KalbarOnline, Kubu Raya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, kembali menggelar Debat Publik Pilgub Kalbar 2018, yang berlangsung di Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (5/5).
Debat Publik tahap II ini bertemakan ‘Pembangunan Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam’.
Sebagai pemandu jalannya debat, KPU Kalbar menunjuk, Rizka Andalina sebagai Moderator.
Pada sesi pertama debat, ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar diberi kesempatan menyampaikan visi misi, dan program kerja masing-masing kepada masyarakat Kalbar secara luas yang disiarkan langsung oleh televisi lokal di Kalbar.
Paslon nomor urut 1, Milton Crosby – Boyman Harun, dalam kesempatan tersebut menyampaikan visi misi dan programnya. Adapun visinya yakni mewujudkan Kalbar yang produktif, berkualitas, sejahtera, demokratis, religius nasionalis dan berwawasan lingkungan.
Visi tersebut akan ditopang dengan 9 misi sebagai konsep operasional untuk mewujudkan Kalbar Era Baru.
Pertama, penataan dan peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, telekomunikasi, pelabuhan dan lapangan terbang). Kedua, penataan dan peningkatan pembangunan ekonomi, ekonomi rakyat, ekonomi kreatif dan ekonomi investasi. Ketiga, menata dan meningkatkan wilayah pemerintahan, mendorong percepatan pemekaran wilayah Kalimantan Barat atau daerah otonomi baru (DOB), menata pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penataan lingkungan dan penataan hukum.
“Terutama dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, perdagangan orang dan cyber crime. Yang terakhir kita akan menata tentang pertahanan dan keamanan kita di Kalimantan Barat,” tukasnya.
Sementara paslon nomor urut 2, Karolin – Gidot, menyampaikan visi misinya terkait tema debat publik kali ini.
“Pembangunan ramah lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, harus memiliki setidaknya 3 (tiga) prinsip, yaitu people (manusia), profit (keuntungan) dan planet yakni kemanfaatan bagi masyarakat dan keberlangsungan hidup planet bumi rumah kita ini.
Menurut dia, inilah esensi pembangunan, yang berorientasi pada aspek sosiologis, ekonomis dan ekologis untuk merealisasikannya perlu kepemimpinan visioner, berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada kearifan lokal.
“Program aksi kami kongkrit yaitu, konservasi sumber daya alam, hutan dan maritim. Wujud implementasi adalah kesepakatan konferensi lingkungan seperti yang terakhir dilaksanakan di Bonn, Jerman, untuk pengendalian dampak perubahan iklim. Kami juga akan mengembangkan energi terbarukan, sertifikasi lahan dan regulasi hutan adat. Kami hadir sebagai solusi masyarakat Kalbar, kami akan memperkuat kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam,” tukasnya.
“Inilah kado kami sebagai solusi kebutuhan keluarga, kami hadirkan kompor sawit dengan bahan bakar sawit, ramah lingkungan, murah dan membantu rakyat. Dan di Bengkayang sudah dirasakan juga, kompor biogas dari kotoran sapi. Di sektor wisata alam, kita akan mengembangkan ekowisata, kawasan wisata alam terpadu mengedepankan kearifan lokal, kelestarian alam dan pemulihan lingkungan,” tandasnya.
Pasangan Calon Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji – Ria Norsan menyampaikan visi-misinya terkait ‘Pembangunan Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam’.
“Bicara tentang lingkungan dan hutan, Kalbar ini luas hutan tropisnya ada sekitar 8,3 juta hektar dan lahan gambutnya sekitar 1,76 juta hektar. Lahan gambut kita ini, sudah kurang lebih 185 ribu hektar sudah beralih menjadi perkebunan sawit, padahal lahan gambut merupakan lahan yang harusnya kita lindungi,” ujarnya.
“Penggundulan hutan, kita juga sudah mencapai 600 ribu hektar, ini juga menjadi masalah, sehingga bencana selalu terjadi di Kalbar. Kebakaran hutan di Kalimantan mencapai 4000 hektar, 2000 hektarnya disumbangkan oleh Kalbar. Kita selalu menempati tempat yang paling tinggi dalam pengrusakan hutan. Ini yang harus kita carikan solusinya. Midji – Norsan hadir menawarkan solusi yakni memastikan adanya satu peta hutan dan lahan yang disepakati seluruh kabupaten/kota, kita juga akan merevisi Perda nomor 10 tahun 2014 tentang RTRW Kalbar. Membatasi alih fungsi lahan gambut dengan pengawasan yang ketat dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, penanaman tanaman tahunan, kopi, jahe, cokelat, serai wangi dan sebagainya,” tukas Sutarmidji.
Kalimantan Barat, saat ini membutuhkan pemimpin kolektif kolegial dan berkelas nasional, bukan hanya pemimpin identitas dan lokal, yang tidak memiliki program yang jelas serta hanya mengobral janji-janji. Kenapa demikian?, sebab Kalbar sudah jauh tertinggal oleh provinsi besar lainnya. (Fai)
Comment