Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 15 Juni 2017 |
Yusril: Daripada Pemerintah Kehilangan Muka Lebih Baik SP3
KalbarOnline, Nasional – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyarankan Polisi segera mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas dua kasus yang "ditembakkan" kepada Habib Rizieq Shihab.
Alasan pakar hukum tata negara ini, dua kasus yang mendera Habib Rizieq yakni penodaan Pancasila dan chatting (chat) pornografi, sangatlah lemah.
“Kalau dua kasus Habib Rizieq dibawa ke pengadilan, dasar hukumnya lemah. Dari pada pemerintah kehilangan muka lebih baik di-SP3 saja. Kecuali kalau kita mau mendikte pengadilan, seperti kasus Ahok,” urai Yusril seperti yang KalbarOnline lansir dari beritajatim.com.
Yusril menerangkan bahwa kasus penodaan Pancasila, Habib Rizieq memaparkan pandangannya tentang Pancasila dalam sebuah karya ilmiah (tesis). Mengkritik pelaksanaan Pancasila yang belum sepenuhnya.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan penghinaan lambang negara. Karena lambang negara kita itu Burung Garuda. Sedangkan Pancasila itu dasar negara, falsafah negara. Kecuali Habib Rizieq patahin Burung Garuda lalu ditenteng ke mana-mana, nah itu baru salah,” tukasnya.
Mengenai chat pornografi?, menurut Yusril setali tiga uang, tidak kuat landasan hukumnya. Dalam kasus dugaan chat pornografi dengan Firza Husein, Habieb Rizieq ditetapkan sebagai tersangka.
“Harus ditangkap dulu siapa penyebar chat porno itu. Seperti kasus rekaman Ahok, Buni Yani diadili. Sekarang mana yang meng-upload chat tersebut. Kan enggak pernah dikejar,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Yusril, kalau benar ada percakapan atau chat, unsurnya sepihak. Karena, Habib Rizieq tidak sedikitpun memberikan tanggapan.
“Celakanya lagi, kepolisian minta bantuan interpol. Ini lebih salah lagi. Kerjanya interpol kan ekstradisi. Artinya, seseorang yang melakukan kejahatan di suatu negara kemudian lari ke negara lain. Di sana melakukan kejahatan lagi, kemudian tertangkap. Ya, dipulangkan,” terang Yusril.
Hanya saja, lanjut Yusril, kalaupun benar kasus chat pornografi dilakukan Habib Rizieq, bukan berarti kejahatan di luar negeri.
“Misalnya ada orang kita berzina kemudian lari ke Belanda. Ternyata di Belanda tidak diapa-apain. Karena berzina di Belanda bukan kejahatan,” imbuhnya.
Yusril juga berharap pemerintahan Joko Widodo bisa bergandengan tangan dengan ulama. Lantaran merekalah yang selama ini, menjaga moral masyarakat.
“Janganlah fitnah-fitnah ulama, bisa rusak negara ini,” pungkas Yusril. (Fat)
Yusril: Daripada Pemerintah Kehilangan Muka Lebih Baik SP3
KalbarOnline, Nasional – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyarankan Polisi segera mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas dua kasus yang "ditembakkan" kepada Habib Rizieq Shihab.
Alasan pakar hukum tata negara ini, dua kasus yang mendera Habib Rizieq yakni penodaan Pancasila dan chatting (chat) pornografi, sangatlah lemah.
“Kalau dua kasus Habib Rizieq dibawa ke pengadilan, dasar hukumnya lemah. Dari pada pemerintah kehilangan muka lebih baik di-SP3 saja. Kecuali kalau kita mau mendikte pengadilan, seperti kasus Ahok,” urai Yusril seperti yang KalbarOnline lansir dari beritajatim.com.
Yusril menerangkan bahwa kasus penodaan Pancasila, Habib Rizieq memaparkan pandangannya tentang Pancasila dalam sebuah karya ilmiah (tesis). Mengkritik pelaksanaan Pancasila yang belum sepenuhnya.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan penghinaan lambang negara. Karena lambang negara kita itu Burung Garuda. Sedangkan Pancasila itu dasar negara, falsafah negara. Kecuali Habib Rizieq patahin Burung Garuda lalu ditenteng ke mana-mana, nah itu baru salah,” tukasnya.
Mengenai chat pornografi?, menurut Yusril setali tiga uang, tidak kuat landasan hukumnya. Dalam kasus dugaan chat pornografi dengan Firza Husein, Habieb Rizieq ditetapkan sebagai tersangka.
“Harus ditangkap dulu siapa penyebar chat porno itu. Seperti kasus rekaman Ahok, Buni Yani diadili. Sekarang mana yang meng-upload chat tersebut. Kan enggak pernah dikejar,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Yusril, kalau benar ada percakapan atau chat, unsurnya sepihak. Karena, Habib Rizieq tidak sedikitpun memberikan tanggapan.
“Celakanya lagi, kepolisian minta bantuan interpol. Ini lebih salah lagi. Kerjanya interpol kan ekstradisi. Artinya, seseorang yang melakukan kejahatan di suatu negara kemudian lari ke negara lain. Di sana melakukan kejahatan lagi, kemudian tertangkap. Ya, dipulangkan,” terang Yusril.
Hanya saja, lanjut Yusril, kalaupun benar kasus chat pornografi dilakukan Habib Rizieq, bukan berarti kejahatan di luar negeri.
“Misalnya ada orang kita berzina kemudian lari ke Belanda. Ternyata di Belanda tidak diapa-apain. Karena berzina di Belanda bukan kejahatan,” imbuhnya.
Yusril juga berharap pemerintahan Joko Widodo bisa bergandengan tangan dengan ulama. Lantaran merekalah yang selama ini, menjaga moral masyarakat.
“Janganlah fitnah-fitnah ulama, bisa rusak negara ini,” pungkas Yusril. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini