KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kota Pontianak, Samsuddin, mengusulkan pembangunan waduk di setiap kecamatan sebagai langkah mengantisipasi krisis air yang berpotensi kembali terjadi saat musim kemarau tahun depan.

Menurut Samsuddin, penambahan waduk diperlukan untuk menjaga ketersediaan air baku, terutama ketika kemarau menyebabkan pasokan air bersih terganggu.

“Waduk itu sebenarnya kemarin ada satu, cuman kalau satu ini umpamanya ditambah lagi, itu bisa menjadi persiapan apabila terjadi kemarau lagi,” ujarnya, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan, pada 2026, fenomena El Niño yang terjadi bersamaan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut memperburuk kondisi ketersediaan air. Situasi tersebut menyebabkan air semakin sulit diperoleh, sementara masuknya air laut ke sungai membuat air baku yang digunakan PDAM terasa asin.

Samsuddin menilai, pembangunan waduk tambahan dapat menjadi salah satu langkah antisipasi apabila kondisi serupa kembali terjadi pada musim kemarau mendatang.

“Kalau nanti kondisi sudah normal dan kita memiliki waduk pertama serta kedua, itu bisa menjadi langkah antisipasi,” katanya.

Namun, ia menekankan agar pembangunan waduk tidak hanya terpusat di satu wilayah. Menurutnya, setiap kecamatan perlu memiliki waduk agar ketersediaan dan distribusi air dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Namun, yang perlu digarisbawahi, idealnya waduk dibangun di masing-masing kecamatan. Jangan sampai air hanya ditampung di wilayah barat, sementara masyarakat di wilayah utara kesulitan mendapatkan pasokan,” katanya.

Ia berharap, keberadaan waduk di setiap zona, mulai dari utara, selatan, timur hingga barat Kota Pontianak, dapat mempermudah penyaluran air kepada masyarakat ketika terjadi krisis air.

“Kalau waduk tersedia di setiap zona, misalnya di utara, selatan, timur, dan barat, penyaluran air kepada masyarakat akan lebih mudah ketika dibutuhkan,” tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak mulai menyiapkan kajian sistem penyediaan air baku jangka panjang untuk mengantisipasi krisis air saat musim kemarau. Salah satu alternatif yang dikaji adalah memperpanjang jaringan pipa hingga kawasan Penepat dan menghubungkannya dengan sejumlah instalasi pengolahan air (IPA) di Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu opsi untuk membangun sistem penyediaan air baku yang lebih permanen, sehingga Pontianak tidak terus bergantung pada solusi darurat ketika terjadi kemarau panjang.

“Jadi, ada beberapa alternatif. Konsultan itu dengan memperpanjang pipa ke Penepat, di Sungai Penepat. Terus, kita akan menghubungkan pipa-pipa tersebut ke Nipah Kuning, ke IPA, ke Parit Mayor, ke Selat Panjang,” kata Edi.

Menurutnya, jika sistem tersebut terealisasi, air dari kawasan Penepat dapat dialirkan ke sejumlah IPA di Pontianak. Waduk di Penepat nantinya berfungsi sebagai penampungan sementara sebelum air baku dialirkan ke instalasi pengolahan.

“Kalau air bakunya aman, waduk di Penepat hanya sebagai penampungan sementara. Airnya nanti kita salurkan ke IPA-IPA di Kota Pontianak dan bisa normal ketika kondisi kemarau seperti sekarang,” ujarnya.

Edi menyebut kondisi kemarau tahun ini menjadi salah satu alasan perlunya sistem air baku yang lebih permanen. Menurutnya, Pontianak sudah lebih dari tiga bulan tidak mendapatkan hujan yang berarti, meski wilayah hulu masih mengalami hujan.

“Biasanya kita siklus 10 tahunnya yang paling parah. Ini sudah lebih dari tiga bulan belum hujan yang berarti, meskipun di hulunya hujan,” katanya.

Untuk mengatasi kondisi saat ini, Pemkot Pontianak masih menggunakan langkah darurat dengan mendatangkan air menggunakan tongkang. Namun, Edi menilai cara tersebut tidak dapat menjadi andalan untuk jangka panjang karena membutuhkan biaya investasi yang besar.

