Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 03 Desember 2025 |
KALBARONLINE.com - Situasi Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) atau efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai sangat berpengaruh dengan program pembangunan di daerah, termasuk yang menjadi usulan masyarakat tidak bisa direalisasikan.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Kapuas Hulu, Kuswandi berharap kondisi ini bisa normal kembali pada tahun 2027.
"Sehingga apa yang diusulkan yang menjadi aspirasi masyarakat kepada kami bisa diakomodir seperti tahun tahun sebelumnya," katanya pada saat reses di Jalan Ahmad Dogom, Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Rabu (03/12/2025)
Kuswandi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kapuas Hulu ini menjelaskan, bahwa reses ini wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD dan merupakan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut terkait efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat, kata dia, tentunya turut berpengaruh kepada kegiatan anggota DPRD.
"Pada kesempatan reses ini, perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak baik-baik saja, yakni adanya efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tentunya pada tahun 2026 berimplikasi dengan usulan masyarakat," terangnya.
"Maka dari itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena efisiensi anggaran inilah yang berpengaruh juga kepada kegiatan kami sebagai anggota DPRD," ungkapnya.
Kuswandi berharap, masyarakat bisa memahami situasi keuangan negara, dan semoga kondisi ini segera pulih.
"Saya berpikir mungkin dibalik ini tentu ada langkah serta startegi lain dari Pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran seperti untuk program MBG, Koperasi Merah Putih serta program strategis lainya," kata Kuswandi.
Ia juga berharap, agar kegiatan reses ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ia mengajak masyarakat berdoa agar kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa ini segera berlalu.
"Sekali lagi saya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu daerah pemilihan satu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pada tahun 2026 nanti belum bisa sepenuhnya mengakomodir semua aspirasi maupun usulan dari masyarakat, karena efek dan dampak dari efisiensi anggaran tersebut," tutur Kuswandi. (Haq)
KALBARONLINE.com - Situasi Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) atau efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai sangat berpengaruh dengan program pembangunan di daerah, termasuk yang menjadi usulan masyarakat tidak bisa direalisasikan.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Kapuas Hulu, Kuswandi berharap kondisi ini bisa normal kembali pada tahun 2027.
"Sehingga apa yang diusulkan yang menjadi aspirasi masyarakat kepada kami bisa diakomodir seperti tahun tahun sebelumnya," katanya pada saat reses di Jalan Ahmad Dogom, Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Rabu (03/12/2025)
Kuswandi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kapuas Hulu ini menjelaskan, bahwa reses ini wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD dan merupakan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut terkait efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat, kata dia, tentunya turut berpengaruh kepada kegiatan anggota DPRD.
"Pada kesempatan reses ini, perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak baik-baik saja, yakni adanya efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tentunya pada tahun 2026 berimplikasi dengan usulan masyarakat," terangnya.
"Maka dari itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena efisiensi anggaran inilah yang berpengaruh juga kepada kegiatan kami sebagai anggota DPRD," ungkapnya.
Kuswandi berharap, masyarakat bisa memahami situasi keuangan negara, dan semoga kondisi ini segera pulih.
"Saya berpikir mungkin dibalik ini tentu ada langkah serta startegi lain dari Pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran seperti untuk program MBG, Koperasi Merah Putih serta program strategis lainya," kata Kuswandi.
Ia juga berharap, agar kegiatan reses ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ia mengajak masyarakat berdoa agar kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa ini segera berlalu.
"Sekali lagi saya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu daerah pemilihan satu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pada tahun 2026 nanti belum bisa sepenuhnya mengakomodir semua aspirasi maupun usulan dari masyarakat, karena efek dan dampak dari efisiensi anggaran tersebut," tutur Kuswandi. (Haq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini