KALBARONLINE.com – Warga Dusun Sulup Permai, Desa Ulak Muid, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bergerak cepat membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah mereka.

Apresiasi tersebut disampaikan Alek Sanderia, warga Dusun Sulup Permai yang juga menjabat sebagai Sekretaris DAD Kecamatan Tanah Pinoh Barat. Ia berterima kasih kepada pemerintah daerah, aparat keamanan, pihak perusahaan, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat yang bersama-sama turun ke lapangan untuk memadamkan api.

Secara khusus, Alek menyampaikan penghargaan kepada Bupati Melawi, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, BPBD Kabupaten Melawi, PT AKM/Mukri Plantation, Polsek Kotabaru, Koramil Kotabaru, Camat Tanah Pinoh Barat beserta jajaran, Camat Tanah Pinoh, Sekretaris Desa Ulak Muid, serta seluruh warga Dusun Sulup Permai dan pihak lain yang turut membantu.

“Saya Alek Sanderia menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kesigapan rekan-rekan semua yang telah membantu memadamkan api yang melahap wilayah Dusun Sulup Permai, Desa Ulak Muid, Kecamatan Tanah Pinoh Barat,” ujar Alek kepada Redaksi Wartamelawi.com, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama selama kurang lebih dua hari berturut-turut. Kesigapan berbagai pihak dinilai sangat membantu warga, terutama dalam mencegah api kembali meluas dan mengancam permukiman.

“Kami sangat bersyukur api akhirnya benar-benar dapat dipadamkan. Selama kurang lebih dua hari, semua pihak bersama-sama membantu warga di lapangan. Kami sebagai warga tentu tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan,” katanya.

Alek mengatakan, bantuan dari pemerintah, aparat, perusahaan, maupun masyarakat memiliki arti besar bagi warga Dusun Sulup Permai. Menurutnya, penanganan karhutla tidak akan berjalan maksimal tanpa kerja sama dan kepedulian berbagai pihak.

“Kami yakin tanpa bantuan Bapak dan Ibu serta instansi lainnya, penanganan ini tidak akan berjalan dengan baik. Bantuan yang diberikan sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi kami sebagai warga Dusun Sulup Permai,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman dan memberikan dukungan selama penanganan karhutla berlangsung.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu. Mungkin tidak semua bisa saya sebutkan satu per satu, tetapi kami sangat menghargai seluruh bantuan, tenaga, waktu dan kepedulian yang telah diberikan untuk masyarakat Sulup Permai,” tambahnya.

Sebelumnya, kebakaran di kawasan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran warga karena api berpotensi meluas dan mendekati permukiman. Kondisi medan serta keterbatasan sumber air menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman.

Berkat sinergi pemerintah, aparat keamanan, pihak perusahaan, dan masyarakat, api akhirnya dapat dikendalikan dan dipadamkan. Warga berharap koordinasi serta kesiapsiagaan bersama terus dipertahankan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api di wilayah sekitar.

Alek kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan.

“Semoga segala bantuan dan kebaikan Bapak-Ibu semua mendapat balasan yang setimpal. Sekali lagi, atas nama warga Dusun Sulup Permai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tutupnya. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 14 hari ke depan.

Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi penanganan karhutla menunjukkan sejumlah wilayah masih memerlukan pengawasan dan penanganan di lapangan. Kondisi kualitas udara serta potensi cuaca kering juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Perpanjangan status tanggap darurat ditetapkan Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam rapat evaluasi penanganan karhutla di Posko Terpadu Penanganan Karhutla, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, Selasa (29/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat, TNI, Polri, BMKG, KPH, relawan, serta unsur terkait lainnya.

Bupati mengatakan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil setelah mendengarkan laporan Kepala Posko, paparan Kepala BPBD, serta masukan dari berbagai instansi teknis dan unsur yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan karhutla di Kabupaten Melawi masih harus dilanjutkan. Kondisi kualitas udara masih menjadi perhatian, sementara sejumlah titik dan wilayah membutuhkan pengawasan serta tindakan di lapangan.

Hujan yang telah turun juga dinilai belum cukup untuk memastikan ancaman kebakaran benar-benar berakhir. Prakiraan BMKG mengenai kondisi kering yang masih berlanjut turut menjadi pertimbangan dalam menjaga kesiapsiagaan.

“Keputusan hari ini terutama didasarkan pada kejadian, dampak, dan kebutuhan penanganan yang masih berlangsung. Perpanjangan ini harus menghasilkan tindakan yang lebih terarah, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan,” tegas Bupati.

Berdasarkan ringkasan laporan penanganan karhutla BPBD Kabupaten Melawi periode Januari hingga 28 September 2026, tercatat sebanyak 49 laporan atau penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas terdampak mencapai 5.473,808 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan.

Kecamatan Pinoh Utara tercatat sebagai wilayah dengan luas terdampak terbesar, yakni 3.189 hektare. Selanjutnya Kecamatan Nanga Pinoh dengan 963,008 hektare dan Kecamatan Belimbing seluas 670 hektare.

Kemudian Belimbing Hulu tercatat 200 hektare, Ella Hilir 198 hektare, Tanah Pinoh 98 hektare, Pinoh Selatan 74 hektare, Menukung 68 hektare, dan Sayan 13,8 hektare.

Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

Untuk mendukung penanganan karhutla, Pemerintah Kabupaten Melawi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pada masa tanggap darurat pertama selama 76 hari.

