Pontianak

Raih Penghargaan Gubernur, Bagian Organisasi Pemkot Pontianak Catat IPP 4,71

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 11 November 2026

Kabag Organisasi Setda Kota Pontianak Margaretha menerima penghargaan dari Gubernur Kalbar dalam Rakor Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas keberhasilannya dalam membina dan mendampingi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Bagian Organisasi. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya pembinaan dan pendampingan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan di berbagai perangkat daerah.

"Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja Bagian Organisasi dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembinaan yang dilakukan mungkin tidak selalu terlihat langsung oleh masyarakat, tetapi hasilnya sangat menentukan bagaimana perangkat daerah memberikan pelayanan," ujarnya.

Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut diberikan atas kontribusi Bagian Organisasi dalam mendukung capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 4,71 dengan kategori Pelayanan Prima (A) dari Kementerian PANRB.

Selain itu, Kota Pontianak juga memperoleh Opini Kualitas Tinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.

Amirullah menilai fungsi Bagian Organisasi memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan pelayanan publik dengan pelaksanaannya pada unit-unit pelayanan.

Melalui pembinaan, koordinasi, dan evaluasi, perangkat daerah didorong menerapkan standar pelayanan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari hasil penilaian, tetapi juga dari kemampuan perangkat daerah memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi.

Karena itu, Bagian Organisasi diharapkan semakin aktif memantau tindak lanjut rekomendasi dan mendampingi unit pelayanan yang masih memerlukan penguatan.

"Yang kita harapkan, Bagian Organisasi tidak hanya menyiapkan perangkat daerah ketika menghadapi penilaian. Pembinaan harus terus berjalan, termasuk memastikan hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan dalam pelayanan sehari-hari," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesamaan standar pelayanan di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kualitas layanan yang baik tanpa bergantung pada instansi mana yang mereka datangi.

Untuk itu, Amirullah mendorong Bagian Organisasi terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, mengembangkan metode evaluasi, serta mendorong pertukaran praktik baik antarsatuan kerja.

Unit pelayanan yang telah menunjukkan kinerja baik dapat menjadi rujukan bagi unit lainnya dalam melakukan pembenahan.

"Bagian Organisasi harus mampu menjadi penggerak perbaikan tata laksana dan pelayanan publik. Ketika ada unit yang sudah baik, pengalamannya bisa dibagikan. Sementara yang masih memiliki kekurangan harus didampingi agar kualitas pelayanan semakin merata," katanya.

Amirullah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Bagian Organisasi untuk mempertahankan kualitas pembinaan sekaligus meningkatkan efektivitas pendampingan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah mendukung pelaksanaan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.

"Penghargaan ini patut disyukuri, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas kerja. Saya berharap Bagian Organisasi semakin kuat dalam menjalankan fungsi pembinaan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh unit pelayanan dan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (*)