KALBARONLINE.com – Sebanyak 51 orangutan diselamatkan dari kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat, sejak 6 Agustus hingga 10 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 30 individu ditemukan di dalam atau sekitar perkebunan kelapa sawit PT KALE.

Upaya penyelamatan masih berlanjut seiring kerusakan habitat akibat kebakaran. Dalam laporan terbaru, tim gabungan mengevakuasi empat orangutan, yakni dua individu remaja betina bernama Lusi dan Riri, serta induk dan anak bernama Mama Rian dan Rian.

Berdasarkan keterangan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Riri, Mama Rian, dan Rian diselamatkan pada 10 Oktober 2026. Sementara itu, Lusi dievakuasi pada 16 Oktober 2026 dari kawasan High Conservation Value (HCV) perkebunan PT KALE di Desa Laman Satong.

Kondisi orangutan yang ditemukan menunjukkan dampak kerusakan habitat akibat karhutla. Lusi, misalnya, ditemukan bertahan di sebuah pohon yang masih berdiri di tengah kawasan hutan yang hangus terbakar.

CEO YIARI sekaligus dokter hewan satwa liar, Karmele Llano Sanchez, mengatakan Lusi ditemukan dalam kondisi sangat kurus dan mengalami stres.

“Orangutan Lusi terlihat sangat stres dan sangat kurus. Mungkin sudah berapa hari tidak dapat makanan apa pun di hutan yang sudah hancur ini,” ujar Karmele, Minggu (18/10/2026).

Setelah dievakuasi menggunakan obat bius, Lusi menjalani pemeriksaan medis di lapangan. Tim menemukan luka gores dan luka terbuka cukup dalam pada bagian punggung, bibir, dan anus. Luka tersebut diduga akibat gigitan satwa lain, kemungkinan anjing.

Selain mengalami luka, Lusi juga mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Sementara itu, Riri ditemukan di pohon sawit dalam kondisi dehidrasi dan ketakutan.

“Orangutan betina berusia sekitar 4–6 tahun itu ditemukan tanpa tanda-tanda keberadaan induknya,” kata Karmele.

Tim juga menyelamatkan Mama Rian dan anaknya, Rian, dari kebun warga di Desa Riam Berasap. Lokasi tersebut berjarak sekitar 1,5 kilometer dari perkebunan PT KALE dan berada di kawasan terdampak kebakaran. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan tubuh Mama Rian dan Rian juga sangat kurus.

Dari rangkaian penyelamatan sebelumnya, YIARI mencatat sebanyak 27 orangutan yang dievakuasi dari area PT KALE dan sekitarnya mendapatkan perawatan lanjutan di pusat rehabilitasi karena kondisi kesehatan yang kurang baik.

Tim gabungan BKSDA Kalimantan Barat dan YIARI masih memantau orangutan yang diduga bertahan di kawasan HCV. Berdasarkan laporan masyarakat, beberapa individu bahkan telah memasuki permukiman dan merusak tanaman serta kebun warga.

Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antara manusia dan orangutan, terutama ketika satwa kehilangan sumber pakan dan tempat berlindung akibat kebakaran.

“Penyelamatan lanjutan masih diperlukan karena sejumlah orangutan diduga masih berada di kawasan HCV yang terbakar. Di beberapa titik, asap masih tebal dan tanah masih mengeluarkan asap,” kata Karmele.

Berdasarkan analisis citra satelit pada 1 Agustus hingga 25 September 2026, lebih dari 90 persen kawasan HCV PT KALE dilaporkan telah hangus terbakar. Padahal, berdasarkan publikasi ilmiah pada 2016, kawasan tersebut diperkirakan menjadi habitat sekitar 150 individu orangutan Kalimantan. Penelitian itu mencatat kepadatan rata-rata sekitar 5,49 individu per kilometer persegi.

Kekhawatiran terhadap keselamatan orangutan meningkat setelah tim gabungan mengevakuasi temuan yang diduga merupakan tengkorak orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari kawasan HCV PT KALE pada 8 Oktober 2026. Temuan tersebut masih menjalani pemeriksaan forensik untuk memastikan identitas spesies, penyebab, dan perkiraan waktu kematian.

“Kami berharap perusahaan berkomitmen melakukan restorasi kawasan yang terbakar,” harap Karmele.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, juga menegaskan pentingnya menjaga kawasan HCV sebagai habitat dan perlindungan keanekaragaman hayati.

“Area HCV yang terdampak karhutla sepatutnya segera direstorasi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan melindungi habitat satwa liar,” ujar Murlan.

KALBARONLINE.com – Seorang anak berusia 6 tahun di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Peristiwa ini menjadi sorotan di tengah kondisi kabut asap yang dilaporkan semakin pekat di wilayah tersebut.

Kabar duka itu disampaikan paman korban, Miftahus, pada Rabu (14/10/2026). Ia mengungkapkan kesedihan sekaligus kekecewaannya terhadap kondisi kabut asap dan meminta pemerintah mengambil langkah nyata untuk melindungi masyarakat.

“Nunggu korban berapa orang lagi, baru kau bilang ini bencana nasional. Asap kabutnya makin parah. Ini ponakan aku meninggal hari ini gara-gara infeksi paru-paru. Kabut asap makin parah. Ayolah pemerintah, ayolah, gimana nih cara ngatasin ini. Minimal ada vitamin lah untuk masyarakat,” ujar Miftahus.

Ia berharap tidak ada lagi korban jiwa akibat gangguan pernapasan di tengah kondisi kabut asap yang semakin memburuk.

“Dan jangan sampai ada korban lagi, ini ponakan aku sendiri kena korban meninggal gara-gara infeksi paru-paru. Oke, buat orang yang di atas tolonglah, jangan anggap remeh,” tambahnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut pada Kamis (15/10/2026), pihak Humas RS Jamaludin I Sukadana belum memberikan keterangan terperinci. Pihak rumah sakit menyatakan masih melakukan koordinasi internal.

“Siap bang, nanti akan kami kabari setelah konfirmasi ke pelayanan ya,” ujar Humas RS Jamaludin I Sukadana saat dihubungi.

Kondisi kabut asap di Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya belakangan ini dilaporkan semakin pekat. Situasi tersebut memicu kekhawatiran warga terhadap dampak paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Warga berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menangani kabut asap dan melindungi kesehatan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan medis yang memastikan hubungan langsung antara paparan kabut asap dan penyebab kematian anak tersebut. (Sans)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, mengatakan pengajuan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengajuan dilakukan setelah memenuhi ketentuan terkait penetapan status tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota.

“Adanya masalah bantuan dari pusat Rp20 miliar itu, yang mengajukan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi mengajukan dengan dasar minimal ada tiga kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat, baru provinsi yang mengajukan. Karena Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mengoordinir,” ujar Fathul, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, penggunaan dana tersebut telah memiliki ketentuan tersendiri. Dana dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan selama masa tanggap darurat, mulai dari operasional, logistik, bahan bakar minyak (BBM), pemulihan gambut, insentif relawan sesuai ketentuan, hingga pengadaan sarana dan prasarana.

“Rp20 miliar itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penggunaannya. Jadi ada delapan item yang digunakan untuk operasional, untuk logistik, untuk BBM, untuk nanti pemulihan gambut, untuk insentif relawan kalau ada pembentukan relawan yang sesuai dengan aturan. Terus juga ada pembelian sarana prasarana, dan penggunaannya pun khusus di saat tanggap darurat,” jelasnya.

Fathul menjelaskan, bantuan tersebut terlebih dahulu masuk ke kas daerah pada 9 September 2026. Selanjutnya, anggaran yang akan digunakan untuk penanganan karhutla harus dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum dapat dialokasikan untuk kebutuhan penanganan.

“Uang Rp20 miliar itu masuk pertama ke kas daerah tanggal 9 September. Di kas daerah, kalau mau digunakan harus digeser ke BTT dulu, dari kas induk ke BTT,” tuturnya.

Dalam prosesnya, masing-masing instansi terkait juga menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk penanganan kondisi darurat kabut asap akibat karhutla selama 28 hari.

RKB tersebut kemudian dibahas dan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat sebelum anggaran didistribusikan kepada instansi yang membutuhkan.

“Setelah kami bahas, susun RKB, barang itu harus kita review dulu ke APIP, Inspektorat. Hasil review mereka ini baru ditransfer ke BPBD. Nanti kalau sudah di BPBD, persetujuan sudah, baru kita distribusikan ke kesehatan berapa, kecamatan berapa, Satpol PP berapa, dan untuk tim BPBD berapa,” pungkasnya. (Sans)

KALBARONLINE.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara memberikan penjelasan terkait mekanisme alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, menjelaskan pemerintah daerah pada dasarnya telah menyiapkan alokasi BTT. Namun, penggunaannya harus mengikuti mekanisme penganggaran dalam APBD Perubahan.

"Ada anggaran Kayong BTT, cuma kan mekanisme penganggaran itu kan di bulan September sama Oktober ini ada perubahan," ujar Fathul Bahri, Kamis, 8 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut membutuhkan sejumlah tahapan administratif hingga dapat direalisasikan.

"Uangnya ada, cuma mekanisme untuk berapa jumlahnya yang akan disiapkan di BTT kan menunggu proses mekanisme perubahan. Paling lambat kemarin tanggal 30 September, nah di 30 September pun nanti Oktober pertengahan baru bisa direalisasikan karena ada proses penyempurnaan, administrasi, sampai persetujuan dari Kementerian," jelasnya.

Meski proses penganggaran berjalan, Fathul mengatakan penanganan di lapangan tetap dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan bantuan yang tersedia.

Menurutnya, setelah pemerintah daerah menerima bantuan dari Presiden sebesar Rp20 miliar pada 9 September, alokasi awal BTT untuk karhutla dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Awal-awal kawan-kawan ya bekerja, barangnya ada dari BTT. Dan alhamdulillah ketika tanggal 9 September kita dapat bantuan. Jadi BTT yang untuk karhutla itu bisa ditiadakan, karena kita ada bantuan Rp20 miliar, kita geser untuk BTT keperluan yang lain," katanya.

Fathul menegaskan anggaran yang tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung penanganan bencana, termasuk kebutuhan saat tanggap darurat kabut asap akibat karhutla.

"Yang Rp20 miliar itu yang kita optimalkan karena petunjuknya seperti itu, bisa dioptimalkan saat tanggap darurat asap akibat karhutla. Kalaupun ada lebih, nanti masuk dalam kas daerah dan peruntukannya sesuai untuk karhutla juga sambil menunggu petunjuk yang lain," pungkasnya. (Sans)

KALBARONLINE.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk memulangkan siswa lebih awal menyusul kualitas udara yang masuk kategori berbahaya.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIMLH) Kabupaten Kayong Utara pada Senin (5/10/2026), parameter PM2.5 tercatat mencapai 310 dan masuk kategori berbahaya.

Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi siswa dan tenaga pendidik yang beraktivitas di luar ruangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading, mengimbau para kepala sekolah untuk bersiap mengalihkan kegiatan pembelajaran secara daring apabila kualitas udara belum membaik.

“Bapak/Ibu karena kondisi ISPA masuk kategori bahaya. Untuk besok, silakan mengambil langkah untuk pulangkan siswa lebih awal. Jika pagi besok, status ISPU tidak berubah, Rabu-Sabtu kita akan kembali belajar daring,” ujar Jumadi Gading kepada sejumlah kepala sekolah se-Kayong Utara, Senin (5/10).

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan siswa serta tenaga pendidik.

