Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 05 Desember 2025 |
KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara terbuka meluapkan kekecewaannya setelah merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis di Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia mengaku tidak dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan daerah dan jarang berkomunikasi dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
“Paling hanya bersalaman di suatu tempat acara. Sudah begitu saja. Duduk sama-sama. Tidak pernah diajak bicara bagaimana ini Pak Wagub pembangunan Provinsi Kalbar, bagaimana kita mengatur anggaran. Semua tidak pernah diajak bicara. Jadi saya sampaikan, saya tidak pernah dilibatkan sama sekali,” ujar Krisantus, Kamis (4/12/2025) malam.
Menurutnya, bahkan dalam pembahasan APBD—hal paling strategis dalam pemerintahan—ia tidak pernah dilibatkan sama sekali.
“Saya tidak pernah ikut dalam pembahasan APBD. Tahu-tahu APBD sudah diketok. Semestinya, segala sesuatu dibicarakan bersama,” kesalnya.
Krisantus juga menegaskan bahwa hubungan dengan Ria Norsan tidak memiliki masalah personal. Namun, ia merasa diposisikan negatif seolah menjadi dalang berbagai isu di pemerintah.
“Bicara hubungan, saya biasa-biasa saja. Karena saya menganggap tidak bermasalah. Kecuali beliau yang merasa bermasalah. Menganggap saya ini biang kerok. Menganggap saya dalang dan sebagainya. Sementara saya tidak pernah melakukan sesuatu. Jadi ini yang terjadi selama ini,” jelasnya.
Wagub mengaku menjalankan semua tugasnya seperti biasa dan selalu berpikir positif. Ia menilai kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur sejatinya satu kesatuan.
“Dalam surat suara saja keduanya jadi satu. Tapi pemerintah sekarang seperti masa lalu. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur hanya pukul gong, pidato, salam, makan, ceramah. Itu bukan kerja konkret dalam memajukan Kalbar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pola pemerintahan yang tidak kolaboratif akan berdampak pada pembangunan daerah, terutama inovasi pendapatan dan terobosan ekonomi daerah.
Dicap Biang Kerok
Kekecewaan mendalam muncul ketika Krisantus dituding sebagai pelapor kasus dugaan korupsi proyek jalan yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BP2TD Mempawah yang ditangani Polda Kalimantan Barat yang menyeret nama Ria Norsan.
“Di berita-beritakan banyak menyatakan ada kasus hukum dan sebagainya. Dia bilang saya yang melaporkan. Itu fitnah. Saya tidak tahu apa itu BP2TD, apa itu proyek jalan. Hanya karena dianggap kalau Gubernur jatuh maka Wagub naik. Itu undang-undang, bukan Krisantus,” tegasnya.
Ia menyebut, dua kali mendengar langsung tudingan sebagai biang kerok di forum terbuka.
“Sebelum pelantikan dan saat Kongres Partai Hanura. Dibilang saya dalangnya, A1. Itu sebenarnya pencemaran nama baik. Kalau mau dilaporkan sebenarnya bisa,” tutupnya. (Red)
KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara terbuka meluapkan kekecewaannya setelah merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis di Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia mengaku tidak dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan daerah dan jarang berkomunikasi dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
“Paling hanya bersalaman di suatu tempat acara. Sudah begitu saja. Duduk sama-sama. Tidak pernah diajak bicara bagaimana ini Pak Wagub pembangunan Provinsi Kalbar, bagaimana kita mengatur anggaran. Semua tidak pernah diajak bicara. Jadi saya sampaikan, saya tidak pernah dilibatkan sama sekali,” ujar Krisantus, Kamis (4/12/2025) malam.
Menurutnya, bahkan dalam pembahasan APBD—hal paling strategis dalam pemerintahan—ia tidak pernah dilibatkan sama sekali.
“Saya tidak pernah ikut dalam pembahasan APBD. Tahu-tahu APBD sudah diketok. Semestinya, segala sesuatu dibicarakan bersama,” kesalnya.
Krisantus juga menegaskan bahwa hubungan dengan Ria Norsan tidak memiliki masalah personal. Namun, ia merasa diposisikan negatif seolah menjadi dalang berbagai isu di pemerintah.
“Bicara hubungan, saya biasa-biasa saja. Karena saya menganggap tidak bermasalah. Kecuali beliau yang merasa bermasalah. Menganggap saya ini biang kerok. Menganggap saya dalang dan sebagainya. Sementara saya tidak pernah melakukan sesuatu. Jadi ini yang terjadi selama ini,” jelasnya.
Wagub mengaku menjalankan semua tugasnya seperti biasa dan selalu berpikir positif. Ia menilai kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur sejatinya satu kesatuan.
“Dalam surat suara saja keduanya jadi satu. Tapi pemerintah sekarang seperti masa lalu. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur hanya pukul gong, pidato, salam, makan, ceramah. Itu bukan kerja konkret dalam memajukan Kalbar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pola pemerintahan yang tidak kolaboratif akan berdampak pada pembangunan daerah, terutama inovasi pendapatan dan terobosan ekonomi daerah.
Dicap Biang Kerok
Kekecewaan mendalam muncul ketika Krisantus dituding sebagai pelapor kasus dugaan korupsi proyek jalan yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BP2TD Mempawah yang ditangani Polda Kalimantan Barat yang menyeret nama Ria Norsan.
“Di berita-beritakan banyak menyatakan ada kasus hukum dan sebagainya. Dia bilang saya yang melaporkan. Itu fitnah. Saya tidak tahu apa itu BP2TD, apa itu proyek jalan. Hanya karena dianggap kalau Gubernur jatuh maka Wagub naik. Itu undang-undang, bukan Krisantus,” tegasnya.
Ia menyebut, dua kali mendengar langsung tudingan sebagai biang kerok di forum terbuka.
“Sebelum pelantikan dan saat Kongres Partai Hanura. Dibilang saya dalangnya, A1. Itu sebenarnya pencemaran nama baik. Kalau mau dilaporkan sebenarnya bisa,” tutupnya. (Red)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini