“TAK GUNE!” kata budak Pontianak. Gambaran untuk KPK saat ini. Kehadirannya, bukan menurunkan korupsi, justru sebaliknya. Korupsi sudah jadi budaya, selangkah lagi menjadi local wisdom. Nah, kali ini saya mau melindas KPK yang sok-sokan jagoan jadi pemberantas koruptor. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Nuan bayangkan! Kita punya lembaga megah bernama KPK. Gedungnya merah putih kinclong Rp 315 miliar. Rutan dalam rumah biar nggak diselundupin polisi, anggaran 2025 cuma Rp 1,036 triliun (dipotong lagi 201 miliar gara-gara Inpres hematnya Pak Prabowo), tapi hasilnya? Korupsi malah naik level kayak main Mobile Legends dari Epic langsung Mythic Glory dalam semalam. Skor Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak menunjukkan perbaikan berarti. Stagnan, alias korupsi tetap merajalela.
OTT tahun ini memang banyak. Ada Gubernur Riau minta fee 5%, Bupati Ponorogo jual jabatan, Bupati Kolaka Timur baru 6 bulan jabat udah kena, Wamen Ketenagakerjaan yang dulu anti koruptor kok malah jadi koruptor, Hasto Kristiyanto, pejabat LPEI, Bank BJB, PUPR Sumut, Taspen, ASDP, wah rame kayak pasar malam. Tapi begitu masuk pengadilan, tiba-tiba jadi drama komedi paling murahan. Contoh termutakhir, Ira Puspadewi, eks Dirut ASDP, divonis 4,5 tahun karena bikin negara boncos Rp 1,25 triliun gara-gara beli perusahaan overpriced.
Hakimnya sendiri ada yang dissenting opinion bilang “ini bukan korupsi, ini cuma salah beli barang di Shopee pakai duit negara”. Belum sempat Ira nangis di rutan, Pak Prabowo langsung keluarin Keppres 25 November 2025. “Bebas, dik, pulang, mandi, ganti baju, terus kerja lagi ya.” KPK cuma bisa ngelus dada. “Kami belum terima suratnya, Pak.” Empat hari kemudian masih bilang gitu. Kayak nunggu Gojek yang salah alamat padahal driver udah di depan rumah.
Oh iya, sambil nunggu surat rehabilitasi Ira yang entah nyasar ke mana, kita sempat disuguhi drama nasional lain yang jauh lebih penting. Tumbler limited edition Anita Dewi (penumpang biasa KRL rute Tanah Abang-Rangkasbitung) hilang dari cooler bag-nya yang ketinggalan di gerbong wanita pada 24 November 2025 pukul 19.00 WIB. Tumbler merek Tuku seharga Rp 300 ribu itu lenyap, Anita curhat di Threads tuding petugas PT KAI @commuterline "ketidaktanggung jawab", netizen heboh, tagar #JusticeForTumblerAnita trending 12 jam, dan boom, 26 November 2025 KAI langsung mencopot Asdo Artriviyanto, Dirut KAI Commuter. Informasi ini, anggap saja iklan, tak ada hubungannya dengan KPK.
Pindah ke Medan. Anak buah Bobby Nasution, si Topan Obaja, kena OTT gara-gara proyek jalan Rp231,8 miliar yang anggarannya digeser 6 kali lewat Pergub ditandatangani langsung Bobby. Hakim Khamozaro Waruwu dengan wajah serius bilang ke jaksa KPK. “Panggil dong Gubernurnya, kan dia yang tanda tangan, dia yang tinjau lokasi bareng anak buahnya naik mobil off-road sambil disambut spanduk warga.” Jawaban KPK? Anteng. “Enggak ada indikasi keterlibatan Pak Bobby, Yang Mulia.” Hakimnya sampai ngasih nasihat ke saksi, “Jangan takut kehilangan jabatan, jawab jujur.” Eh malah rumah hakimnya kebakaran tengah hari beberapa minggu kemudian. Kebetulan? Ya Tuhan kalau ini kebetulan, berarti Indonesia lagi sial banget.
Di tempat lain, Mardani H. Maming, terpidana 10 tahun suap tambang, sempat jadi bendahara PBNU. Pas lagi panik mau ditangkap KPK, dia parkirin Rp100 miliar duit haram ke rekening PBNU dua hari sebelum jadi tersangka, timingnya pas banget kayak film action. Audit internal bocor, PBNU chaos, tapi KPK? Santuy. “Kami tunggu laporan resmi dulu.” PPATK udah merah lampu, KPK masih hijau lampu tidur.
Sementara itu di Mempawah, KPK rajin banget geledah 16 lokasi, tangkap pejabat dinas PU yang jabatannya kecil-kecil, kerugian ratusan miliar juga, tapi begitu jejaknya nyampe ke eks Bupati yang sekarang jadi Gubernur Kalbar, tiba-tiba alat deteksi KPK kayak kehabisan batre. "KPK kerewak," kata budak Sambas.
Kesimpulannya apa, wak? KPK itu sekarang kayak tukang kebun yang rajin nyanyi “hajar koruptor” sambil motong rumput liar di halaman depan, tapi membiarkan pohon jati korupsi gede banget di belakang rumah tumbuh subur berbuah triliunan tiap musim. Tumbler Anita Dewi hilang? Langsung eksekusi petugas KAI, penumpangnya ikut kena getah, KAI bilang "prosedur", tapi drama viralnya bikin dua orang kehilangan kerjaan. Triliunan negara lenyap? Sabar ya, lagi nunggu surat presiden, lagi nunggu timing politik yang pas, lagi nunggu mood pimpinan.
Makanya wajar kalau orang-orang di X rame-rame teriak “Bubarkan KPK!” Bukan karena kita benci KPK, tapi karena kita sudah terlalu sering dibohongin sama drama yang sama berulang-ulang selama 23 tahun. Gedung megah, seragam keren, OTT tiap bulan, konferensi pers heboh, terus ujung-ujungnya direhabilitasi presiden, dilepas hakim, atau “tidak cukup bukti”. KPK sekarang bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Namanya harus diganti jadi Komisi Pencari Konten. Konten buat pansos, konten buat anggaran, konten biar orang masih pura-pura percaya kalau negara ini serius mau bersih.
Muak belum? Kalau belum, tunggu kasus berikutnya. Pasti ada lagi yang lebih absurd. Mungkin besok ada petugas KAI yang dipecat gara-gara kopi tumpah di tumbler, sementara koruptor triliunan pulang naik jet pribadi.
Salam dari rakyat yang capek bayar pajak buat gaji pegawai KPK yang kerjaannya cuma bikin kita muak setiap hari, dan buat beli tumbler baru buat Anita Dewi tentunya.
Penulis: Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani.
