Ketapang

Banpres Rp20 Miliar untuk Karhutla Ketapang, 253 Desa Bakal Diperkuat Mesin Pemadam

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Thursday, 08 October 2026

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto saat diwawancarai wartawan (Foto: Adi LC/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menyiapkan pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dari sisi kesiapsiagaan hingga tingkat desa.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengatakan Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengarahkan agar dana tersebut lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

"Secara detail, angkanya saya tidak bisa membicarakan. Tapi, Bupati berkeinginan Rp20 miliar itu kita wujudkan dalam bentuk barang. Dalam rangka penguatan BPBD sendiri dan desa, akar rumput dalam hal ini," kata Yunifar, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurutnya, penguatan tersebut akan menyasar 253 desa di Kabupaten Ketapang. Data tersebut mengacu pada Surat Keputusan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang diterbitkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Setiap desa direncanakan mendapatkan satu unit mesin pemadam untuk mendukung penanganan kebakaran secara cepat di wilayah masing-masing.

"253 desa, dasarnya dari data SK MPA yang dikeluarkan oleh Dinas PMD. Itu akan kita beri mesin, satu unit mesin," ujarnya.

Selain memperkuat desa, kapasitas BPBD juga akan ditingkatkan melalui pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran. Nilai pengadaan kendaraan tersebut diperkirakan mendekati Rp10 miliar.

"BPBD akan dikuatkan juga dengan pengadaan lima mobil damkar, yang lebih kurang hampir di angka Rp10 miliar," jelas Yunifar.

Yunifar mengatakan pemerintah daerah mendorong agar pengadaan sarana tersebut dapat segera direalisasikan. Untuk mesin pemadam dan alat pelindung diri (APD), proses pengadaan dinilai relatif lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara pengadaan mobil pemadam membutuhkan proses lebih panjang. BPBD bersama tim Kelompok Kerja (Pokja) akan meninjau langsung sejumlah penyedia untuk memastikan spesifikasi dan kesiapan kendaraan.

"Langkah cepatnya, mudah-mudahan tahun ini bisa segera dilaksanakan. Karena untuk mesin, setelah kita lihat, mungkin itu bisa, APD bisa. Tapi kalau mobil ini sedikit sulit," katanya.

Yunifar menyebut tim Pokja dijadwalkan melakukan peninjauan ke sejumlah penyedia mobil pemadam kebakaran.

Selain sarana pemadaman, pemanfaatan Banpres juga diarahkan untuk memperkuat pemantauan kualitas udara melalui penambahan alat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Saat ini, Kabupaten Ketapang masih memiliki keterbatasan alat ISPU sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bergantian di sejumlah wilayah.

"Selanjutnya juga, kawan-kawan LH akan menggunakan dana untuk pembelian alat ISPU karena sementara hanya satu, jadi kawan-kawannya harus warawiri," ungkap Yunifar.

Menurutnya, penambahan alat ISPU penting untuk mendukung penanganan karhutla, terutama dalam menyediakan data kualitas udara di berbagai wilayah terdampak.

Data kualitas udara tersebut juga dapat menjadi informasi pendukung apabila diperlukan dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Selain BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan juga akan mendapatkan dukungan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat.

Yunifar menegaskan penguatan di tingkat desa menjadi salah satu perhatian utama karena penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pemerintah kabupaten.

Dengan adanya mesin dan sarana pendukung di desa, masyarakat diharapkan mampu melakukan penanganan awal sebelum kebakaran berkembang semakin luas.

BPBD nantinya juga akan menjalankan fungsi pembinaan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok di desa agar kemampuan menghadapi karhutla semakin meningkat.

"Tapi Bupati maunya kita kuat dari desa. Nanti ke depannya tugas BPBD lah membina kawan-kawan yang ada di desa ini," tegasnya.

Sementara itu, Yunifar mengatakan seluruh pembiayaan penanganan karhutla selama Kabupaten Ketapang berstatus tanggap darurat selama kurang lebih satu bulan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Ketapang.

"Adapun selama lebih kurang satu bulan kita berstatus tanggap darurat, untuk pembiayaan yang ada, itu murni menggunakan dana BTT dari APBD Kabupaten Ketapang," pungkasnya. (Adi LC)