KALBARONLINE.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi yang menyebut Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan diamankan penyidik lembaga antirasuah tersebut pada Sabtu (21/11/2026) malam.
Informasi mengenai dugaan penjemputan Ria Norsan sempat menghebohkan masyarakat Kalbar. Dalam kabar yang beredar, orang nomor satu di Kalbar itu disebut dijemput paksa di kediamannya di Gang Airlangga, Jalan Pangeran Natakusuma, Kota Pontianak.
Bahkan, beredar pula informasi mengenai keributan di Bandara Internasional Supadio saat Ria Norsan disebut hendak dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Menanggapi kabar tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasan kepada KALBARONLINE.com. Ia menegaskan informasi itu tidak benar.
"Tidak benar, mas," kata Budi, Minggu (22/11/2026).
KALBARONLINE.com juga berupaya mengonfirmasi langsung kepada Ria Norsan melalui pesan WhatsApp. Gubernur Kalbar tersebut merespons pesan konfirmasi yang dikirimkan redaksi. Namun, isi komunikasi tersebut tidak dikutip dalam pemberitaan karena bersifat pribadi.
Di tengah beredarnya kabar tersebut, perhatian publik juga kembali tertuju pada penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015.
Pada 25 April 2026, penanganan perkara tersebut genap memasuki satu tahun sejak KPK melakukan rangkaian penggeledahan di Kalbar. Hingga kini, proses penanganannya masih menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama terkait belum diumumkannya identitas para tersangka.
Perkara ini mulai menjadi sorotan setelah tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak pada 25–29 April 2025. Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Sehari setelah rangkaian penggeledahan, tepatnya 30 April 2025, KPK mengumumkan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan. Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardhika, juga mengonfirmasi bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, identitas mereka belum diumumkan kepada publik.
Pada 22 Mei 2025, KPK turut menyampaikan estimasi awal kerugian negara dalam perkara tersebut sekitar Rp40 miliar. Angka itu didasarkan pada analisis awal terhadap dokumen yang disita penyidik.
Rumah Pribadi Ria Norsan Pernah Digeledah KPK
Perhatian terhadap perkara ini juga tidak terlepas dari rangkaian penggeledahan yang pernah dilakukan KPK terhadap sejumlah tempat yang berkaitan dengan Ria Norsan.
Pada 24–25 September 2025, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi, yakni rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalbar, serta kediaman pribadi Ria Norsan di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Erlangga, Kota Pontianak.
Penggeledahan tersebut dibenarkan langsung oleh Ria Norsan saat memberikan keterangan kepada awak media pada 26 September 2025. Ia menyebut penyidik mencari dokumen dan berkas yang berkaitan dengan proyek jalan di Kabupaten Mempawah.
Norsan mengungkapkan, penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah dilakukan sehari sebelumnya. Setelah itu, penyidik mendatangi rumah pribadinya di Gang Erlangga, kemudian melanjutkan penggeledahan ke rumah dinas Gubernur Kalbar.
Saat penggeledahan berlangsung di rumah pribadinya, Norsan mengaku sedang berada di kantor.
Ia juga menjelaskan bahwa penyidik membawa koper kosong yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan pakaian bekas miliknya yang akan disedekahkan. Menurutnya, koper tersebut bukan berisi dokumen atau barang bukti yang diamankan KPK.
Terkait statusnya dalam perkara tersebut, Norsan saat itu menegaskan dirinya masih berstatus sebagai saksi. Ia mengaku telah beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik KPK.
"Sampai hari ini status saya masih sebagai saksi. Karena pada 2018 saya menjabat sebagai Bupati Mempawah, jadi saya dimintai keterangan. Saya welcome, apa yang ditanya saya jawab," ucapnya dalam konferensi pers pada September 2025.
Dalam keterangannya saat itu, Norsan menyebut tahun 2018 ketika menjelaskan proyek jalan yang menjadi perhatian penyidik. Pernyataan tersebut merupakan keterangan langsung yang disampaikan Norsan dalam konferensi pers.
Sementara itu, perkara dugaan korupsi yang menjadi sorotan dalam pemberitaan ini berkaitan dengan proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam pada tahun anggaran 2015.