Selain itu, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp10 miliar yang direncanakan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran, peralatan pemadaman, tangki air, mobil operasional, alat kesehatan, serta bantuan sembako.

Bantuan tersebut dialokasikan melalui enam perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kebutuhan masing-masing. Bupati meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran maupun bantuan berjalan tepat sasaran, terkoordinasi, tercatat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati juga menginstruksikan evaluasi lanjutan pada hari ketujuh masa perpanjangan dan kembali dilakukan sebelum hari ke-14.

Dalam evaluasi tersebut, BPBD diminta menyampaikan perkembangan penanganan, kondisi yang telah terkendali, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi terkait status penanganan selanjutnya.

Apabila terjadi perubahan situasi, keputusan akan disesuaikan berdasarkan bukti dan kondisi terbaru di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah pusat dan provinsi, DPRD, TNI dan Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga masyarakat.

Kontribusi tersebut mencakup upaya pemadaman, pemantauan, pelayanan kesehatan, serta pendampingan warga terdampak.

Bupati juga mengajak masyarakat Kabupaten Melawi berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari kegiatan pembakaran yang dapat memicu kebakaran, menjaga lingkungan sekitar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap yang mencurigakan.

“Perpanjangan tanggap darurat ini adalah waktu kerja yang harus digunakan sebaik-baiknya. Saya meminta seluruh unsur bergerak secara terpadu, melaporkan keadaan dengan jujur, dan menempatkan keselamatan warga serta petugas sebagai prioritas,” tutupnya.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi kembali menerapkan Belajar dari Rumah (BDR) bagi seluruh satuan pendidikan akibat kondisi kualitas udara yang masih terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 37 Tahun 2026 yang ditetapkan di Nanga Pinoh pada 25 September 2026. BDR diberlakukan selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 September 2026.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PKBM hingga lembaga pendidikan lainnya, baik negeri maupun swasta.

Selama BDR, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari jarak jauh dengan menyesuaikan kondisi sekolah dan akses peserta didik. Satuan pendidikan juga diminta tidak memberikan tugas secara berlebihan serta meniadakan kegiatan peserta didik di luar ruangan.

Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik.

“Pelaksanaan Belajar dari Rumah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan di tengah kondisi kualitas udara yang masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” ujar Bupati.

Ia meminta seluruh satuan pendidikan melaksanakan kebijakan tersebut dengan tetap memastikan proses pembelajaran berjalan efektif.

“Kami berharap seluruh pihak dapat melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab. Proses pendidikan harus tetap berjalan, namun kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Pemkab Melawi akan terus memantau perkembangan kualitas udara. Apabila kondisi telah membaik dan dinyatakan aman untuk pembelajaran tatap muka, kebijakan BDR akan disesuaikan berdasarkan pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan perusahaan perkebunan memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesinya.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., saat meninjau langsung lokasi karhutla di areal PT Citra Mahkota bersama tim gabungan serta Satgas Sosialisasi Penanganan Karhutla dari Mabes TNI.

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi terkini sekaligus memastikan langkah pemadaman dan pencegahan perluasan kebakaran telah dilakukan secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Lokasi yang ditinjau antara lain kawasan perbatasan Desa Tanjung Beringin dengan Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, serta Desa Nanga Mentoba, Kecamatan Ella Hilir.

Usai peninjauan, rombongan melanjutkan pertemuan di Kantor PT Citra Mahkota di kawasan perkebunan Desa Sungai Mentoba. Pertemuan tersebut dihadiri Estate Manager PT CMA 1, jajaran perusahaan, camat, serta kepala desa dari wilayah terdampak.

Malin menegaskan, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola areal konsesinya, termasuk menyiapkan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai dalam menghadapi ancaman karhutla.

“Perusahaan harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat penanganan di lapangan. Jangan sampai api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.

Ia meminta perusahaan melakukan pemantauan secara rutin terhadap titik-titik rawan, memastikan ketersediaan sumber air, mengoptimalkan peralatan pemadaman, serta menyiagakan regu pemadam kebakaran perusahaan.

Selain pemadaman, perusahaan juga diminta melakukan pembasahan secara berkelanjutan pada lokasi yang telah terbakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya kembali titik api, terutama pada lahan yang mudah terbakar.

Malin juga menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Menurutnya, upaya penanggulangan karhutla tidak cukup dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Pencegahan harus menjadi perhatian utama melalui patroli rutin, deteksi dini, sosialisasi, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan memperkuat komunikasi dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Dukungan tersebut tidak hanya berupa keterlibatan dalam pemadaman, tetapi juga membantu desa terdampak menyediakan peralatan, air bersih, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Ketua Tim Sosialisasi Penanggulangan Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Luqman Arief, mengatakan kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan berdasarkan laporan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam mencegah kebakaran kembali terjadi. Dukungan perusahaan kepada masyarakat sekitar juga dinilai penting, khususnya dalam penyediaan kebutuhan yang menunjang penanganan karhutla.

Di sisi lain, masyarakat kembali diingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan, terutama dalam kondisi cuaca panas dan kering yang membuat api sangat mudah menyebar.

Estate Manager PT CMA 1, Mansur, mengatakan perusahaan telah melakukan upaya pemadaman secara maksimal, termasuk melakukan pemadaman hingga malam hari.

