KALBARONLINE.com – Persoalan air PDAM yang menjadi payau dan terasa asin saat musim kekeringan kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendorong kajian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih lintas kabupaten/kota sebagai solusi jangka panjang.

Hal itu disampaikan Krisantus saat meninjau Instalasi Pengolahan Air Bersih PMI Kalbar AP81 di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Jalan Adisucipto, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).

Krisantus mengatakan persoalan air payau yang terjadi hampir setiap tahun tidak bisa terus ditangani dengan pola yang sama. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur air bersih.

“Langkah ke depan, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa bencana ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah ini, tetapi terjadi setiap tahun, yaitu air PDAM menjadi payau dan rasanya asin,” kata Krisantus.

Ia menyebut kondisi air yang lebih asin dari biasanya dapat mengganggu kebutuhan masyarakat dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan maupun peralatan rumah tangga.

“Kalau sekarang asinnya cukup terasa. Kalau biasanya memang asin, tetapi tidak terlalu seperti sekarang. Namun, jelas berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada peralatan-peralatan rumah tangga dan sebagainya. Mesin pompa juga menjadi cepat rusak,” ujarnya.

Karena itu, Krisantus meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar segera mengkaji kemungkinan pembangunan SPAM Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih di beberapa kabupaten/kota.

“Oleh sebab itu, ke depan saya meminta kepada Kepala Bapperida yang tadi juga hadir, tolong dibuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu PDAM regional yang bisa melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” tegasnya.

Menurut Krisantus, kajian tersebut juga harus mencakup pola pembiayaan serta kemungkinan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.

“Langkah konkretnya, tadi saya bilang kepada pemerintah, segera kaji bagaimana SPAM regional pemerintah provinsi. Apakah nanti kita sharing dengan kabupaten/kota atau kita perlu bantuan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur air bersih di Kalimantan Barat.

“Saya siap menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan bagaimana pusat juga peduli dengan bencana yang terjadi setiap tahun,” katanya.

Krisantus menilai anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk penanganan kondisi darurat perlu diimbangi dengan investasi infrastruktur jangka panjang.

“Daripada seperti sekarang, keluar anggaran hanya sekadar untuk menangani kondisi darurat, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang penyediaan air bersih, air yang tidak payau untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga mengapresiasi inovasi PMI Kalbar yang memanfaatkan air waduk untuk diolah menjadi air bersih melalui instalasi AP81.

“Pertama, saya mengapresiasi PMI yang sudah melakukan ekspansi. Biasanya kalau kita tahu, PMI itu pasti urusan darah, orang kekurangan darah, rumah sakit butuh darah, pasien butuh darah. Tetapi kali ini bukan hanya urusan darah, PMI juga menyediakan air bersih,” ujarnya.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah nyata PMI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

Peninjauan kemudian dirangkaikan dengan pelepasan armada truk tangki PMI yang membawa air hasil pengolahan AP81 untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Krisantus mengatakan air tersebut telah melalui proses pengolahan dan dapat dikonsumsi dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu.

“Air yang sudah diolah dan sudah jernih serta layak untuk dikonsumsi, dengan catatan dimasak terlebih dahulu. Jadi, air tersebut sudah dilepas untuk masyarakat yang memerlukan air,” katanya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Bantuan Pemerintah Jepang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tiba di Kalimantan Barat. Kapal JS Kunisaki membawa personel dan tiga helikopter CH-47 Chinook yang akan membantu operasi pemadaman karhutla di Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas bantuan tersebut. Ia mengatakan kapal beserta personelnya telah menempuh perjalanan selama 11 hari menuju Kalbar.

“Yang pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal beserta personelnya untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” kata Krisantus, Kamis (10/9/2026).

Menurut Krisantus, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan tersendiri karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut.

“Api tidak mudah padam karena lahan gambut. Api menjalar dari bawah dan sulit dipantau dengan mata,” ujarnya.

Ia mengatakan pemadaman membutuhkan kegigihan dan ketangguhan untuk memastikan api yang merayap di bawah permukaan gambut benar-benar padam.

Krisantus menyebut luas lahan yang terbakar di Kalbar telah mencapai sekitar 38 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 76 persen disebut telah berhasil dipadamkan, sedangkan 24 persen masih terdapat api yang harus ditangani.

“Ini tugas kita bersama,” tegasnya.

Selain karakteristik lahan gambut, Krisantus menyebut keterbatasan air juga menjadi kendala dalam pemadaman. Kondisi sejumlah sungai yang surut membuat air laut masuk ke aliran sungai.

“Kita juga kekurangan air untuk memadamkan api sehingga harus mengambil air dari jauh. Kondisi sekarang, air juga sudah asin,” katanya.

Untuk menentukan lokasi pemadaman, Krisantus mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BNPB berdasarkan titik api yang telah terdeteksi.

“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Itu sudah ada titik-titik api yang terdeteksi, yang 24 persen itu tadi,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta perusahaan dan pemilik hak guna usaha (HGU) tidak hanya menunggu pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menegaskan, pelaku usaha harus ikut aktif membantu upaya pemadaman karhutla di Kalbar, terlebih pemerintah pusat juga telah meminta korporasi mengambil peran dalam penanganan kebakaran.

“Kita harapkan juga para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU, ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam,” kata Krisantus, Jumat (11/9/2026).

Krisantus menilai, masih terdapat korporasi yang belum aktif membantu penanganan karhutla. Menurutnya, perusahaan yang berada di wilayah terdampak seharusnya ikut turun tangan, bukan sekadar menyaksikan upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

“Sehingga perusahaan juga kita minta untuk membantu, karena selama ini saya lihat hanya menonton,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sanksi bagi pemilik HGU yang tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak membantu penanganan karhutla.

Sanksi tersebut, kata Krisantus, bahkan dapat berujung pada pencabutan HGU.

“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” tegasnya.

Krisantus menyebut luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat telah mencapai sekitar 38 ribu hektare. Dari luasan tersebut, 76 persen disebut telah berhasil dipadamkan, sedangkan 24 persen lainnya masih terbakar.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk korporasi yang memiliki HGU.

“Ini tugas kita bersama,” katanya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, berharap pemerintah pusat melanjutkan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang dinilai telah memberikan dampak besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Harapan tersebut disampaikan Krisantus saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur jalan mengingat luas wilayah yang sangat besar dan banyaknya ruas jalan yang memerlukan penanganan.

"Program Inpres Jalan Daerah banyak membantu. Kita ketahui Kalbar ini memiliki panjang ruas jalan sekitar 1,11 kali Pulau Jawa, sehingga kondisi infrastruktur kita memang masih sangat memprihatinkan," kata Krisantus.

Ia menilai keberlanjutan Program Inpres Jalan Daerah, terutama untuk kawasan 3T di Kalimantan Barat, akan sangat membantu pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah.

"Dengan ditingkatkannya Inpres Jalan Daerah, khususnya untuk daerah 3T di Kalbar, tentu sangat membantu pemerintah provinsi dalam mengentaskan kerusakan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah," ujarnya.

Krisantus berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus berlanjut. Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperjuangkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.

Permintaan itu disampaikan Krisantus saat menerima kunjungan kerja Banggar DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai persoalan fiskal yang masih dihadapi daerah, mulai dari dana transfer daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembiayaan pegawai.

"Banyak sekali yang kami sampaikan, terutama terkait sumber daya alam Kalimantan Barat. Kami berharap dengan hadirnya Badan Anggaran DPR RI ke Kalbar, berbagai aspirasi daerah bisa diperjuangkan di tingkat pusat," kata Krisantus.

Ia menegaskan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kalimantan Barat seharusnya memperoleh porsi Dana Bagi Hasil yang sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

"Kami berharap dana transfer daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa lebih berkeadilan. Kalbar adalah daerah penghasil, tentu sangat lucu kalau DBH yang diterima tidak sesuai dengan hasil bumi yang keluar dari Kalbar," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Krisantus menyinggung daerah yang bukan penghasil sumber daya alam justru menerima porsi Dana Bagi Hasil yang dinilai lebih besar.

"Saya contohkan Jakarta, misalnya. Sebagai daerah yang bukan penghasil sumber daya alam, justru mendapat dana bagi hasil yang signifikan," katanya.

Selain persoalan DBH, Krisantus juga berharap Banggar DPR RI dapat memperjuangkan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami berharap belanja pegawai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terutama untuk PPPK, bisa dibiayai melalui APBN," ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat menyusun regulasi yang lebih jelas terkait tata kelola pemungutan pajak dan retribusi di sektor sumber daya alam. Menurutnya, masih terdapat tumpang tindih aturan antarkementerian yang menyulitkan pemerintah daerah.

"Kami berharap ada regulasi yang jelas sehingga tidak ada lagi tumpang tindih aturan antar kementerian. Dengan begitu ada kepastian hukum dan daerah bisa berinovasi dalam mengelola sumber daya alam sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih baik," tutup Krisantus. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menanggapi santai isu yang beredar di media sosial terkait proyek Jalan Tol Pontianak–Kijing yang disebut dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Krisantus, dibanding memperdebatkan status proyek tersebut, yang jauh lebih penting saat ini adalah memastikan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah dapat beroperasi secara maksimal.

Ia menilai, apabila aktivitas pelabuhan internasional itu meningkat dan arus kendaraan logistik semakin padat, kebutuhan pembangunan jalan tol akan terlihat dengan sendirinya.

"Kalau saya tidak menyinggung itu. Yang saya harapkan sekarang justru Pelabuhan Kijing segera beroperasi secara penuh. Dampaknya apa? Macet. Itu yang saya cari," kata Krisantus usai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, ketika aktivitas logistik menuju Pelabuhan Kijing sudah semakin ramai dan menimbulkan kemacetan, pemerintah pusat akan melihat langsung urgensi pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.

"Kalau sudah macet, tidak perlu diminta, jalan tol itu akan turun sendiri. Pemerintah pusat kalau sudah melihat kondisinya ramai dan padat, pasti akan datang sendiri. Saya yakin jalan tol itu akan dibangun nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, juga meluruskan informasi yang beredar mengenai proyek Jalan Tol Pontianak–Kijing.

Syarif menegaskan, kabar yang menyebut proyek tersebut dicoret dari daftar PSN tidak benar. Pasalnya, hingga saat ini Jalan Tol Pontianak–Kijing memang belum pernah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional karena masih berada pada tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Ia menjelaskan, usulan pembangunan jalan tol tersebut memang telah dibahas di Komisi V DPR RI. Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan fiskal negara serta peluang keterlibatan investor atau pihak ketiga.

Meski demikian, Syarif memastikan Jalan Tol Pontianak–Kijing tetap menjadi salah satu proyek infrastruktur yang penting karena akan mendukung konektivitas menuju Pelabuhan Kijing yang diproyeksikan sebagai salah satu pintu ekspor utama di Kalimantan Barat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menutup Kejuaraan Karate Pelajar INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Minggu (28/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Kalimantan Barat siap menjadi tuan rumah kejuaraan karate tingkat nasional.

Turnamen yang berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026, diikuti 1.084 atlet dari 46 kontingen yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selama kejuaraan, sebanyak 82 kelas dipertandingkan yang terdiri dari kategori open dan festival.

Krisantus mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembinaan atlet karate usia pelajar sekaligus mempererat silaturahmi antarperguruan karate di Kalimantan Barat.

"Kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet karate pelajar sekaligus mempererat silaturahmi antarperguruan karate di Kalimantan Barat," katanya.

Ia turut mengapresiasi seluruh panitia, perangkat pertandingan, pelatih, pendamping, serta semua pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan turnamen sehingga berlangsung lancar dan menjunjung tinggi sportivitas.

Menurut Krisantus, pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan agar karateka Kalimantan Barat mampu bersaing di tingkat nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana menggelar kejuaraan karate dengan skala yang lebih besar.

"Saya berpesan kepada seluruh karateka agar terus tekun berlatih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana menyelenggarakan kejuaraan karate berskala lebih besar. Ketika nantinya kita menjadi tuan rumah kejuaraan nasional, saya berharap atlet-atlet Kalimantan Barat mampu menunjukkan prestasi terbaik dan tidak kalah di rumah sendiri," ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan terhadap pembinaan olahraga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Menurutnya, prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan generasi muda.

Krisantus berharap kejuaraan ini mampu melahirkan bibit-bibit atlet karate berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun internasional.

"Prestasi olahraga tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, dukungan yang kuat, serta semangat pantang menyerah," tutupnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendorong masuknya investasi yang tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, serta pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri forum Your Gateway to Investing in Indonesia di Jakarta, Selasa (13/01/2026).

Forum ini menjadi upaya Pemprov Kalbar dalam menarik minat investor dengan mempromosikan potensi investasi daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang strategis pertemuan antara investor asal Tiongkok (Cina) dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, guna memperkuat kerja sama investasi lintas negara.

“Ini bisa dikatakan sebagai pertemuan antara dua negara, yakni investor Cina dengan Indonesia, dan ini merupakan peluang besar yang harus kita sambut,” ujar Krisantus.

Dalam forum tersebut, Krisantus memaparkan berbagai potensi investasi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa investasi yang masuk harus memberikan nilai ekonomis tinggi bagi kemajuan daerah.

Lebih lanjut, Krisantus menekankan bahwa investasi yang diharapkan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Kita ingin investasi yang masuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kalimantan Barat,” tegasnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut juga berharap para investor yang berinvestasi di Kalimantan Barat dapat menghormati dan mengikuti kearifan lokal yang ada di daerah.

“Budaya dan kearifan lokal harus kita lestarikan. Ini berlaku bagi seluruh investasi di Kalimantan Barat, termasuk kendaraan operasional yang digunakan agar berpelat Kalimantan Barat. Kami terbuka dan menyambut baik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk datang dan bersama-sama mengkaji potensi ekonomi yang berdampak langsung pada pembangunan daerah,” harap Krisantus.