KPK Disorot, MAKI Ancam Tempuh Praperadilan
Seiring berjalannya waktu, lambannya perkembangan perkara mulai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, kasus tersebut berkaitan dengan proyek infrastruktur yang dikerjakan ketika Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.
Ekspektasi publik terhadap penuntasan perkara sempat meningkat setelah KPK mengumumkan penyidikan dan penetapan tersangka. Namun, perkembangan berikutnya dinilai belum memberikan kepastian yang diharapkan masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan, KPK menyampaikan bahwa proses penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung. Jawaban serupa juga disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ketika dikonfirmasi pada Kamis (2/4/2026).
"Masih proses penghitungan kerugian keuangan negaranya," katanya.
Lambannya penanganan perkara tersebut turut mendapat perhatian Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, bahkan menyatakan tidak akan segan menempuh langkah hukum apabila perkara itu menunjukkan tanda-tanda berhenti di tengah jalan.
Dalam wawancara yang dimuat KALBARONLINE.com pada awal April 2026, Boyamin telah mendesak KPK memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses penyidikan.
"Prinsipnya, penanganan perkara korupsi, apalagi KPK pasti saya kawal. Termasuk yang Mempawah. Kalau nanti mangkrak ya akan saya laporkan ke dewan pengawas (Dewas KPK), maupun saya gugat praperadilan. Apalagi ini sudah penyidikan, harusnya cepat," tegas Boyamin saat dikonfirmasi.
Menurutnya, penanganan perkara yang terlalu lama tanpa perkembangan yang jelas dapat memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat. Ia juga mengkhawatirkan munculnya dugaan intervensi atau penyalahgunaan wewenang apabila perkara tersebut terus berlarut-larut.
"Kalau berlama-lama ya bisa merusak kepercayaan masyarakat, khawatirnya juga ada dugaan permainan-permainan, maka ya kita meminta supaya KPK mempercepat prosesnya, memperjelas perkara ini, menetapkan tersangkanya, dan segera melakukan upaya paksa misalnya menahan dan dibawa ke pengadilan," terangnya.
Meski demikian, Boyamin menegaskan pengawalan yang dilakukan MAKI tidak ditujukan kepada individu tertentu. Menurutnya, perhatian utama organisasi tersebut adalah proses hukum atas dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.
"Siapa pun itu, saya tidak melihat orang per orang, karena saya selama ini ya fokus melihat peristiwanya, dugaan korupsinya, pelakunya kita serahkan kepada KPK. Seperti dalam kasus kuota haji, saya tidak pernah menuduh Gus Yaqut korupsi, tapi peristiwa korupsinya yang saya laporkan, saya kawal dan saya gugat praperadilan ketika mangkrak, begitu," jelasnya.
MAKI, lanjut Boyamin, menyerahkan sepenuhnya penentuan tersangka kepada penyidik KPK selama didasarkan pada prosedur hukum yang berlaku. Ia menilai, apabila minimal dua alat bukti telah terpenuhi, proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab harus dilanjutkan.
"Jadi dalam kasus Mempawah saya tidak melihat orangnya siapa, kita serahkan sepenuhnya ke KPK dengan minimal kecukupan dua alat bukti dan pemenuhan unsur, maka siapapun itu ya harus diproses hukum," tegasnya.
Saut Situmorang Pertanyakan Lamanya Penghitungan Kerugian Negara
Sorotan serupa datang dari Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang. Dalam wawancara yang dimuat KALBARONLINE.com pada awal April 2026, Saut mempertanyakan lamanya proses penghitungan kerugian negara yang selama itu menjadi penjelasan KPK.
"Memang duitnya berapa triliun sih? Susah banget ngitungnya!" sergah Saut saat dimintai tanggapan.
Menurut Saut, perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan jalan sehingga proses penghitungan kerugian negara semestinya tidak membutuhkan waktu terlalu panjang.
"Itu kan hanya pembangunan jalan kan? Kalau menurut saya sih kalau untuk itu, perhitungan negaranya itu terlalu lama, sampai hampir satu tahun begitu," lanjutnya.
Saut juga mempertanyakan proses penghitungan yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan pengalamannya selama bertugas di KPK, proses penghitungan kerugian negara dalam perkara tertentu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan.