Namun, proses penanganan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca yang panas dan kering serta keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran.

Ia mengatakan, untuk memperkuat penanganan, perusahaan tengah menyiapkan sumber air cadangan. Mobilisasi personel dan peralatan juga terus dilakukan meski kondisi sejumlah areal cukup sulit dijangkau.

Mansur menambahkan, perusahaan akan membantu desa-desa terdampak, termasuk melalui dukungan sarana dan prasarana untuk pencegahan maupun penanggulangan karhutla. Perusahaan juga mengklaim terus berkoordinasi dengan masyarakat dalam proses pemadaman dan pengendalian api.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus diukur dari respons nyata di lapangan, bukan hanya melalui peninjauan dan dokumentasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.

Jawaban pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (9/9/2026).

Membacakan sambutan Bupati Melawi, Paulus mengatakan peninjauan dan dokumentasi tetap diperlukan untuk asesmen, verifikasi, penentuan kebutuhan operasi, serta pertanggungjawaban. Namun, hal tersebut tidak boleh menggantikan tindakan pemadaman.

“Ketika api berada di kebun, ladang, atau mendekati permukiman, masyarakat membutuhkan kehadiran, peralatan, dan tindakan,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan karhutla, Pemkab Melawi telah menyiapkan sekitar 180 personel gabungan dari delapan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Penguatan juga dilakukan melalui pembentukan satuan tugas di tingkat kecamatan, pelibatan pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dunia usaha.

Pemkab Melawi juga mendorong dukungan sarana dan prasarana bagi MPA melalui Perubahan APBDes 2026 apabila memungkinkan atau diprogramkan secara lebih terencana melalui APBDes Tahun Anggaran 2027.

Paulus menambahkan, paradigma penanggulangan karhutla akan terus diarahkan dari pola reaktif menjadi preventif, dari pendekatan terpusat menjadi berbasis wilayah, serta dari kerja sektoral menjadi kerja kolaboratif.

Langkah yang diperkuat meliputi pemantauan titik panas, pemetaan wilayah rawan, patroli dan deteksi dini, percepatan laporan masyarakat, respons awal, penguatan MPA, serta keterlibatan dunia usaha.

Selain penanganan kebakaran, Pemkab Melawi juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat karhutla.

Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, masker, posko kesehatan, dan rumah oksigen di seluruh kecamatan.

Perkembangan penyakit yang berkaitan dengan dampak karhutla, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, juga terus dipantau setiap hari.

Dalam rapat tersebut, Paulus juga menyampaikan sejumlah jawaban pemerintah atas masukan fraksi DPRD terkait perubahan APBD 2026.

Untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menegaskan peningkatan pendapatan tidak boleh semata-mata dilakukan dengan menambah beban masyarakat.

Upaya tersebut akan ditempuh melalui perbaikan tata kelola pemungutan, peningkatan efektivitas dan efisiensi, penguatan pengawasan, serta pengembangan sumber pendapatan yang potensial, legal dan berkelanjutan.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Melawi berkomitmen melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kondisi infrastruktur, aksesibilitas wilayah, manfaat bagi masyarakat, dan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ruas jalan dan jembatan yang menjadi akses utama menuju pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sentra pertanian dan perkebunan, serta wilayah yang masih terbatas konektivitasnya akan menjadi perhatian dalam penentuan skala prioritas.

Perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, antara lain pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan penerima bantuan iuran, pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan persampahan.

Terkait persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, Pemkab Melawi telah mengajukan permohonan penambahan kuota kepada Pertamina. Pemerintah juga membentuk tim satuan tugas pengawasan dan penertiban bersama TNI-Polri serta perangkat daerah terkait.

Berdasarkan usulan 2026, Kabupaten Melawi mengajukan kuota Pertalite sebanyak 45.336 kiloliter dan Solar sebanyak 33.370 kiloliter. Adapun kuota yang disetujui masing-masing sebanyak 25.396 kiloliter untuk Pertalite dan 22.720 kiloliter untuk Solar.

Pemkab Melawi juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2026 tentang Upaya Pengendalian Ketersediaan, Penyaluran, dan Kewajaran Harga BBM dalam Menghadapi Musim Kemarau.

Pengawasan lapangan mulai dilaksanakan pada 8 September 2026 di tiga SPBU dalam Kota Nanga Pinoh. Pengawasan mencakup jalur antrean, batas maksimal pembelian, dan pencegahan pembelian berulang.

Pembelian Pertalite dibatasi maksimal lima liter untuk sepeda motor dan 30 liter untuk mobil.

Pemerintah turut meminta pelaku usaha menjaga kewajaran dan keterjangkauan harga Pertalite di tingkat masyarakat. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemberian izin atau pengakuan legalitas terhadap penjualan BBM oleh pihak yang tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan.

Mengenai LPG tiga kilogram, pemerintah telah melakukan pengecekan terhadap agen untuk memastikan stok, distribusi dan stabilitas harga. Permohonan penambahan kuota juga telah disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat.

Pengawasan terhadap agen dan pangkalan akan terus ditingkatkan agar LPG bersubsidi diterima masyarakat yang berhak serta mencegah penimbunan, permainan harga dan distribusi yang tidak tepat sasaran.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan.

Pemerintah juga melaksanakan monitoring ke pasar, agen dan distributor serta menyiapkan anggaran operasi pasar.

