Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara sepanjang 2026 menuai sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum cukup siap dalam mengantisipasi bencana yang berulang setiap musim kemarau.
Ketua Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra), Dani Ramadhan, menyayangkan alasan keterbatasan sarana dan prasarana yang kerap muncul ketika kebakaran mulai membesar dan meluas.
Menurut Dani, ancaman perubahan iklim dan musim kemarau bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Karena itu, keterbatasan peralatan pemadam dinilai semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan mitigasi yang lebih matang.
“Pemerintah kita saya nilai belum siap dan sigap dalam melakukan mitigasi karhutla. Saya pernah membaca statement bahwa pemerintah kekurangan alat pemadaman. Bagi saya, itu menunjukkan pemerintah belum cukup siap menghadapi karhutla,” ujar Dani.
Dani menekankan pentingnya respons cepat dan langkah pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba. Menurutnya, kondisi iklim dan ancaman El Nino telah diprediksi sehingga langkah mitigasi seharusnya dilakukan sejak awal.
“Seharusnya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ancaman El Nino dan kondisi kemarau sudah diprediksi, sehingga pemerintah seharusnya bisa melakukan mitigasi sejak awal, bukan baru memperkuat peralatan ketika kebakaran sudah meluas,” katanya.
Selain menyoroti kesiapan pemerintah daerah, Himakatra juga mendesak evaluasi terhadap pengelolaan konsesi lahan perusahaan di Kayong Utara, salah satunya PT Mayawana Persada.
Dani mengatakan kemunculan titik api di kawasan konsesi perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya kelalaian atau faktor lain dari pengelola.
“Penanganan terhadap perusahaan seperti PT Mayawana juga harus menjadi perhatian. Banyak lahan mereka yang terbakar. Pemerintah Kayong Utara harus melihat ini sebagai salah satu hal yang perlu ditelusuri, apakah ada kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kebakaran,” ujarnya.
Menurut Dani, pengawasan tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk mengetahui akar persoalan karhutla secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut di Kayong Utara, termasuk kawasan yang terdampak kebakaran di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir. Menurutnya, penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat tetap menyimpan bara di lapisan bawah tanah.
“Gambut ini harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan hanya ketika api sudah besar baru dilakukan penanganan. Pencegahan dan pengawasan harus diperkuat sejak awal,” katanya.
Tak hanya evaluasi internal, Dani juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum secara transparan dalam mengusut setiap kejadian kebakaran. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran.
“Penegakan hukum wajib dilakukan. Kalau memang ditemukan ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada proses hukum. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Dani berharap seluruh dinamika dan catatan penanganan karhutla sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Menurutnya, pembenahan sistem mitigasi, pengawasan kawasan gambut, hingga evaluasi terhadap operasional perusahaan perlu dilakukan sebelum kebakaran kembali terjadi.
“Jangan sampai tahun depan kita kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus belajar dari kejadian tahun ini dan memastikan kesiapan dilakukan sebelum bencana terjadi,” pungkasnya. (Sans)
KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara sepanjang 2026 menuai sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum cukup siap dalam mengantisipasi bencana yang berulang setiap musim kemarau.
Ketua Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra), Dani Ramadhan, menyayangkan alasan keterbatasan sarana dan prasarana yang kerap muncul ketika kebakaran mulai membesar dan meluas.
Menurut Dani, ancaman perubahan iklim dan musim kemarau bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Karena itu, keterbatasan peralatan pemadam dinilai semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan mitigasi yang lebih matang.
“Pemerintah kita saya nilai belum siap dan sigap dalam melakukan mitigasi karhutla. Saya pernah membaca statement bahwa pemerintah kekurangan alat pemadaman. Bagi saya, itu menunjukkan pemerintah belum cukup siap menghadapi karhutla,” ujar Dani.
