Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 27 September 2018 |
Kalbar tuan rumah Raker ke-4 Komwil V APEKSI Regional Kalimantan
KalbarOnline,
Singkawang – Kalimantan Barat menjadi tuan rumah rapat kerja (Raker) ke-4 Komwil
V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan yang
berlangsung di Dayang Resort, Kota Singkawang, Kamis (27/9/2018).
Kegiatan yang berlangsung sejak 26 hingga 28 September ini mengambil
tema ‘penguatan sektor pariwisata melalui kerjasama daerah’ dibuka langsung
oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali
Kota se-Kalimantan.
Gubernur Sutarmidji menegaskan kepada para pemangku daerah
kota yang ada di Kalimantan untuk mengubah pola pemikiran agar tak melulu berfikiran
eksplorasi sumber daya alam yang ada di kota tersebut.
Pasalnya, kata tokoh yang dikenal penuh prestasi ini, sumber
daya alam akan bisa habis. Untuk itu, pemerintah kota harus merubah pemikiran
konsep pembangunan daerah dengan cara menggali pariwisata yang ada di setiap
kota di pulau Kalimantan.
“Kita harus ubah pola konsep pembangunan jangan selalu
berfikir tentang bagaimana eksploitasi SDA. Tapi kita ubah dengan pariwisata
dan kebudayaan yang di setiap kota miliki kita harus kembangkan itu,” ungkap
Sutarmidji.
Menurutnya, di negara lain saat ini sumber daya alam yang
mereka miliki enggan eklsploitasi dan disimpan untuk masyarakatnya.
“Dulu ketika saya masih menjabat sebagai Wali Kota
Pontianak, Pontianak itu tidak memiliki SDA yang ada hanya SDM, sehingga saya
kembangkan menjadi kota jasa. Sekarang PAD di Pontianak naik hampir Rp500 miliar
dari sebelumnya hanya Rp63 miliar,” tuturnya.
Solusi untuk menjadikan kota jasa dengan cara meningkatkan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengeksploitasi pariwisata dan memiliki satu
data di setiap OPD, ditegaskannya dalam rangka meningkatkan percepatan
pembangunan bagi pemerintah kota setempat.
“Untuk mempercepat pembangunan daerah kita perlu adanya satu
base data yang kita miliki selain PBB dan pariwisata,” ucapnya.
Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar
kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunnya dan penentuan sektor-sektor
prioritas daerah sesuai dengan pembangian kewenangan antar tingkat pemerintahan
yang mana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah.
“Pembagian kewenangan didasarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian
hubungan antar tingkat pemerintahan,” tandasnya. (Agung Humas Prov/Fat)
Kalbar tuan rumah Raker ke-4 Komwil V APEKSI Regional Kalimantan
KalbarOnline,
Singkawang – Kalimantan Barat menjadi tuan rumah rapat kerja (Raker) ke-4 Komwil
V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan yang
berlangsung di Dayang Resort, Kota Singkawang, Kamis (27/9/2018).
Kegiatan yang berlangsung sejak 26 hingga 28 September ini mengambil
tema ‘penguatan sektor pariwisata melalui kerjasama daerah’ dibuka langsung
oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali
Kota se-Kalimantan.
Gubernur Sutarmidji menegaskan kepada para pemangku daerah
kota yang ada di Kalimantan untuk mengubah pola pemikiran agar tak melulu berfikiran
eksplorasi sumber daya alam yang ada di kota tersebut.
Pasalnya, kata tokoh yang dikenal penuh prestasi ini, sumber
daya alam akan bisa habis. Untuk itu, pemerintah kota harus merubah pemikiran
konsep pembangunan daerah dengan cara menggali pariwisata yang ada di setiap
kota di pulau Kalimantan.
“Kita harus ubah pola konsep pembangunan jangan selalu
berfikir tentang bagaimana eksploitasi SDA. Tapi kita ubah dengan pariwisata
dan kebudayaan yang di setiap kota miliki kita harus kembangkan itu,” ungkap
Sutarmidji.
Menurutnya, di negara lain saat ini sumber daya alam yang
mereka miliki enggan eklsploitasi dan disimpan untuk masyarakatnya.
“Dulu ketika saya masih menjabat sebagai Wali Kota
Pontianak, Pontianak itu tidak memiliki SDA yang ada hanya SDM, sehingga saya
kembangkan menjadi kota jasa. Sekarang PAD di Pontianak naik hampir Rp500 miliar
dari sebelumnya hanya Rp63 miliar,” tuturnya.
Solusi untuk menjadikan kota jasa dengan cara meningkatkan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengeksploitasi pariwisata dan memiliki satu
data di setiap OPD, ditegaskannya dalam rangka meningkatkan percepatan
pembangunan bagi pemerintah kota setempat.
“Untuk mempercepat pembangunan daerah kita perlu adanya satu
base data yang kita miliki selain PBB dan pariwisata,” ucapnya.
Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar
kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunnya dan penentuan sektor-sektor
prioritas daerah sesuai dengan pembangian kewenangan antar tingkat pemerintahan
yang mana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah.
“Pembagian kewenangan didasarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian
hubungan antar tingkat pemerintahan,” tandasnya. (Agung Humas Prov/Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini