Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, mengatakan pengajuan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengajuan dilakukan setelah memenuhi ketentuan terkait penetapan status tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota.
“Adanya masalah bantuan dari pusat Rp20 miliar itu, yang mengajukan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi mengajukan dengan dasar minimal ada tiga kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat, baru provinsi yang mengajukan. Karena Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mengoordinir,” ujar Fathul, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, penggunaan dana tersebut telah memiliki ketentuan tersendiri. Dana dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan selama masa tanggap darurat, mulai dari operasional, logistik, bahan bakar minyak (BBM), pemulihan gambut, insentif relawan sesuai ketentuan, hingga pengadaan sarana dan prasarana.
“Rp20 miliar itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penggunaannya. Jadi ada delapan item yang digunakan untuk operasional, untuk logistik, untuk BBM, untuk nanti pemulihan gambut, untuk insentif relawan kalau ada pembentukan relawan yang sesuai dengan aturan. Terus juga ada pembelian sarana prasarana, dan penggunaannya pun khusus di saat tanggap darurat,” jelasnya.
Fathul menjelaskan, bantuan tersebut terlebih dahulu masuk ke kas daerah pada 9 September 2026. Selanjutnya, anggaran yang akan digunakan untuk penanganan karhutla harus dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum dapat dialokasikan untuk kebutuhan penanganan.
“Uang Rp20 miliar itu masuk pertama ke kas daerah tanggal 9 September. Di kas daerah, kalau mau digunakan harus digeser ke BTT dulu, dari kas induk ke BTT,” tuturnya.
Dalam prosesnya, masing-masing instansi terkait juga menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk penanganan kondisi darurat kabut asap akibat karhutla selama 28 hari.
RKB tersebut kemudian dibahas dan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat sebelum anggaran didistribusikan kepada instansi yang membutuhkan.
“Setelah kami bahas, susun RKB, barang itu harus kita review dulu ke APIP, Inspektorat. Hasil review mereka ini baru ditransfer ke BPBD. Nanti kalau sudah di BPBD, persetujuan sudah, baru kita distribusikan ke kesehatan berapa, kecamatan berapa, Satpol PP berapa, dan untuk tim BPBD berapa,” pungkasnya. (Sans)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, mengatakan pengajuan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengajuan dilakukan setelah memenuhi ketentuan terkait penetapan status tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota.
“Adanya masalah bantuan dari pusat Rp20 miliar itu, yang mengajukan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi mengajukan dengan dasar minimal ada tiga kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat, baru provinsi yang mengajukan. Karena Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mengoordinir,” ujar Fathul, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, penggunaan dana tersebut telah memiliki ketentuan tersendiri. Dana dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan selama masa tanggap darurat, mulai dari operasional, logistik, bahan bakar minyak (BBM), pemulihan gambut, insentif relawan sesuai ketentuan, hingga pengadaan sarana dan prasarana.
“Rp20 miliar itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penggunaannya. Jadi ada delapan item yang digunakan untuk operasional, untuk logistik, untuk BBM, untuk nanti pemulihan gambut, untuk insentif relawan kalau ada pembentukan relawan yang sesuai dengan aturan. Terus juga ada pembelian sarana prasarana, dan penggunaannya pun khusus di saat tanggap darurat,” jelasnya.
Fathul menjelaskan, bantuan tersebut terlebih dahulu masuk ke kas daerah pada 9 September 2026. Selanjutnya, anggaran yang akan digunakan untuk penanganan karhutla harus dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum dapat dialokasikan untuk kebutuhan penanganan.
“Uang Rp20 miliar itu masuk pertama ke kas daerah tanggal 9 September. Di kas daerah, kalau mau digunakan harus digeser ke BTT dulu, dari kas induk ke BTT,” tuturnya.
Dalam prosesnya, masing-masing instansi terkait juga menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk penanganan kondisi darurat kabut asap akibat karhutla selama 28 hari.
RKB tersebut kemudian dibahas dan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat sebelum anggaran didistribusikan kepada instansi yang membutuhkan.
“Setelah kami bahas, susun RKB, barang itu harus kita review dulu ke APIP, Inspektorat. Hasil review mereka ini baru ditransfer ke BPBD. Nanti kalau sudah di BPBD, persetujuan sudah, baru kita distribusikan ke kesehatan berapa, kecamatan berapa, Satpol PP berapa, dan untuk tim BPBD berapa,” pungkasnya. (Sans)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Dana Karhutla Rp20 Miliar Kayong Utara Disorot, Himakatra Desak Pemkab Buka Penggunaan Anggaran
Wednesday, 30 September 2026
BPBD Kayong Utara Jelaskan Mekanisme BTT untuk Penanganan Karhutla
Thursday, 08 October 2026
Kayong Utara Dapat Rp20 Miliar untuk Karhutla, Pengadaan Alat Terkendala Stok
Friday, 18 September 2026
BTT Karhutla Kalbar Sempat Hendak Dipangkas Jadi Rp5 Miliar, Kini Rp20 Miliar
Thursday, 17 September 2026
Kapuas Hulu Terima Rp20 Miliar dari Pemerintah Pusat untuk Tangani Karhutla
Thursday, 17 September 2026
Pontianak Dapat Rp20 Miliar dari Pusat untuk Tangani Karhutla
Friday, 18 September 2026
Banpres Rp20 Miliar untuk Karhutla Ketapang, 253 Desa Bakal Diperkuat Mesin Pemadam
Thursday, 08 October 2026
Bantuan Presiden Rp20 Miliar Masuk ke Ketapang, Peralatan Pemadam Karhutla Bakal Diperkuat
Wednesday, 09 September 2026
Anak Usia 7 Tahun Belum Tentu Lolos SPMB SD, Disdik Pontianak Jelaskan Mekanisme Seleksi
Thursday, 02 July 2026
Tolak Dugaan Monopoli, AMMPKU Soroti Mekanisme Penentuan Investor di Kayong Utara
Tuesday, 19 May 2026
Pemprov Kalbar Sudah Gunakan Rp13 Miliar dari Rp40 Miliar Dana Karhutla
Tuesday, 06 October 2026
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