Sementara terkait persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an di Kecamatan Pinoh Utara, progres pembangunan tribun utama telah mencapai sekitar 85 persen. Penanganan akses jalan menuju lokasi mencapai sekitar 80 persen dan saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.

Seluruh pekerjaan infrastruktur pendukung, khususnya tribun utama dan akses jalan menuju lokasi MTQ, ditargetkan selesai paling lambat pada minggu pertama Oktober 2026.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan air bersih, peningkatan pelayanan listrik, harga tandan buah segar kelapa sawit, pelayanan kesehatan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan fiskal daerah, Bupati memastikan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan pembiayaan utang diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Melawi.

Defisit dalam Perubahan APBD 2026 telah diperhitungkan secara hati-hati dan terukur serta mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah menganalisis kemampuan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang daerah.

“Pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah akan terus mendorong percepatan kegiatan agar program yang telah dianggarkan dapat diselesaikan sesuai target waktu,” jelasnya.

Paulus berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.

KALBARONLINE.com - Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) memperkuat kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi.

Hal tersebut disampaikan Dadi saat memimpin rapat koordinasi bersama perusahaan pemegang HGU yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Posko Karhutla BPBD Kabupaten Melawi, Senin (7/9/2026).

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Melawi Malin, Kepala BPBD Kabupaten Melawi Daniel, serta Tim Satgas Penanganan Karhutla.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Melawi memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya perusahaan yang memiliki wilayah usaha di Kabupaten Melawi, dalam menghadapi periode rawan karhutla.

Bupati Dadi menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perusahaan dan seluruh elemen yang memiliki peran di lapangan.

“Karhutla merupakan persoalan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, BPBD, Satgas Karhutla hingga masyarakat harus memiliki komitmen yang sama untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara cepat,” ujar Bupati Melawi.

Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas sebelum kebakaran meluas. Karena itu, perusahaan pemegang HGU diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, serta mekanisme respons cepat apabila ditemukan titik api di wilayah kerja maupun kawasan sekitarnya.

“Kita tidak boleh menunggu sampai api membesar. Deteksi dini, pemantauan dan respons cepat harus menjadi perhatian bersama. Ketika ada indikasi kebakaran, segera dilakukan langkah penanganan agar tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi antara perusahaan dengan Posko Karhutla dan Tim Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Melawi.

Informasi terkait munculnya titik api maupun kondisi di lapangan diharapkan segera disampaikan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu.

“Koordinasi harus terus berjalan. Jangan sampai ada keterlambatan informasi ketika terjadi kebakaran. Kita ingin setiap kejadian bisa segera diketahui dan ditangani bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi Malin turut menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan seluruh pihak menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan melakukan penanganan setelah kebakaran meluas.

“Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Perusahaan harus memastikan wilayahnya dalam kondisi terpantau dan memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran,” ujar Malin.

Kepala BPBD Kabupaten Melawi bersama Tim Satgas Penanganan Karhutla juga terus memantapkan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Sinergi dengan perusahaan pemegang HGU dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah mendorong perusahaan meningkatkan pengawasan wilayah, memperkuat sistem deteksi dini, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman.

Selain itu, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin solid sehingga proses pencegahan, pemantauan, pemadaman, dan pendinginan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif.

Bupati Melawi berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Komitmen perusahaan, menurutnya, tidak hanya diperlukan saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam menjaga wilayah masing-masing agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal.

“Yang kita harapkan bukan hanya rapat dan koordinasi, tetapi ada tindakan nyata di lapangan. Semua pihak harus bergerak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis Karhutla di Kabupaten Melawi dapat dicegah dan ditangani dengan lebih baik,” pungkas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan pemegang HGU, aparat, Satgas Karhutla, dan masyarakat akan terus diperkuat dalam menghadapi ancaman karhutla Tahun 2026.

KALBARONLINE.com - Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa menegaskan, kebijakan APBD Perubahan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat sejumlah program prioritas daerah, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Dadi didampingi Wakil Bupati Malin saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Melawi tentang Perubahan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).

Kegiatan yang biasanya berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Melawi tersebut dialihkan ke Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi karena ruang paripurna sedang dalam proses rehabilitasi.

Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa beserta seluruh anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi, serta pihak terkait lainnya.

Di hadapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Melawi, Bupati Dadi menjelaskan APBD Perubahan merupakan bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan dengan perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan anggaran mampu menjawab berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Melawi.

“APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kita arahkan untuk memperkuat program-program prioritas daerah. Salah satunya adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan, selain peningkatan pelayanan publik dan program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” tegas Bupati Dadi.

Persoalan karhutla menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, perekonomian, serta berbagai sektor kehidupan lainnya.

Bupati mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha hingga masyarakat.

“Penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan sinergi TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya penanganan karhutla juga harus lebih mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi.

“Kita ingin penanganan Karhutla dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan sampai dengan penanganan ketika terjadi kebakaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan respons di lapangan dapat semakin cepat dan efektif,” katanya.

Selain penanganan karhutla, peningkatan pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam arah kebijakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Melawi berkomitmen agar anggaran yang tersedia dapat mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Anggaran daerah harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Kita ingin pelayanan publik semakin baik, semakin cepat, mudah diakses dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat,” jelasnya.