Dani menekankan pentingnya respons cepat dan langkah pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba. Menurutnya, kondisi iklim dan ancaman El Nino telah diprediksi sehingga langkah mitigasi seharusnya dilakukan sejak awal.
“Seharusnya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ancaman El Nino dan kondisi kemarau sudah diprediksi, sehingga pemerintah seharusnya bisa melakukan mitigasi sejak awal, bukan baru memperkuat peralatan ketika kebakaran sudah meluas,” katanya.
Selain menyoroti kesiapan pemerintah daerah, Himakatra juga mendesak evaluasi terhadap pengelolaan konsesi lahan perusahaan di Kayong Utara, salah satunya PT Mayawana Persada.
Dani mengatakan kemunculan titik api di kawasan konsesi perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya kelalaian atau faktor lain dari pengelola.
“Penanganan terhadap perusahaan seperti PT Mayawana juga harus menjadi perhatian. Banyak lahan mereka yang terbakar. Pemerintah Kayong Utara harus melihat ini sebagai salah satu hal yang perlu ditelusuri, apakah ada kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kebakaran,” ujarnya.
Menurut Dani, pengawasan tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk mengetahui akar persoalan karhutla secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut di Kayong Utara, termasuk kawasan yang terdampak kebakaran di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir. Menurutnya, penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat tetap menyimpan bara di lapisan bawah tanah.
“Gambut ini harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan hanya ketika api sudah besar baru dilakukan penanganan. Pencegahan dan pengawasan harus diperkuat sejak awal,” katanya.
Tak hanya evaluasi internal, Dani juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum secara transparan dalam mengusut setiap kejadian kebakaran. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran.
“Penegakan hukum wajib dilakukan. Kalau memang ditemukan ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada proses hukum. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Dani berharap seluruh dinamika dan catatan penanganan karhutla sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Menurutnya, pembenahan sistem mitigasi, pengawasan kawasan gambut, hingga evaluasi terhadap operasional perusahaan perlu dilakukan sebelum kebakaran kembali terjadi.
“Jangan sampai tahun depan kita kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus belajar dari kejadian tahun ini dan memastikan kesiapan dilakukan sebelum bencana terjadi,” pungkasnya. (Sans)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Diduga Berasal dari Konsesi Mayawana Persada, Api Karhutla Merambat ke Lahan PT Jalin Vaneo
Friday, 11 September 2026
May Day 2026, Petani di Ketapang Desak Pemda Cabut Izin PT Mayawana Persada
Friday, 01 May 2026
Gunduli Puluhan Hektare Hutan Kalbar, PT Mayawana Persada Dituding Tak Kantongi Sertifikat FSC
Monday, 11 December 2023
Gunduli Puluhan Hektare Hutan Kalbar, PT Mayawana Persada Dituding Tak Kantongi Sertifikat FSC
Monday, 11 December 2023
Gunduli Puluhan Hektare Hutan Kalbar, PT Mayawana Persada Dituding Tak Kantongi Sertifikat FSC
Monday, 11 December 2023
Gunduli Puluhan Hektare Hutan Kalbar, PT Mayawana Persada Dituding Tak Kantongi Sertifikat FSC
Monday, 11 December 2023
Gunduli Puluhan Hektare Hutan Kalbar, PT Mayawana Persada Dituding Tak Kantongi Sertifikat FSC
Monday, 11 December 2023
Walhi Laporkan Dugaan Kerusakan Ekologis Hutan dan Pelanggaran HAM oleh PT Mayawana Persada
Monday, 05 February 2024
Walhi Laporkan Dugaan Kerusakan Ekologis Hutan dan Pelanggaran HAM oleh PT Mayawana Persada
Monday, 05 February 2024
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemprov Kalbar Sanksi PT Mayawana Persada
Sunday, 25 February 2024
Diduga Sakit Hati dan Cemburu Buta, Suami Tega Bunuh Istri di Kawasan PT Mayawana Persada
Tuesday, 27 February 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