“Kita pakai tongkang sementara. Investasinya sangat besar, jadi kita harus meminta bantuan APBN untuk membantu Kota Pontianak dan sekitarnya,” ujarnya.

Edi mengatakan persoalan air baku tidak hanya menjadi kebutuhan Kota Pontianak. Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah juga membutuhkan sumber air baku yang tawar.

Ia juga membuka kemungkinan pembangunan waduk di kawasan perkotaan. Namun, menurutnya, waduk saja tidak cukup menjadi solusi utama karena kapasitas tampungan akan terbatas jika kemarau panjang terjadi.

“Kita tidak punya mata air karena bukan daerah pegunungan. Jadi, kalau air Sungai Kapuas masuk, kan juga asin,” katanya.

Karena itu, Edi menilai pembangunan sistem permanen berupa jaringan pipa, bendung karet, dan sumber air baku yang lebih aman perlu dikaji secara menyeluruh.

“Nah, mending kita buat yang permanen sekali. Jadi, membangun pipa ke Penepat, bendung karet, dan sistem jangka panjang,” ujarnya.

Kajian tersebut nantinya melibatkan tenaga ahli, konsultan, dan akademisi, termasuk Universitas Tanjungpura (Untan). Edi berharap pemerintah pusat turut terlibat dalam mencari solusi persoalan air baku bagi Pontianak dan daerah sekitarnya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat Kota Pontianak di tengah kemarau panjang. Pemerintah Kota Pontianak pun menyiapkan sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan warga untuk mendapatkan air bersih secara gratis.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dirinya telah menginstruksikan PDAM menyiapkan titik-titik pengambilan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Saya sudah memerintahkan PDAM untuk menyiapkan tempat-tempat yang bisa digunakan masyarakat untuk mengambil air bersih. Di antaranya di IPA Imam Bonjol, kemudian booster cadangan air bersih kita berada di kawasan timur, yaitu Parit Mayor,” kata Edi, Senin (31/8/2026).

Menurut Edi, kebutuhan air bersih masyarakat saat ini cukup tinggi, terutama untuk kebutuhan makan, memasak, dan minum.

PDAM terus memproduksi air bersih di IPA Imam Bonjol dengan memanfaatkan air baku dari Sungai Kapuas. Air tersebut kemudian disuplai ke sejumlah lokasi yang membutuhkan.

Namun, distribusi air bersih masih menghadapi kendala. Edi menyebut saat ini hanya tiga unit mobil tangki milik Pemkot Pontianak yang dapat beroperasi karena sebagian kendaraan lainnya mengalami kerusakan.

“Namun, kita juga dibantu PMI, mobil tangki pemadam kebakaran, serta kendaraan pikap yang membawa bak penampung air,” ujarnya.

Edi memastikan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama kemarau masih berlangsung.

“Kita terus berusaha agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap tersedia,” sebutnya.

Di tengah kondisi tersebut, Edi juga mengingatkan masyarakat agar tidak memperjualbelikan air gratis yang disediakan pemerintah.

“Kami sudah mengimbau masyarakat agar tidak memperjualbelikan air yang disediakan pemerintah. Kalau air dari PDAM, insyaallah diberikan secara gratis,” ujarnya.

Sejauh ini, Edi mengatakan belum menerima laporan adanya pihak yang memperjualbelikan air bantuan tersebut.

Pemkot Pontianak juga terus mengoptimalkan produksi air di sejumlah instalasi pengolahan air (IPA), di antaranya di Nipah Kuning, Imam Bonjol, Parit Mayor, dan Selat Panjang.

“Yang pasti, sumber air yang ada di IPA, baik di Nipah Kuning, Imam Bonjol, Parit Mayor, maupun Selat Panjang, terus kita upayakan berproduksi, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Krisis air bersih mulai dirasakan warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di tengah musim kemarau. Sejumlah depot air minum isi ulang mengaku pasokan air semakin tidak menentu, sementara permintaan dari warga justru meningkat.

