KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus diukur dari respons nyata di lapangan, bukan hanya melalui peninjauan dan dokumentasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.

Jawaban pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (9/9/2026).

Membacakan sambutan Bupati Melawi, Paulus mengatakan peninjauan dan dokumentasi tetap diperlukan untuk asesmen, verifikasi, penentuan kebutuhan operasi, serta pertanggungjawaban. Namun, hal tersebut tidak boleh menggantikan tindakan pemadaman.

“Ketika api berada di kebun, ladang, atau mendekati permukiman, masyarakat membutuhkan kehadiran, peralatan, dan tindakan,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan karhutla, Pemkab Melawi telah menyiapkan sekitar 180 personel gabungan dari delapan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Penguatan juga dilakukan melalui pembentukan satuan tugas di tingkat kecamatan, pelibatan pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dunia usaha.

Pemkab Melawi juga mendorong dukungan sarana dan prasarana bagi MPA melalui Perubahan APBDes 2026 apabila memungkinkan atau diprogramkan secara lebih terencana melalui APBDes Tahun Anggaran 2027.

Paulus menambahkan, paradigma penanggulangan karhutla akan terus diarahkan dari pola reaktif menjadi preventif, dari pendekatan terpusat menjadi berbasis wilayah, serta dari kerja sektoral menjadi kerja kolaboratif.

Langkah yang diperkuat meliputi pemantauan titik panas, pemetaan wilayah rawan, patroli dan deteksi dini, percepatan laporan masyarakat, respons awal, penguatan MPA, serta keterlibatan dunia usaha.

Selain penanganan kebakaran, Pemkab Melawi juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat karhutla.

Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, masker, posko kesehatan, dan rumah oksigen di seluruh kecamatan.

Perkembangan penyakit yang berkaitan dengan dampak karhutla, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, juga terus dipantau setiap hari.

Dalam rapat tersebut, Paulus juga menyampaikan sejumlah jawaban pemerintah atas masukan fraksi DPRD terkait perubahan APBD 2026.

Untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menegaskan peningkatan pendapatan tidak boleh semata-mata dilakukan dengan menambah beban masyarakat.

Upaya tersebut akan ditempuh melalui perbaikan tata kelola pemungutan, peningkatan efektivitas dan efisiensi, penguatan pengawasan, serta pengembangan sumber pendapatan yang potensial, legal dan berkelanjutan.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Melawi berkomitmen melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kondisi infrastruktur, aksesibilitas wilayah, manfaat bagi masyarakat, dan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ruas jalan dan jembatan yang menjadi akses utama menuju pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sentra pertanian dan perkebunan, serta wilayah yang masih terbatas konektivitasnya akan menjadi perhatian dalam penentuan skala prioritas.

Perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, antara lain pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan penerima bantuan iuran, pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan persampahan.

Terkait persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, Pemkab Melawi telah mengajukan permohonan penambahan kuota kepada Pertamina. Pemerintah juga membentuk tim satuan tugas pengawasan dan penertiban bersama TNI-Polri serta perangkat daerah terkait.

Berdasarkan usulan 2026, Kabupaten Melawi mengajukan kuota Pertalite sebanyak 45.336 kiloliter dan Solar sebanyak 33.370 kiloliter. Adapun kuota yang disetujui masing-masing sebanyak 25.396 kiloliter untuk Pertalite dan 22.720 kiloliter untuk Solar.

Pemkab Melawi juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2026 tentang Upaya Pengendalian Ketersediaan, Penyaluran, dan Kewajaran Harga BBM dalam Menghadapi Musim Kemarau.

Pengawasan lapangan mulai dilaksanakan pada 8 September 2026 di tiga SPBU dalam Kota Nanga Pinoh. Pengawasan mencakup jalur antrean, batas maksimal pembelian, dan pencegahan pembelian berulang.

Pembelian Pertalite dibatasi maksimal lima liter untuk sepeda motor dan 30 liter untuk mobil.

Pemerintah turut meminta pelaku usaha menjaga kewajaran dan keterjangkauan harga Pertalite di tingkat masyarakat. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemberian izin atau pengakuan legalitas terhadap penjualan BBM oleh pihak yang tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan.

Mengenai LPG tiga kilogram, pemerintah telah melakukan pengecekan terhadap agen untuk memastikan stok, distribusi dan stabilitas harga. Permohonan penambahan kuota juga telah disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat.

Pengawasan terhadap agen dan pangkalan akan terus ditingkatkan agar LPG bersubsidi diterima masyarakat yang berhak serta mencegah penimbunan, permainan harga dan distribusi yang tidak tepat sasaran.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan.

Pemerintah juga melaksanakan monitoring ke pasar, agen dan distributor serta menyiapkan anggaran operasi pasar.

Sementara terkait persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an di Kecamatan Pinoh Utara, progres pembangunan tribun utama telah mencapai sekitar 85 persen. Penanganan akses jalan menuju lokasi mencapai sekitar 80 persen dan saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.

Seluruh pekerjaan infrastruktur pendukung, khususnya tribun utama dan akses jalan menuju lokasi MTQ, ditargetkan selesai paling lambat pada minggu pertama Oktober 2026.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan air bersih, peningkatan pelayanan listrik, harga tandan buah segar kelapa sawit, pelayanan kesehatan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan fiskal daerah, Bupati memastikan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan pembiayaan utang diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Melawi.

Defisit dalam Perubahan APBD 2026 telah diperhitungkan secara hati-hati dan terukur serta mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah menganalisis kemampuan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang daerah.

“Pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah akan terus mendorong percepatan kegiatan agar program yang telah dianggarkan dapat diselesaikan sesuai target waktu,” jelasnya.

Paulus berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.