Dengan demikian, apabila kondisi udara pada Selasa pagi masih berada pada kategori berbahaya, kegiatan pembelajaran pada Rabu hingga Sabtu akan dialihkan ke sistem daring. (Sans)

KALBARONLINE.com – Pengelolaan dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp20 miliar di Kabupaten Kayong Utara mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra).

Ketua Himakatra Dani Ramadhan meminta Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membuka secara rinci perencanaan, peruntukan, hingga realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut.

Menurut Dani, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan pencairan anggaran. Sebagai dana publik, penggunaannya perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi pemanfaatannya.

“Kita mendorong Pemerintah Kabupaten Kayong Utara agar bekerja sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Pemerintah harus bertanggung jawab memberikan informasi terkait dana karhutla Rp20 miliar ini,” ujar Dani, Rabu (30/9/2026).

Ia menyoroti perlunya penjelasan mengenai pos alokasi, detail belanja, nilai nominal pengadaan barang dan jasa, hingga instansi yang mengelola anggaran tersebut.

“Sekarang masyarakat harus tahu ke mana saja uang itu dan dibelikan apa saja. Jangan hanya tahu ada anggaran Rp20 miliar, tetapi tidak tahu penggunaannya,” katanya.

Desakan tersebut disampaikan saat penanganan karhutla masih berlangsung di wilayah Kayong Utara. Berdasarkan keterangan Pemkab Kayong Utara, dana Rp20 miliar tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak 9 September 2026.

Namun, menurut Dani, informasi mengenai masuknya dana tersebut belum cukup menjawab kebutuhan publik terkait penggunaannya.

“Dana ini sudah dikucurkan, sudah hampir dua minggu. Sampai sekarang masyarakat masih perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas, sebenarnya anggaran itu mau diapakan dan digunakan untuk apa saja,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat, termasuk daftar program kerja, rincian pengadaan, nominal anggaran, serta perkembangan pelaksanaannya di lapangan.

“Sebagai mahasiswa saya terus mendesak pemerintah lebih terbuka dan lebih cepat. Ini sebenarnya mau diapakan? Apakah dana ini memang sepenuhnya untuk penanganan karhutla atau ada peruntukan lainnya,” kata Dani.

Menurut Dani, tuntutan keterbukaan tersebut sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi turut mendukung pencegahan dan mitigasi jangka panjang untuk menghadapi ancaman karhutla pada periode berikutnya.

“Pemerintah harus serius. Walaupun kondisi sekarang mulai mereda, anggaran karhutla harus dipikirkan secara berkelanjutan. Jangan hanya bergerak ketika api sudah besar,” tegasnya.

Dani menegaskan, tuntutan transparansi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat pemerintah dalam menangani bencana. Menurutnya, keterbukaan diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan penanganan karhutla dan memberikan manfaat yang dapat diketahui masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka Rp20 miliar, tetapi tidak mengetahui hasil nyata dari anggaran tersebut. Pemerintah harus membuka semuanya agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” pungkas Dani. (Sans)

KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara sepanjang 2026 menuai sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum cukup siap dalam mengantisipasi bencana yang berulang setiap musim kemarau.

Ketua Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra), Dani Ramadhan, menyayangkan alasan keterbatasan sarana dan prasarana yang kerap muncul ketika kebakaran mulai membesar dan meluas.

Menurut Dani, ancaman perubahan iklim dan musim kemarau bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Karena itu, keterbatasan peralatan pemadam dinilai semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan mitigasi yang lebih matang.

“Pemerintah kita saya nilai belum siap dan sigap dalam melakukan mitigasi karhutla. Saya pernah membaca statement bahwa pemerintah kekurangan alat pemadaman. Bagi saya, itu menunjukkan pemerintah belum cukup siap menghadapi karhutla,” ujar Dani.

Dani menekankan pentingnya respons cepat dan langkah pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba. Menurutnya, kondisi iklim dan ancaman El Nino telah diprediksi sehingga langkah mitigasi seharusnya dilakukan sejak awal.

“Seharusnya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ancaman El Nino dan kondisi kemarau sudah diprediksi, sehingga pemerintah seharusnya bisa melakukan mitigasi sejak awal, bukan baru memperkuat peralatan ketika kebakaran sudah meluas,” katanya.

Selain menyoroti kesiapan pemerintah daerah, Himakatra juga mendesak evaluasi terhadap pengelolaan konsesi lahan perusahaan di Kayong Utara, salah satunya PT Mayawana Persada.

Dani mengatakan kemunculan titik api di kawasan konsesi perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya kelalaian atau faktor lain dari pengelola.

“Penanganan terhadap perusahaan seperti PT Mayawana juga harus menjadi perhatian. Banyak lahan mereka yang terbakar. Pemerintah Kayong Utara harus melihat ini sebagai salah satu hal yang perlu ditelusuri, apakah ada kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kebakaran,” ujarnya.

Menurut Dani, pengawasan tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk mengetahui akar persoalan karhutla secara menyeluruh.

Ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut di Kayong Utara, termasuk kawasan yang terdampak kebakaran di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir. Menurutnya, penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat tetap menyimpan bara di lapisan bawah tanah.

“Gambut ini harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan hanya ketika api sudah besar baru dilakukan penanganan. Pencegahan dan pengawasan harus diperkuat sejak awal,” katanya.

Tak hanya evaluasi internal, Dani juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum secara transparan dalam mengusut setiap kejadian kebakaran. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran.

“Penegakan hukum wajib dilakukan. Kalau memang ditemukan ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada proses hukum. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang setiap tahun,” tegasnya.

Dani berharap seluruh dinamika dan catatan penanganan karhutla sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Menurutnya, pembenahan sistem mitigasi, pengawasan kawasan gambut, hingga evaluasi terhadap operasional perusahaan perlu dilakukan sebelum kebakaran kembali terjadi.

“Jangan sampai tahun depan kita kembali menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus belajar dari kejadian tahun ini dan memastikan kesiapan dilakukan sebelum bencana terjadi,” pungkasnya. (Sans)

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Bukit Peramas, kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Upaya pemadaman terus dilakukan secara intensif pada Rabu (23/9/2026) oleh tim gabungan yang dibantu Relawan Anti Api dan Asap Kalbar bersama tim Leafbookclub sebagai koordinator logistik.

Menghadapi medan terjal dan minimnya peralatan di lokasi, pergerakan tim diawali dengan pemantauan udara menggunakan drone untuk memetakan sebaran titik api secara lebih akurat.

Sandi dari Relawan Anti Api dan Asap Kalbar mengungkapkan situasi teknis serta kendala yang dihadapi tim saat melakukan pemadaman di lapangan.

“Malam tadi melakukan pantauan drone itu sekitar jam 23.00, dari hasil pantauan drone itu memang ada titik api itu dari bukit belakang ini, nih Air Intan ini menyebar memang ke depan. Akhirnya kami putuskan sama tim untuk ke sini, kami prepare-kan pagi tadi, terus kami dibantu oleh tim logistik, oleh Bu Sakina, dan ada tim kesehatan di situ, kemudian ada tim relawan tempurnya Anti Api di depan,” kata Sandi kepada awak media.

Menurutnya, berdasarkan pantauan drone, titik api berada di kawasan Air Intan sehingga tim memutuskan bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

“Jadi pantauan drone kami ini memang titik api berada di sini, Air Intan. Jadi kami putuskan untuk turun ke sini, sekarang kita ada di lapangan nih untuk matikan apinya. Kendalanya di sini memang jalurnya agak terjal, kita naik gunung, untuk loading alat-alat pemadamnya kita menggunakan jalur laut, naik ke atas ini lumayan tinggi. Tapi alhamdulillah kita sampai di atas untuk memadamkan api,” ujarnya.

Sandi berharap setelah karhutla berhasil ditangani, terdapat program reboisasi untuk memulihkan kawasan hutan yang terdampak.

“Mudah-mudahan kita ke depan ada program reboisasi untuk penanaman kembali hutan atau pohon-pohon yang terdampak karhutla. Semoga kita dapat bibit-bibit unggul nanti yang bisa kita tanam di Air Intan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Logistik Leafbookclub, Sakinah, mengungkapkan perjuangan awal pembentukan posko bantuan dan penggalangan donasi untuk memenuhi kebutuhan para relawan yang berada di garis depan.

“Saya yang dari Leafbookclub mengoordinir logistik buat teman-teman relawan pemadam kebakaran yang ada di garda terdepan. Jadi awalnya saya ragu untuk membangun posko, saya ditelepon dari Pontianak buat bantu untuk bangun posko tapi saya ragu awalnya, karena kami tidak punya cukup uang, kami juga tidak punya cukup bantuan,” kata Sakinah.

Menurutnya, bantuan dari sejumlah pihak kemudian mendorong pembentukan posko tersebut. Sakinah mengatakan, komunitasnya bahkan menggunakan uang kas sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan awal dapur umum dan membeli air minum bagi relawan di lapangan.

“Di hari itu juga kami langsung turun dan saya menyebarkan informasi tentang kami butuh bantuan donasi. Nah saat kami menyebarkan berita itu, dari Tanjung Belimbing dapur umumnya menelpon saya untuk bahwa mereka juga ingin buat dapur umum, akhirnya kita kolab sama dapur Tanjung Belimbing,” ujarnya.

Sakinah mengatakan, ketika kebakaran mulai membesar di Bukit Peramas, pihaknya juga menerima informasi mengenai kebutuhan bantuan di kawasan Aek Lalau.

“Di hari Kamis malamnya itu saya dapat telepon dari warga kalau mereka butuh bantuan di sana cuma ada tiga orang untuk padamkan api di daerah Bukit Peramas tepatnya di Aek Lalau, jam 2 subuh saya turun ke sana dan kami ada grup, grup itu sebenarnya awalnya untuk grup logistik aja, dan alhamdulillah sekarang grup itu isi anggotanya ada 70 orang,” katanya.

Donasi yang terkumpul kemudian digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Sakinah menyebut sejumlah dana digunakan untuk membeli sepatu boot dan senter, terutama karena pemantauan titik api lebih mudah dilakukan pada malam hari.

“Kami penuhi sesuai dengan apa yang kami dapat, beberapa donasi yang uangnya masuk ke kami juga kami belikan sepatu boot sama senter karena memang api itu lebih cepat menyebar di malam hari,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan drone tim, Sakinah mengatakan, pergerakan api terlihat menyebar seperti garis dari kawasan Aek Lalau hingga Air Intan.

“Dan berdasarkan pantauan drone dari tim kami memang api itu menjalarnya seperti garis, jadi wajar saja dia sampai ke Air Intan. Kalau lihat dari peta dari Aek Lalau daerah belakang pendopo sampai ke sini itu memang sangat panjang, tapi memang begitulah titik apinya,” jelasnya.

Namun, pemadaman pada malam hingga dini hari juga menghadapi risiko lain. Kondisi hutan yang dipenuhi pohon lapuk membuat tim khawatir terjadi pohon tumbang.

“Karena itu di atas bukit, jadi teman-teman yang berada di posko bawah itu sebenarnya agak takut buat naik ke atas karena kondisi hutan kita banyak pohon-pohon lapuk mengkhawatirkan pohon itu tumbang,” ungkap Sakinah.

Ia mengatakan, saat turun ke lokasi sekitar pukul 02.00 WIB, sejumlah pohon dilaporkan tumbang sehingga tim memilih segera keluar dari kawasan tersebut sebelum subuh.

“Karena waktu jam 2 subuh saya turun itu ada beberapa pohon tumbang di atas sehingga kami cepat-cepat keluar, kami takutnya kami yang terjebak di dalam lalu hal buruk menimpa kami sehingga kami sebelum subuh kami udah keluar dan kami akhirnya cuma bisa membiarkan asap mengepul,” katanya.

