Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 05 September 2018 |
KalbarOnline,
Nasional – Gubernur Kalbar, Sutarmidji resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo
di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30
dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan
berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan
diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan
visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh
Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik.
Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih
tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa
Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.
“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan
sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujarnya saat ditemui usai dilantik Presiden.
Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria
Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.
“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah
banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, menurunkan
angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkrak IPM,” sebut orang nomor
satu di Kalbar ini.
Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk
menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa
kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran.
Berkaitan dengan maraknya sejumlah Kepala Daerah dan
lembaga-lembaga lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK,
Sutarmidji menegaskan masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa
saka dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning
dan e-Budgeting harus digunakan.
“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah
bahkan cenderung membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi
percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan
dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan
APBD tersebut.
“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti,
saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.
Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya
semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni
satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.
“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya
sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)
https://www.instagram.com/p/BnVoaa8gNqO/?utm_source=ig_web_copy_link
KalbarOnline,
Nasional – Gubernur Kalbar, Sutarmidji resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo
di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30
dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan
berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan
diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan
visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh
Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik.
Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih
tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa
Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.
“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan
sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujarnya saat ditemui usai dilantik Presiden.
Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria
Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.
“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah
banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, menurunkan
angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkrak IPM,” sebut orang nomor
satu di Kalbar ini.
Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk
menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa
kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran.
Berkaitan dengan maraknya sejumlah Kepala Daerah dan
lembaga-lembaga lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK,
Sutarmidji menegaskan masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa
saka dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning
dan e-Budgeting harus digunakan.
“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah
bahkan cenderung membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi
percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan
dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan
APBD tersebut.
“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti,
saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.
Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya
semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni
satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.
“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya
sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)
https://www.instagram.com/p/BnVoaa8gNqO/?utm_source=ig_web_copy_link
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini