons ketika kebakaran terjadi,” ujar Dadi.
Bupati juga meminta masyarakat untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau. Imbauan tersebut, kata dia, bukan untuk menyalahkan masyarakat yang menjalankan aktivitas berladang, tetapi sebagai langkah pencegahan agar api tidak lepas kendali dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Selain pembentukan MPA, persoalan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai tahun anggaran 2027, pemerintah desa diminta menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati menilai keterbatasan peralatan, kondisi medan yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber air menjadi sejumlah kendala yang kerap dihadapi petugas ketika melakukan pemadaman.
Karena itu, kesiapan di tingkat desa dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan sebelum kebakaran semakin meluas.
“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Kecamatan Menukung, Bupati kembali menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah desa dalam mencegah Karhutla.
Camat Menukung Bujang, S.Sos., melaporkan Satgas Karhutla Kecamatan Menukung telah terbentuk. Untuk mendukung koordinasi dan kesiapsiagaan, posko penanganan Karhutla ditempatkan di Polsek Menukung Kota.
Kondisi tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat penerimaan informasi apabila ditemukan titik api sekaligus memudahkan pengerahan personel untuk melakukan penanganan di lapangan.
Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arif mengajak seluruh pihak mengedepankan kebersamaan dan tidak saling menyalahkan dalam menghadapi Karhutla.
“Kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh, tetapi bagaimana kita bersama-sama menangani kondisi yang sudah terjadi,” ujarnya.
Luqman menegaskan, apabila kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk melakukan pemadaman secara maksimal akibat keterbatasan tertentu, langkah paling penting adalah memastikan tidak muncul titik kebakaran tambahan.
“Kalau tidak bisa memadamkan, minimal tidak menambah. Harapan kita semakin ada, semakin berkurang, jangan semakin bertambah,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga yang melakukan aktivitas perladangan. Penggunaan api harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dipastikan tidak meninggalkan sisa api yang dapat menjadi sumber kebakaran.
Sementara itu, Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., mengingatkan masyarakat agar menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar selama musim kemarau.
“Kita stop dulu kegiatan yang berhubungan dengan membuka lahan dengan cara membakar. Stop aktivitas-aktivitas lain yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Kapolres juga meminta masyarakat tidak membakar sampah secara sembarangan maupun membuang puntung rokok di kawasan yang mudah terbakar. Para kepala desa dan tokoh masyarakat diharapkan aktif menyampaikan imbauan tersebut kepada warga sehingga pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama.
“Yuk kita sama-sama, yuk kita bareng-bareng. Satu pemikiran, satu tujuan. Kita tanggulangi Karhutla,” pungkasnya.
Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono menambahkan bahwa penanganan Karhutla di Kabupaten Melawi mendapat dukungan personel tambahan melalui pengerahan Bawah Kendali Operasi (BKO).
Dukungan tersebut berupa dua kompi personel dari Jawa, dengan rencana penempatan satu peleton di setiap Koramil atau kecamatan di Kabupaten Melawi.
Selain dukungan personel, terdapat pula dukungan dua helikopter yang akan ditempatkan di Sintang dan dapat digunakan untuk membantu penanganan Karhutla di wilayah Melawi, khususnya apabila terdapat lokasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Untuk Kecamatan Menukung, dukungan personel tersebut salah satunya diarahkan dengan menempatkan sekitar satu peleton atau kurang lebih 30 personel di wilayah Koramil Menukung.
“Dampak Karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Melawi, tetapi juga wilayah sekitar. Karena itu, kesadaran harus dimulai dari diri sendiri dan diperkuat oleh para pemimpin di setiap wilayah melalui sosialisasi dan edukasi,” ungkap Anggit.
Melalui kunjungan ke Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat berupaya memperkuat pola penanganan Karhutla secara terpadu.
Penguatan kesiapsiagaan hingga tingkat desa, percepatan pembentukan MPA, kesiapan peralatan, keberadaan posko, patroli, deteksi dini, serta edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan munculnya titik api baru.
Bupati Melawi berharap seluruh desa tidak menunggu kebakaran terjadi baru bergerak. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak awal agar setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Dengan keterlibatan seluruh elemen hingga tingkat desa, pemerintah daerah optimistis upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Melawi dapat semakin cepat, efektif, dan terkoordinasi sehingga kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