Selain itu, Krisantus menekankan pentingnya investasi yang berwawasan lingkungan. Ia mencontohkan praktik pengelolaan pariwisata di Jawa Barat yang menjadikan keindahan hutan sebagai aset jangka panjang melalui upaya pelestarian lingkungan.

“Saya ingin Kalimantan Barat juga memelihara hutannya. Investasi yang masuk harus ramah lingkungan. Silakan datang ke Kalimantan Barat, mari kita bangun kerja sama yang baik,” pintanya.

Sementara itu, Advisor to vOffice Group, Sandiaga Salahuddin Uno, menyambut baik terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan China. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membawa investasi ke Kalimantan Barat sekaligus mendorong transfer inovasi dan teknologi.

“Semoga kerja sama ini terus ditingkatkan dan membawa investasi ke Kalimantan Barat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen sesuai harapan Bapak Presiden,” ujar Sandiaga.

Ia menambahkan, layanan vOffice beserta ekosistemnya siap membantu investor dan pelaku usaha dari China maupun berbagai negara lain dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan peluang investasi. (Lid)

​

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmennya bersama Gubernur Ria Norsan untuk mendorong Kalbar mandiri dalam produksi padi. Targetnya, kebutuhan beras masyarakat dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri tanpa bergantung pasokan dari luar.

Pernyataan itu disampaikan Krisantus saat menghadiri panen padi di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Anjungan, Kelurahan Anjungan Melancar, Rabu (07/01/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen serentak nasional yang juga dilaksanakan Presiden Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat.

Krisantus menilai Kabupaten Mempawah memiliki potensi pertanian yang besar, terutama dari ketersediaan lahan persawahan yang luas. Potensi ini, menurutnya, menjadi modal penting untuk mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Barat.

“Tadi saya sempat berdialog dengan Ibu Bupati, dan memang Kabupaten Mempawah ini memiliki lahan sawah yang cukup luas. Ini menjadi modal penting bagi kita untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, target pemerintah provinsi adalah memastikan Kalimantan Barat mampu memproduksi padi secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah.

“Artinya kita mampu memproduksi padi secara mandiri untuk kebutuhan Kalimantan Barat. Ini menjadi target bersama pemerintah provinsi,” tambahnya.

Krisantus juga menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan harga gabah petani. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai memberi kepastian ekonomi bagi petani sekaligus mendorong sektor pertanian sebagai mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, sekarang harga gabah sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, sawah bisa menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Apalagi jika bisa panen hingga empat kali dalam setahun, tentu ini sangat bernilai secara ekonomi,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI itu turut mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar terus memperkuat sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi hingga kesejahteraan petani, sebagai langkah menuju Kalimantan Barat yang mandiri dan berdaulat secara pangan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menggenjot program swasembada pangan melalui berbagai upaya, seperti Optimalisasi Lahan (Oplah), Gerakan Tanam Padi Serentak, serta dukungan infrastruktur pengairan oleh BWS Kalimantan I, dengan target surplus beras dan penguatan lahan siap tanam. (Lid)

KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan pesan khusus bagi masyarakat Kalimantan Barat yang merayakan Natal 2025.

Pesan itu disampaikan keduanya saat open house Natal yang digelar Wagub Krisantus di rumah dinasnya di Jalan Zainuddin, Kota Pontianak, Kamis (25/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan mengajak umat Kristiani yang merayakan Natal agar melaksanakannya dengan sederhana namun tetap penuh makna. Ia berharap perayaan Natal juga menjadi momentum empati terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera.

“Harapan kita, masyarakat yang melaksanakan Natal tahun ini dapat merayakannya dengan sederhana. Karena masih ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Natal tahun ini penuh dengan kebahagiaan,” ujar Ria Norsan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Natal bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk kembali memaknai kelahiran Juru Selamat, Yesus Kristus atau Nabi Isa Almasih, yang membawa pesan kasih, damai, dan keselamatan bagi umat manusia.

Menurutnya, semangat Natal diharapkan mampu semakin mempererat jalinan silaturahmi di tengah keberagaman masyarakat Kalbar, sekaligus mendorong terwujudnya kehidupan yang rukun dan sejahtera.

“Natal ini menjadi momentum untuk mempererat jalinan silaturahmi di Kalimantan Barat, agar masyarakatnya semakin rukun, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap, perayaan Natal 2025 dapat berlangsung aman, khidmat, dan penuh sukacita, sekaligus menjadi penguat toleransi dan kebersamaan di Bumi Khatulistiwa. (Lid)