Salah satunya terjadi di Depot Air Galon Isi Ulang Homequa di Jalan Cendana, Gang Cendana 5. Karyawan depot, Aldi, mengatakan pasokan air dalam beberapa hari terakhir sulit dipastikan.

“Beberapa hari ini kondisi pasokan memang tidak menentu. Hari ini ada, besok ada, tetapi hari berikutnya bisa tidak ada. Kedatangannya juga sekarang cukup lama,” kata Aldi, Sabtu (29/8/2026).

Kondisi tersebut membuat pihak depot mulai membatasi pembelian. Jika sebelumnya warga bebas membeli dalam jumlah banyak, kini setiap orang maksimal mendapatkan tiga galon.

“Dulu pembelian air tidak kami batasi. Namun, setelah kondisi seperti ini, kami membatasi pembelian. Satu orang maksimal tiga galon agar lebih banyak warga yang bisa mendapatkan air,” ujarnya.

Menurut Aldi, air yang dibeli warga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan minum, tetapi juga untuk mandi, memasak hingga berbagai kebutuhan sehari-hari.

Di tengah pasokan yang terbatas, harga air di depot tersebut juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, air dijual sekitar Rp7 ribu per galon, sedangkan kini harganya berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per galon.

“Biaya pengantaran juga menyesuaikan jarak,” ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Depot Air Minum Blue Alianyang. Karyawan depot tersebut, Dafa, mengatakan peningkatan permintaan air mulai terasa sejak sekitar satu minggu terakhir.

“Dalam beberapa hari terakhir, permintaan air galon untuk kebutuhan warga memang meningkat. Mungkin karena saat ini sedang musim kemarau,” kata Dafa.

Biasanya, depot tersebut menjual sekitar 200 galon per hari. Kini, penjualan meningkat menjadi sekitar 300 galon per hari.

Namun, peningkatan permintaan tersebut tidak selalu bisa langsung dipenuhi. Air yang baru tiba harus melalui proses terlebih dahulu selama sekitar 12 jam sebelum dapat dijual kepada konsumen.

“Mau tidak mau, kondisi tersebut membuat warga harus mengantre. Kalau stoknya habis, kami juga tidak bisa berbuat banyak karena memang persediaannya terbatas,” ujarnya.

Berbeda dengan Depot Homequa, Depot Blue Alianyang belum menerapkan pembatasan pembelian. Warga masih dapat membeli hingga lima, tujuh, bahkan 10 galon sesuai kebutuhan.

Untuk harga, Dafa mengatakan belum ada kenaikan. Air masih dijual Rp10 ribu per galon sejak 20 April.

Depot tersebut biasanya mendatangkan sekitar 8.000 liter air. Dalam kondisi tertentu, jumlah pesanan bisa mencapai 12.000 liter. Namun, pasokan tersebut tidak selalu tersedia.

“Belakangan ini, pasokan sekitar 8.000 liter bisa habis dalam waktu satu hari. Sebelumnya, jumlah tersebut bisa bertahan seharian hingga malam,” kata Dafa.

Air yang dibeli warga digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minum, berjualan hingga keperluan kantor. (Lid)

KALBARONLINE.com – Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kecamatan Pulau Maya Karimata, dengan sedikitnya lima desa mengalami kekeringan cukup parah.

Sumur-sumur warga mulai mengering. Persediaan air hujan yang selama ini menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin menipis, bahkan habis.

Dalam kondisi tersebut, warga Desa Kamboje dan Desa Dusun Kecil terpaksa menggunakan air parit untuk mandi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air parit yang digunakan disebut bercampur lumpur serta terdampak jerebu atau kabut asap sisa kebakaran lahan.

Sementara untuk kebutuhan minum, warga selama ini mengandalkan air hujan yang ditampung. Namun, persediaan tersebut kini berada dalam kondisi kritis akibat kemarau panjang.

Salah seorang warga Desa Kamboje, Ujang, berharap Pemerintah Kabupaten Kayong Utara segera mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Ia juga meminta pemerintah membangun sumur bor sebagai solusi jangka panjang.