"Tapi saya nggak tau ya apa BPKP-nya sibuk atau apa. Ya kalau bisa jangan dilama-lamain, karena ini kan jadi perhatian masyarakat di sana. Menurut saya nggak mesti terlalu lama ya, kalau mereka punya waktu 6 bulan saja sudah bisa. Lagian itu kan tinggal konfirmasi APBN-nya, oh benar ada, kemudian peruntukannya gimana, terus mereka akan menghitung input atau outputnya berapa, sehingga jadinya berapa lama," terang Saut.
Ia juga menyinggung pemeriksaan anggaran oleh lembaga pemeriksa keuangan yang dilakukan secara berkala. Menurutnya, pemeriksaan terhadap proyek pembangunan jalan dapat menjadi salah satu bahan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan.
"Kalau membangun jalan kan dilihat, malah diukur itu kedalaman aspalnya dan segala macamnya. Harusnya sudah bisa diketahui ada kerugian atau tidak. Kalau BPK bilang tidak ada kerugian tapi BPKP bilang ada kerugian, itu (malah) jadi menarik kan," katanya.
Saut menilai, proses penghitungan yang terlalu lama perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penanganan perkara.
"Kalau berlama-lama artinya ada proses yg tidak baik dalam pelaksanaannya," katanya.
Saut mengaku memiliki kedekatan dengan Kalimantan Barat, baik melalui hubungan profesional maupun pertemanan. Ia mengatakan masih memiliki keluarga yang tinggal di daerah tersebut sehingga ikut mengikuti perkembangan persoalan di Kalbar, termasuk perkara dugaan korupsi proyek jalan Mempawah.
Ia berharap KPK tetap memberikan perhatian terhadap penanganan perkara korupsi di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat.
"Pesan saya lagi ke teman-teman di KPK harus memperhatikan daerah lah, kasihan teman-teman di daerah itu bagaimana jalan itu jadi urat nadi ekonomi masyarakat, dan KPK sejauh ini kita berterima kasih juga, karena memang sejak kita dulu (masih di KPK) mengenai infrastruktur ini jadi perhatian khusus," katanya.
Saut juga menyinggung penanganan perkara yang melibatkan kepala daerah di wilayah lain. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar pejabat di daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan pembangunan.
"Kemarin di Medan juga kan ada dugaan yang melibatkan gubernurnya, itu kita juga minta ditindaklanjuti terus, agar kemudian aparat-aparat di daerah lebih berhati-hati, agar masyarakat bisa lebih menikmati pembangunan, kalau tidak, nanti apa yang disampaikan presiden hanya jadi omon-omon saja kan," timpalnya.
Lebih jauh, Saut meminta KPK tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika politik yang mungkin menyertai perkara tersebut. Ia berharap penyidik tetap bekerja berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
"Kita tau ini juga ada framing-framing politik di belakangnya, masyarakat juga tau, KPK harus confidence (percaya diri) di situ, partai politik yang bersangkutan kan juga sudah bilang, presidennya juga bilang juga kan, 'akan saya kejar ke Antartika'. Jadi KPK-nya jangan sampai kedinginan lalu pulang. Kejar sampai dapat lah, kalau ndak negara kan rugi," katanya.
Ia juga menilai KPK perlu lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penyidikan kepada media di daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana perkara tersebut telah ditangani.
"Belum diumumkan tersangkanya (sejauh ini), itu harus dipertanyakan juga sebenarnya. Kalau sudah dalam penyidikan dia harus transparan, siapa? Sebenarnya tidak ada alasan KPK untuk tidak menjelaskan ke teman-teman media di daerah. Di sana banyak saudara saya juga kan di situ. Walaupun kerjaan saya banyak di Jakarta, saya akan selalu siapkan waktu saya untuk menjawab pertanyaan temen-teman media di Kalbar," katanya.
Desakan dari MAKI dan kritik Saut tersebut kembali menempatkan penanganan perkara dugaan korupsi proyek jalan Mempawah dalam sorotan. Publik kini menanti kejelasan perkembangan penyidikan, termasuk hasil penghitungan kerugian negara dan langkah hukum berikutnya dari KPK. (Tim)