Bupati menegaskan penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran dengan memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat dan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program dan kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah,” ungkap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadi berharap proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Kabupaten Melawi dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

Ia menyampaikan Pemerintah Kabupaten Melawi terbuka terhadap berbagai masukan dan saran dari DPRD dalam rangka menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.

“Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik, konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah tentu sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari DPRD untuk menyempurnakan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini,” tutur Bupati.

Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan APBD dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Melawi.

“Yang paling penting adalah bagaimana APBD Perubahan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung target pembangunan Kabupaten Melawi. Eksekutif dan legislatif harus terus bersinergi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.

Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026 tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Melawi berharap berbagai program prioritas dapat dilaksanakan secara optimal, terutama dalam memperkuat penanganan karhutla, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

Keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat desa.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa saat melakukan monitoring sekaligus sosialisasi penanganan Karhutla bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kecamatan Sayan, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Wakapolres Melawi, jajaran TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, kepala desa, perusahaan, tenaga kesehatan serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Camat Sayan Angga Pareira memaparkan perkembangan Karhutla di wilayahnya. Berdasarkan pendataan hingga 2 September 2026, luas lahan terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 126 hektare.

Kebakaran tersebar di hampir seluruh wilayah Kecamatan Sayan, dengan luasan masing-masing lokasi berkisar antara dua hingga lima hektare. Beberapa wilayah yang tercatat memiliki titik panas cukup banyak di antaranya Desa Nanga Raku, Nanga Pak dan Madya Raya.

Angga mengatakan upaya pemadaman secara bersama-sama mulai menunjukkan hasil. Sebanyak 10 titik api berhasil dipadamkan. Dalam tiga hari terakhir juga tidak kembali terdeteksi titik panas di wilayah Kecamatan Sayan berdasarkan informasi pemantauan yang diterima pihaknya.

“Berkat kerja sama Satgas dan dukungan masyarakat, sebanyak 10 titik api telah dinyatakan padam. Dalam tiga hari terakhir, berdasarkan informasi pemantauan yang kami terima, juga tidak ditemukan lagi titik panas di Kecamatan Sayan,” lapornya.

Untuk mempercepat respons apabila kembali terjadi kebakaran, Satgas Kecamatan Sayan telah membagi wilayah penanganan ke dalam empat areal.

Penanganan di setiap areal melibatkan unsur BPBD, Koramil, Polsek, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat serta perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi.

Kesiapan tersebut juga ditunjang berbagai sarana pendukung, mulai dari mesin pompa air, kendaraan operasional, tangki air, sumber air milik perusahaan, sumur bor hingga mesin pompa berukuran kecil milik masyarakat.

Pemerintah kecamatan juga melakukan inventarisasi terhadap sejumlah sumber air yang masih dapat dimanfaatkan sebagai cadangan apabila terjadi kebakaran di wilayah permukiman maupun lahan.

Di hadapan jajaran pemerintah desa, Bupati Melawi menekankan penanganan Karhutla tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun aparat.

Pemerintah desa, menurutnya, harus mengambil peran lebih besar karena memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat dan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Bupati meminta setiap desa membangun kesiapsiagaan melalui pembentukan Satgas Karhutla dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dengan demikian, ketika muncul indikasi kebakaran, langkah penanganan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu bantuan dari tingkat kabupaten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa tidak sepenuhnya bergantung pada personel TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni. Ketersediaan sumber daya dan peralatan di tingkat desa dinilai penting untuk mempercepat penanganan.

Bupati selanjutnya meminta pemerintah desa yang masih memiliki ruang dalam anggaran ketahanan pangan mempertimbangkan dukungan terhadap pengadaan peralatan penanganan Karhutla dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan anggaran.

Peralatan yang diperlukan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, seperti mesin pompa air, selang, tangki penampungan air dan perlengkapan pendukung lainnya.

Untuk penyusunan APBDes 2027, Bupati meminta desa mulai mempersiapkan alokasi anggaran untuk pengadaan sedikitnya satu paket peralatan pemadam kebakaran.

“Kalau masih ada anggaran yang memungkinkan, silakan digunakan untuk mendukung pembelian peralatan. Pada APBDes 2027, desa wajib menganggarkan pengadaan alat pemadam. Kita sedang menghadapi keadaan darurat sehingga peralatan di tingkat desa harus tersedia,” ujarnya.

Menurut Bupati, pengadaan peralatan pemadam merupakan bentuk investasi kesiapsiagaan. Peralatan tersebut tidak hanya berguna ketika terjadi Karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali untuk menghadapi berbagai situasi darurat yang membutuhkan penanganan kebakaran.

Ia menilai ancaman Karhutla saat ini harus mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lahan.

Musim kemarau yang berkepanjangan turut memengaruhi ketersediaan air, sektor pertanian, kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan hingga roda perekonomian.

Bupati menyebut debit air di sejumlah sungai mulai mengalami penurunan. Kondisi itu berpotensi menjadi kendala dalam proses pemadaman apabila musim kering berlangsung lebih lama, mengingat air merupakan salah satu kebutuhan utama dalam operasi penanganan kebakaran.

“Kalau satu bulan lagi tidak turun hujan, kondisinya akan semakin berat. Sumber air mulai menipis dan sejumlah sungai sudah mulai mengering. Karena itu, kita harus melakukan langkah pencegahan sejak sekarang,” katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, Bupati mengimbau masyarakat untuk sementara waktu mengurangi atau menunda kegiatan pembakaran lahan dan ladang sampai kondisi cuaca kembali lebih aman.