“Kalau sekarang ini, kami sangat perlu sekali air bersih. Keadaan saat ini sumur sudah kering. Air hujan yang dipakai selama musim panas ini sudah habis. Terpaksa air parit campur lumpur, debu asap bekas kebakaran dipakai buat sehari-hari,” katanya, Kamis (20/8/2026).

Selain meminta bantuan pemerintah, Ujang berharap pihak perusahaan yang ada di Kayong Utara turut membantu mengatasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Pulau Maya.

Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sedikitnya lima desa di Kecamatan Pulau Maya yang mengalami kondisi kekeringan cukup parah, yakni Desa Dusun Besar, Desa Dusun Kecil, Desa Kamboje, Desa Satai Lestari, dan Desa Tanjung Satai.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Alias Syahroni, mengatakan kekeringan sebenarnya dirasakan hampir merata di sejumlah wilayah Kayong Utara.

Namun, menurutnya, kondisi geografis membuat wilayah Kecamatan Pulau Maya menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah.

“Sumber air bersih warga yang berasal dari sumur sudah mengering, sedangkan tampungan air hujan sudah habis,” ujarnya.

Alias meminta Pemkab Kayong Utara bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih.

Menurutnya, sektor swasta, termasuk perusahaan yang berinvestasi di Kayong Utara, juga perlu mengambil bagian dalam penanganan krisis air tersebut.

“Pendistribusian air bersih sangat urgen buat masyarakat Pulau Maya saat ini. Saya juga berharap pihak swasta ambil bagian,” katanya.

Ia menilai bantuan dari pihak swasta yang selama ini disalurkan belum menjangkau masyarakat di Kecamatan Pulau Maya Karimata. Salah satu kendalanya adalah akses menuju wilayah tersebut yang relatif sulit.

“Memang Kecamatan Pulau Maya ini sulit akses jalur darat. Sehingga nanti dalam pendistribusian bantuan air bersih, Pemda berkolaborasi dengan pihak swasta terutama investor di Penebang,” kata Alias.

Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak swasta dapat mencari skema distribusi yang tepat agar bantuan air bersih segera menjangkau masyarakat yang kini menghadapi kekeringan dan keterbatasan sumber air. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Krisis air bersih yang telah berlangsung sekitar dua bulan di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dikeluhkan warga karena hingga kini belum mendapat solusi yang jelas dari pemerintah daerah.

Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut juga dikhawatirkan mencoreng citra Kabupaten Kayong Utara yang akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2026.

Akibat pasokan air bersih yang tidak mengalir, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp800 ribu setiap bulan.

"Satu bulan siapkan saja Rp500 ribu sampai Rp800 ribu untuk beli air. Kami sudah bosan mengeluh persoalan air, tapi sampai sekarang tidak ada solusi dari pemerintah," ujar Bayu, salah seorang warga.

Menurut Bayu, persoalan distribusi air mulai terasa semakin parah sejak pemasangan meteran air. Sebelumnya, meski debit air menurun saat musim kemarau, warga masih bisa mendapatkan pasokan air dengan menunggu hingga tengah malam ketika tekanan air meningkat.

"Dulu sebelum ada meteran, kami sedot air tengah malam masih bisa dapat air. Tapi sekarang sampai subuh pun kami sedot air, tetap tidak ada yang mengalir," tuturnya.

Kondisi itu membuat warga bergantung pada air yang dibeli dari penjual keliling untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Warga menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Di sisi lain, Bayu mengingatkan bahwa Kabupaten Kayong Utara akan menjadi tuan rumah MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu dekat. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan air bersih tidak menjadi sorotan para tamu dari berbagai kabupaten dan kota di Kalbar.

"Jangan sampai persoalan ini menjadi kesan buruk bagi kita sebagai tuan rumah," katanya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama pengelola layanan air bersih segera mengidentifikasi penyebab terganggunya distribusi air dan menormalkan kembali pasokan sebelum pelaksanaan MTQ dimulai.

Menurut mereka, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, baik untuk masyarakat maupun ribuan peserta dan tamu yang akan hadir pada perhelatan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara maupun pihak pengelola layanan air bersih terkait penyebab terganggunya distribusi air selama dua bulan terakhir maupun langkah penanganan yang akan dilakukan. (Sans)