Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 16 November 2017 |
KalbarOnline, Kayong Utara – Guna menunjang pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP3APMD) Kabupaten Kayong Utara melakukan sosialisasi Perundang-undangan tentang Desa se-Kabupaten Kayong Utara.
Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Sebagai salah satu ujung tombak di suatu pemerintahan, khususnya di Kayong Utara, maka perundang- undangan desa, dinilai wajib disosialisasikan kepada seluruh aparatur desa di Kayong Utara.
Hal ini diungkapkan Bupati Kayong Utara yang diwakili oleh Asisten 1 Sekda Kayong Utara, Syarif Muzahar dalam sambutan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, desa di berikan wewenang yang luas untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa.
“Salah satu tujuan diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, oleh karena itu sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di desa,” paparnya.
Mengingat desa juga diberikan bantuan keuangan yang sangat besar, pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan, yang dibantu oleh para perangkat desa.
“Selain itu pemerintah desa juga mendapat bantuan keuangan yang sangat besar baik itu dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah pusat, kepala desa dibantu oleh seluruh perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil monitoring bidang pemerintahan desa terhadap penerapan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara sejauh ini, masih dtemukan beberapa kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menekankan kepada seluruh pemerintahan desa di Kayong Utara, untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu berkordinasi, khususnya kepada OPD terkait. (Adi/Hms)
KalbarOnline, Kayong Utara – Guna menunjang pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP3APMD) Kabupaten Kayong Utara melakukan sosialisasi Perundang-undangan tentang Desa se-Kabupaten Kayong Utara.
Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Sebagai salah satu ujung tombak di suatu pemerintahan, khususnya di Kayong Utara, maka perundang- undangan desa, dinilai wajib disosialisasikan kepada seluruh aparatur desa di Kayong Utara.
Hal ini diungkapkan Bupati Kayong Utara yang diwakili oleh Asisten 1 Sekda Kayong Utara, Syarif Muzahar dalam sambutan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, desa di berikan wewenang yang luas untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa.
“Salah satu tujuan diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, oleh karena itu sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di desa,” paparnya.
Mengingat desa juga diberikan bantuan keuangan yang sangat besar, pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan, yang dibantu oleh para perangkat desa.
“Selain itu pemerintah desa juga mendapat bantuan keuangan yang sangat besar baik itu dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah pusat, kepala desa dibantu oleh seluruh perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil monitoring bidang pemerintahan desa terhadap penerapan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara sejauh ini, masih dtemukan beberapa kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menekankan kepada seluruh pemerintahan desa di Kayong Utara, untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu berkordinasi, khususnya kepada OPD terkait. (Adi/Hms)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini