KALBARONLINE.com – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Melawi terus diperkuat. Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa bersama Tim Satuan Tugas Penanganan Karhutla Mabes TNI dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung ke Kecamatan Ella Hilir, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Karhutla sekaligus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat didorong meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya kebakaran.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Brigjen TNI Luqman Arif, Kapolres Melawi, Dandim 1205/Sintang, sejumlah kepala perangkat daerah, Kepala KPH, pimpinan Bank Kalbar, Direktur Perumdam Tirta Melawi, Camat Ella Hilir, unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta jajaran terkait lainnya.

Camat Ella Hilir Miles, S.P., menerangkan Karhutla telah berdampak pada tujuh desa di wilayah Kecamatan Ella Hilir. Desa Nanga Nyuruh menjadi salah satu wilayah dengan kondisi paling terdampak, bahkan diperkirakan sekitar 40 persen wilayah desa tersebut telah terkena dampak kebakaran.

Selain Nanga Nyuruh, kebakaran juga terjadi di sejumlah wilayah desa lainnya. Namun, berkat keterlibatan aparatur pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan unsur terkait, titik-titik api yang ditemukan dapat segera ditangani sehingga tidak berkembang lebih luas.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemerintah Kecamatan Ella Hilir telah menyiapkan posko Karhutla di Kantor Camat Ella Hilir. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi untuk menerima informasi terkait kejadian kebakaran serta didukung tenaga kesehatan, unsur pemadam kebakaran, dan pihak lainnya yang dapat dikerahkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menegaskan kondisi Karhutla saat ini sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Menurutnya, penanganan kebakaran tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, BPBD, camat, kepala desa, TNI, maupun Polri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama.

“Dalam kondisi seperti sekarang, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak sendiri, tetapi harus bergerak bersama-sama menangani karhutla ini,” tegas Bupati.

Bupati juga meminta masyarakat untuk sementara waktu tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau.

Menurutnya, imbauan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan masyarakat yang menjalankan aktivitas berladang, tetapi sebagai bentuk pencegahan agar api tidak lepas kendali dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Selain itu, Bupati meminta Camat Ella Hilir bersama para kepala desa mempercepat pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dari 19 desa yang berada di Kecamatan Ella Hilir, baru satu desa yang telah memiliki MPA. Dengan demikian, masih terdapat 18 desa yang diharapkan segera membentuk kelompok masyarakat tersebut sebagai bagian dari sistem pencegahan dan penanganan Karhutla di tingkat desa.

Bupati menilai keberadaan MPA sangat penting karena masyarakat memiliki posisi paling dekat dengan lokasi-lokasi rawan kebakaran. Dengan keterlibatan warga secara langsung, laporan mengenai kemunculan api dapat disampaikan lebih cepat dan tindakan awal bisa segera dilakukan.

Persoalan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai tahun anggaran 2027, pemerintah desa diminta menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran.

Bagi desa yang masih memiliki ruang anggaran untuk mendukung kebutuhan tersebut, pengadaan peralatan dasar penanganan Karhutla juga diminta menjadi salah satu prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Bupati, keterbatasan peralatan, kondisi medan yang sulit dijangkau, serta terbatasnya sumber air menjadi kendala yang sering dihadapi petugas ketika melakukan pemadaman.

Pemerintah daerah pun telah mengarahkan sebagian anggaran untuk memperkuat dukungan terhadap penanganan Karhutla.

“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Luqman Arif menekankan pentingnya membangun kerja sama yang kuat dalam menghadapi Karhutla.

Kondisi kemarau panjang, menurutnya, membuat lahan dan vegetasi menjadi lebih mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar, terutama pada kawasan yang memiliki lahan gambut dan vegetasi kering.

“Kita tidak perlu saling menuduh siapa yang salah dan siapa yang benar. Saat ini yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan kebersamaan untuk mengatasi kebakaran yang sudah terjadi,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga yang melakukan kegiatan berladang.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara terencana melalui pengaturan pembukaan lahan, pembuatan sekat bakar, kesiapan peralatan, serta pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran.

Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., turut mengingatkan masyarakat agar menghentikan sementara berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan api selama musim kemarau.

Selain larangan membuka lahan dengan cara membakar, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membakar sampah secara sembarangan maupun membuang puntung rokok di kawasan yang mudah terbakar.

Menurut Kapolres, keterlibatan personel dari pemerintah pusat, TNI, dan Polri menunjukkan keseriusan dalam menghadapi Karhutla. Namun, pengerahan kekuatan tersebut akan sulit memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai kesadaran masyarakat dalam mencegah munculnya sumber api.

“Mari kita memiliki satu pemikiran dan satu tujuan untuk bersama-sama menanggulangi karhutla. Para kepala desa dan tokoh masyarakat kami harapkan terus mengingatkan warga,” ujarnya.

Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono menyampaikan bahwa penanganan Karhutla di Kabupaten Melawi mendapat dukungan personel tambahan melalui pengerahan Bawah Kendali Operasi (BKO).

“Kita mendapatkan bantuan BKO 2 Kompi dari Jawa, dan akan menempatkan 1 peleton di setiap koramil atau kecamatan di Kabupaten Melawi. Selain itu dukungan 2 heli yang akan ditempatkan di Sintang bisa digunakan membantu penanganan karhutla di Melawi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dukungan helikopter sangat dibutuhkan untuk membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.

Kendati demikian, keberadaan personel, peralatan, dan dukungan udara tetap harus dibarengi upaya pencegahan dari masyarakat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.

“Dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Melawi, tetapi juga wilayah sekitar. Karena itu, kesadaran harus dimulai dari diri sendiri dan diperkuat oleh para pemimpin di setiap wilayah melalui sosialisasi dan edukasi,” ungkapnya.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan Karhutla di Kecamatan Ella Hilir.

Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait juga diminta terus meningkatkan patroli, mempercepat penyampaian informasi mengenai titik api, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.

Dengan keterlibatan seluruh elemen secara terpadu, upaya pemadaman diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru di wilayah Kabupaten Melawi.