Ia menegaskan, imbauan tersebut bukan bermaksud menghentikan aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan. Penundaan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan sulit dikendalikan.

“Saya meminta untuk ditunda dahulu, bukan melarang. Tunggu sampai kondisi kembali normal. Dalam situasi seperti sekarang, api sangat mudah merambat dan sulit dikendalikan,” tegasnya.

Bupati juga meminta berbagai kegiatan masyarakat yang menggunakan api atau berpotensi menimbulkan kerumunan ditinjau kembali selama masa darurat. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan upaya pengendalian bencana harus menjadi pertimbangan utama seluruh pihak.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI wilayah Kabupaten Melawi Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto menilai penanganan Karhutla harus dilakukan melalui kerja bersama yang terintegrasi.

Upaya tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan tindakan pemadaman ketika api sudah muncul. Langkah pencegahan harus dibangun sejak awal melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan kawasan rawan, patroli, pemantauan cuaca serta peningkatan kesiapan personel dan sarana pendukung.

Pemerintah desa, lanjutnya, memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut. Selain paling dekat dengan masyarakat, aparat desa juga lebih memahami kondisi wilayah, jalur akses, lokasi rawan kebakaran dan keberadaan sumber air di lingkungannya.

Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI juga mengingatkan agar kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika memasuki puncak musim kemarau.

Penyediaan peralatan, peningkatan kemampuan personel, patroli dan sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menegaskan Kabupaten Melawi saat ini telah berada dalam status tanggap darurat Karhutla. Dengan kondisi tersebut, seluruh unsur diminta meningkatkan kecepatan respons dan memperkuat koordinasi di lapangan.

“Ini bukan lagi tahap kewaspadaan atau siaga, tetapi sudah tanggap darurat. Kalau sudah tanggap darurat, akselerasi penanganan harus lebih cepat. Kita membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat,” ujarnya.

Kompol Aang menyarankan camat, Danramil, Kapolsek dan kepala desa segera menindaklanjuti pembentukan Satgas Karhutla serta Masyarakat Peduli Api di masing-masing desa.

Keberadaan TNI dan Polri diharapkan dapat memperkuat pemerintah desa dalam menyusun pola penanganan yang jelas, termasuk mekanisme pelaporan dan pengerahan bantuan ketika terjadi kebakaran.

Ia menjelaskan sistem penanganan harus berjalan secara berjenjang. Ketika kebakaran muncul, Satgas di tingkat desa harus menjadi unsur pertama yang melakukan tindakan.

Jika kondisi di lapangan tidak mampu ditangani, laporan segera diteruskan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan dukungan tambahan.

Apabila kekuatan di tingkat kecamatan masih belum memadai, penanganan dapat ditingkatkan ke tingkat kabupaten dan selanjutnya diteruskan ke provinsi sesuai kebutuhan.

Selain kesiapan personel, ia meminta pemerintah kecamatan bersama TNI-Polri, pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat memperkuat patroli serta deteksi dini.

Setiap indikasi pembakaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri. Kita harus menyamakan persepsi dan langkah. Perusahaan yang berada di wilayah ini juga harus dilibatkan untuk membantu peralatan, personel maupun sumber air,” pesannya.

Monitoring dan sosialisasi di Kecamatan Sayan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Melawi memperkuat kesiapan menghadapi ancaman Karhutla.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI-Polri, dunia usaha dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat respons sekaligus mencegah kebakaran meluas.

Dengan kesiapan personel, ketersediaan peralatan, pemetaan sumber air serta keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat desa, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat ditekan.

KALBARONLINE.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, hingga akhir Agustus 2026 diperkirakan telah berdampak terhadap lahan seluas sekitar 155 hektare.

Karhutla tersebut terjadi di Desa Nanga Tikan dan Desa Beloyang. Kondisi ini menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI ke Kecamatan Belimbing Hulu, Jumat (4/9/2026).

Rombongan dipimpin Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., didampingi Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Lukman Arif dan Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana. Rombongan diterima di Kantor Camat Belimbing Hulu yang sekaligus dimanfaatkan sebagai Posko Karhutla.

Camat Belimbing Hulu Kostantinus Borong memaparkan perkembangan karhutla di wilayahnya. Ia menyebutkan, kebakaran di Desa Nanga Tikan pertama kali diketahui pada Jumat (29/8/2026) sekitar pukul 03.00 WIB.

Api terlihat dari kawasan sisi jalan yang menghubungkan antardesa. Hingga kunjungan berlangsung, kobaran api di Desa Nanga Tikan masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Berdasarkan pendataan sementara pemerintah kecamatan, area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 150 hektare. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit dan karet yang dikelola masyarakat.

Sementara itu, karhutla di Desa Beloyang dengan luas sekitar lima hektare telah berhasil ditangani dan dipadamkan. Pemerintah kecamatan tetap melakukan pemantauan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali muncul.

“Kondisi api di Desa Nanga Tikan hingga saat ini masih aktif. Kepala desa harus memimpin penanganan secara langsung di lapangan bersama seluruh unsur terkait,” ujar Kostantinus.

Selain dua lokasi tersebut, pemerintah kecamatan menemukan titik api baru di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Dinamika Kapuas, tepatnya di sekitar jalur poros utama. Lokasi tersebut terus dipantau untuk mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke wilayah lain.

Kostantinus mengatakan, karakter wilayah Belimbing Hulu yang banyak terdiri dari kawasan perbukitan membuat proses pemadaman tidak mudah. Kondisi tersebut diperparah kemarau panjang yang menyebabkan ketersediaan sumber air semakin terbatas.

“Upaya pemadaman terkendala minimnya ketersediaan air akibat kemarau panjang. Kekeringan ini tidak hanya menghambat penanganan karhutla, tetapi juga menyebabkan masyarakat di seluruh Kecamatan Belimbing Hulu mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pemerintah kecamatan bersama unsur Muspika telah membentuk posko siaga bencana. Sosialisasi kepada masyarakat juga diperkuat dengan melibatkan pemerintah desa, media sosial, tempat ibadah, serta berbagai sarana komunikasi yang mudah dijangkau warga.

Pemerintah Kecamatan Belimbing Hulu juga telah mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran melalui APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027. Penambahan fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan respons cepat apabila terjadi kebakaran.

Wakil Bupati Melawi Malin menegaskan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun relawan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha.

“Hari ini kita berbicara mengenai bencana. Tundalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bakar-membakar, baik untuk membuka ladang maupun kebun. Sumber api dapat muncul karena faktor disengaja ataupun tidak disengaja,” tegas Malin.

Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati selama kondisi cuaca panas dan kemarau masih berlangsung.

“Membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan sisa api pembakaran di kawasan hutan dan perkebunan dapat berdampak fatal. Karena itu, kita harus meningkatkan kehati-hatian dan kepedulian bersama,” lanjutnya.

Malin juga menyoroti dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih. Menurutnya, kekeringan menimbulkan persoalan berlapis karena selain memperbesar potensi kebakaran, kondisi tersebut juga menghambat pemadaman dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mengajak pemerintah kecamatan dan desa, TNI-Polri, masyarakat, perusahaan, serta unsur lainnya memperkuat koordinasi dan gotong royong menghadapi kondisi tersebut.

Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Lukman Arif menekankan strategi pemadaman tidak hanya berfokus pada lokasi api, tetapi juga harus diarahkan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak meluas menuju permukiman maupun wilayah berisiko tinggi.

Menurutnya, setiap tindakan pemadaman harus memperhitungkan arah angin dan penyebaran api, karakteristik medan, keselamatan personel, serta perlindungan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.

“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, ketersediaan peralatan, sumber air, dan dukungan anggaran. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran meluas,” ujarnya.

Brigjen TNI Lukman Arif juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung kepada relawan. Seluruh unsur memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kapasitas masing-masing, termasuk pemerintah, TNI-Polri, pemerintah desa, perusahaan, serta masyarakat.

Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menyampaikan Satgas Karhutla telah dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Ia meminta seluruh kepala desa memastikan keberadaan dan kesiapan Satgas Karhutla di wilayah masing-masing.

Belimbing Hulu, lanjutnya, memiliki karakter wilayah yang perlu mendapatkan perhatian karena sebagian kawasannya berupa perbukitan. Aktivitas masyarakat yang berpotensi menghasilkan sumber api juga perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat selama kondisi kemarau.

“Kami meminta aktivitas warga seperti berburu, memancing, hingga pendakian bukit yang memicu pembuatan api unggun dihentikan sementara demi mencegah munculnya titik api baru,” katanya.

Kompol Aang juga mengingatkan dampak asap kebakaran terhadap kesehatan masyarakat. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Karena itu, Satgas Karhutla di tingkat desa maupun kecamatan diminta aktif melakukan pemetaan wilayah rawan, memperkuat imbauan kepada warga, serta segera melaporkan perkembangan kondisi di lapangan kepada Satgas Kabupaten apabila membutuhkan dukungan tambahan personel maupun peralatan.

Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Melawi juga menyerahkan bantuan untuk mendukung operasional Posko Karhutla Kecamatan Belimbing Hulu berupa beras, paket kebutuhan pokok, serta bantuan uang tunai.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan personel dan relawan yang menjalankan tugas pemantauan maupun pemadaman di lapangan, terutama di tengah kondisi kemarau dan keterbatasan sumber daya air.

Pemkab Melawi kembali mengingatkan masyarakat untuk sementara waktu menunda aktivitas pembakaran yang berpotensi memunculkan api. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin.

Dengan kondisi karhutla yang masih terjadi dan ketersediaan air yang semakin terbatas, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat pencegahan dan penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas serta dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau.

Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan sosialisasi pencegahan serta penanganan Karhutla bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kecamatan Pinoh Selatan, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan yang dipimpin Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa itu merupakan lanjutan dari agenda serupa di Kecamatan Ella Hilir dan Menukung.

Monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi potensi Karhutla.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kecamatan dan desa didorong memperkuat sistem deteksi dini. Setiap indikasi munculnya titik api diminta segera diinformasikan kepada unsur terkait agar dapat ditangani sebelum kebakaran meluas.

Camat Pinoh Selatan H. Siswanto mengatakan kondisi geografis wilayah menjadi salah satu tantangan dalam penanganan Karhutla. Jarak antardesa, akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan peralatan serta ketersediaan sumber air menjadi sejumlah kendala yang harus diperhitungkan dalam operasi pemadaman.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah kecamatan terus membangun koordinasi dengan pemerintah desa, TNI-Polri, tenaga kesehatan, masyarakat peduli api dan unsur lainnya.

