Pontianak    

Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Ini Jurus Anti Korupsi Ala Gubernur Kalbar Baru

Oleh : Jauhari Fatria
Rabu, 05 September 2018
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Nasional – Gubernur Kalbar, Sutarmidji resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo

di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi pelantikan dimulai pukul 09.30

dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sembilan pasang Gubernur

dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, dilanjutkan dengan iring-iringan

berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului Presiden dan Wakil Presiden dan

diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan

visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh

Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik.

Meskipun berat untuk mendongrak IPM naik diurutan lebih

tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis akan membawa

Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat bisa menikmati semuanya.

“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan

sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujarnya saat ditemui usai dilantik Presiden.

Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria

Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan

pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.

“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah

banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, menurunkan

angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkrak IPM,” sebut orang nomor

satu di Kalbar ini.

Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk

menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa

kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran.

Berkaitan dengan maraknya sejumlah Kepala Daerah dan

lembaga-lembaga lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK,

Sutarmidji menegaskan masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa

saka dan mereka juga ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning

dan e-Budgeting harus digunakan.

“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah

bahkan cenderung membuat-buat proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi

percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan

dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan

APBD tersebut.

“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti,

saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.

Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya

semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni

satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.

“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya

sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)

https://www.instagram.com/p/BnVoaa8gNqO/?utm_source=ig_web_copy_link

Artikel Selanjutnya
Jawab Kegelisahan Masyarakat, Sutarmidji Pastikan Kapuas Raya Tetap Jadi Program Utama
Rabu, 05 September 2018
Artikel Sebelumnya
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Ini Jurus Anti Korupsi Ala Gubernur Kalbar Baru
Rabu, 05 September 2018

Berita terkait