Menurut Sakinah, titik api justru lebih sulit ditemukan pada siang hari. Karena itu, tim rutin menggunakan drone pada malam hari untuk memantau perkembangan titik api.

“Karena kalau untuk siang hari memang susah menemukan titik api, lebih nyaman menemukan malam. Jadi setiap malam kami naikkan drone untuk melihat perkembangan titik api. Tadi malam titik api ada dua titik, ada di Cek Kadir sama di sini,” pungkasnya. (Sans)

KALBARONLINE.com – Satreskrim Polres Kayong Utara menindaklanjuti perkara dugaan pembakaran lahan di wilayah hukumnya. Penanganan perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/17/VIII/2026/SPKT/Polres Kayong Utara/Polda Kalbar tertanggal 26 Agustus 2026.

Dalam kasus karhutla tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial J (45) sebagai tersangka. J diduga membakar tiga titik tumpukan sisa land clearing di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, menggunakan plastik bekas polybag dan korek api gas.

Pembakaran tersebut kemudian berdampak pada meluasnya api ke area lahan milik warga. Api dilaporkan kembali menyala pada 27 Juni dan 14 Juli 2026.

Dalam penanganan perkara, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa cangkul, parang, korek api gas, jeriken berisi sisa racun rumput, serta polybag bekas bibit sawit.

Atas perkara tersebut, J dipersangkakan melanggar Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pasal 311 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Kayong Utara AKBP Adi Prabowo menyampaikan, pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti dan setiap perkara akan diproses berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan,” ujar Kapolres Kayong Utara. (Sans)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat di Kabupaten Kayong Utara di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Bantuan tersebut disalurkan melalui kegiatan pasar murah dengan menyediakan 1.000 paket kebutuhan pokok serta 200 paket sembako untuk relawan karhutla. Setiap paket berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng yang dapat dibeli masyarakat dengan harga subsidi Rp50 ribu per paket melalui kerja sama dengan Perum Bulog.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalbar. Selain pasar murah, Pemprov Kalbar juga menyalurkan air bersih serta bantuan untuk mendukung operasional dapur relawan pemadam kebakaran.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan penyaluran air bersih menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap sekaligus menghadapi keterbatasan air bersih.

“Jadi, kehadiran kita di sini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat. Hari ini kita menyalurkan total lebih dari 5.000 liter air bersih yang didistribusikan di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Selain air bersih, Pemerintah Provinsi Kalbar juga memberikan bantuan kepada dapur relawan pemadam kebakaran berupa beras, minyak goreng, gula pasir, suplemen, serta uang tunai sebesar Rp25 juta untuk setiap dapur.

Ria Norsan mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla sekaligus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

“Selain air bersih, juga sembako yang disiapkan sebanyak 1.000 paket dengan dijual seharga Rp50 ribu per paket,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Kalbar yang turun langsung melihat kondisi karhutla di kawasan Bukit Peramas.

Menurut Romi, kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi sekaligus memberikan semangat tambahan bagi tim gabungan dan relawan yang berada di lapangan.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah hadir langsung ke Kayong Utara dan ikut serta bersama tim gabungan memadamkan beberapa titik api di Bukit Peramas. Semoga dengan peninjauan ini titik api di Kayong Utara terus berkurang dan tidak terjadi kebakaran lagi,” ujar Romi.

Romi juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah Kayong Utara.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan bantuan dalam penanganan karhutla di Kayong Utara. Semoga bantuan ini dapat menambah semangat bagi tim gabungan dan relawan serta bermanfaat bagi masyarakat Kayong Utara,” tuturnya.

Selain penyaluran air bersih, pasar murah dan bantuan untuk relawan, pemerintah juga terus mendorong semangat gotong royong dalam menghadapi dampak karhutla.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kayong Utara. (Adi LC)