Pemerintah desa juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap wilayah masing-masing, terutama kawasan yang memiliki potensi lebih tinggi mengalami kebakaran saat kondisi cuaca kering.

Siswanto menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan karena mereka berada paling dekat dengan lokasi kejadian dan dapat mengetahui lebih cepat ketika muncul indikasi kebakaran.

Sementara itu, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa meminta seluruh pihak mengutamakan pencegahan. Menurutnya, keterlambatan mengambil tindakan dapat membuat api semakin sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan kering dan sumber air mulai terbatas.

“Jangan menunggu api menjadi besar baru kita bergerak. Begitu ada titik api, segera lakukan langkah awal, laporkan dan koordinasikan dengan seluruh unsur terkait,” tegas Bupati.

Bupati secara khusus meminta camat dan kepala desa di Kecamatan Pinoh Selatan meningkatkan kesiapan di wilayah masing-masing.

Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan, yakni memastikan keberadaan Satgas Karhutla hingga tingkat desa dengan melibatkan perangkat desa, masyarakat, relawan serta unsur TNI-Polri.

Menurutnya, Satgas desa harus memiliki pola kerja yang jelas. Tidak hanya personel yang disiapkan, tetapi juga pembagian tugas, jalur komunikasi dan pelaporan, daftar anggota yang dapat dikerahkan, serta data kawasan rawan kebakaran dan sumber air.

“Saya minta pemerintah desa bersama masyarakat membangun kesiapsiagaan. Kenali wilayah yang rawan, petakan sumber air dan siapkan orang-orang yang dapat segera bergerak apabila terjadi kebakaran,” ujarnya.

Selain kesiapan personel, Bupati meminta masyarakat mengambil langkah pencegahan dalam aktivitas sehari-hari. Ia mengimbau kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar untuk sementara ditunda selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Menurutnya, penundaan tersebut bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan. Namun, kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar.

Penguatan sarana pemadam juga menjadi perhatian Pemkab Melawi. Pemerintah desa diminta mulai mempersiapkan pengadaan peralatan pemadam dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Sementara bagi desa yang masih memiliki ruang anggaran dan memungkinkan melakukan penyesuaian, pengadaan peralatan dasar untuk penanganan Karhutla diminta menjadi salah satu prioritas.

Bupati menilai keberadaan peralatan di tingkat desa penting karena jarak menuju lokasi kejadian dan kondisi medan sering menjadi hambatan ketika petugas harus menunggu bantuan dari luar wilayah.

“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI wilayah Kabupaten Melawi Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto menekankan pentingnya membangun sistem penanganan yang terintegrasi.

Menurutnya, upaya menghadapi Karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memetakan daerah rawan, melaksanakan patroli, memantau perkembangan cuaca hingga memastikan kesiapan personel dan perlengkapan.

Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi penting dalam strategi pencegahan. Aparat desa dinilai lebih memahami kondisi wilayah, termasuk akses menuju kawasan tertentu, karakter masyarakat serta keberadaan sumber air yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran.

Selain membentuk Satgas Karhutla, desa juga perlu memiliki mekanisme komunikasi dan pelaporan yang mudah dipahami seluruh unsur. Informasi mengenai titik api harus disampaikan sesegera mungkin agar pengerahan personel maupun peralatan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin parah.

Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI mengingatkan kesiapsiagaan tidak boleh hanya muncul ketika musim kemarau tiba. Penyiapan personel dan peralatan, patroli, sosialisasi serta pemetaan kawasan rawan harus menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus.

“Pencegahan merupakan langkah yang paling penting. Apabila semua unsur bergerak sejak awal dan masyarakat memiliki kesadaran yang sama, risiko kebakaran besar dapat ditekan,” ungkap perwakilan Tim Mabes TNI.

Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menyatakan kesiapan Polri untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur lainnya dalam mencegah serta menangani Karhutla.

Menurutnya, langkah pencegahan akan tetap dikedepankan melalui sosialisasi dan edukasi. Namun, apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran atau dilakukan secara sengaja, kepolisian akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.

Kompol Aang mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan api, khususnya ketika melakukan kegiatan pembersihan maupun pembukaan lahan. Dalam kondisi kering, api yang semula kecil dapat dengan cepat menjalar apabila disertai angin.

“Mari bersama-sama menjaga wilayah kita. Jangan melakukan pembakaran sembarangan dan segera laporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin,” imbaunya.

Ia juga meminta masyarakat maupun pemerintah desa tidak menunda penyampaian informasi apabila menemukan potensi kebakaran. Laporan dapat disampaikan melalui Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah kecamatan, BPBD maupun unsur lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan Karhutla.

Kecepatan informasi menjadi faktor penting agar personel dan peralatan dapat segera diarahkan menuju lokasi sebelum api meluas.

Monitoring dan sosialisasi di Kecamatan Pinoh Selatan diharapkan memperkuat kesamaan langkah seluruh unsur dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan Satgas, pemetaan daerah rawan, identifikasi sumber air, patroli serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan Karhutla yang cepat dan efektif.

Dengan kesiapan yang dimulai dari tingkat desa, potensi kebakaran diharapkan dapat dikendalikan sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.